JAKARTA, CYBERNEWSNASIONAL.COM -Melihat kinerja Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi yang disinyalir tidak sesuai harapan masyarakat terkait Reforma Agraria, Koordinator Bidang Advokasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) Ali Fahmi angkat bicara, Senin (18/04/2022).
Ali mengatakan, kalau secara umum legislatif harusnya menjelaskan memastikan bagaimana kemauan dan keinginan masyarakat terkait reporma agraria itu. mereka membuat undang – undang regulasi dan sebagainya kemudian regulasi tidak dijalankan oleh pemerintah ini seolah – olah dipandang selesai.
Ali juga mengatakan, harusnya di evaluasi melihat hasil dari reporma agraria peogram negara pemerintah hari ini hususnya Kabupaten Sukabumi bagai mana hasilnya reporma agraria ini, hal ini sudah di jelaskan dimandat konsitusi tentang Peraturan Presiden (Pepres) dan perudang-undangan.
‘Seharusnya DPRD di tingkat Kabupaten Sukabumi melihat progresnya sejauh mana siapa objek subjek,selama ini benar atau tidak Hak Guna Usaha (HGU) yang bermasalah sudah di tindak lanjuti atau belum,” ujarnya.
Ali menambahkan, kewenangan ini ada di DPR akan tetapi jika tidak memastikan ya tidak akan terjadi, ya kita tidak tahu bisa saja dipemerintahan adanya Oligarki bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok realitanya seperti itu.
“Saya pada saat menyampaikan pada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, kita sampaikan reporma agraria jalan di tempat itu bagian dari protes desakan pada pemerintah, Jokowi menjawab loh kok bisa apa yang harus saya lakukan ? beliau bilang begitu,” tandasnya.
Ali menegaskan, seharusnya regulasi kebijakan peraturan yang dibuat Pemerintah baik legislatif harus seksama dikawal dengan baik agar tercapai apa yang diharapakan.
“Makanya pelu dibentuk tim percepatan pemecahan konflik tahun ini kita di SPI mengupayakan di tahun 2022 selesai, sementara itu teman – teman di daerah harus tetap mendesak kalau tidak ini di anggap sudah selesai karena tidak ada pergerakan,” pungkas Ali Fahmi.
(Achmad Zazuli)
