Ketua FWJ Menduga Proyek Betonisasi di Legok Ada Kejanggalan

oleh Sebar Tweet

TANGERANG, Cybernewsnasional.com – Pengerjaan proyek betonisasi yang berada di Jalan Kampung Manungtung RT03, Desa Legok Kecamatan Legok diduga janggal, dikarenakan pengerjaan proyek tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar kualitas. Sabtu (24/04/2021)

Berdasarkan Papan Nama proyek yang terpasang nama proyek betonisasi Jalan Kampung Manungtung, dengan sumber dana dari APBD 2021 Kabupaten Tangerang dengan menelan biaya Rp.149.162.000,- di laksanakan oleh CV. Hakim Adi Putra dengan waktu 60 hari kalender.

Dari hasil investigasi awak media dilapangan pembangunan betonisasi jalan dengan diameter ketebalan beton yang di gelar ditemukan rata-rata 7 hingga 10 cm, sedangkan yang seharusnya digelar itu adalah 15 cm, maka dapat kita simpulkan kemungkinan besar proyek tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi, standar dan kualitas.

Nian Sanjaya selaku ketua RW setempat, menjelaskan bahwa beliau tidak mengetahui secara rinci adanya kegiatan proyek betonisasi di wilayahnya.

” Ya misalkan kurang sih seharusnya gak boleh, sebetulnya dia bilang sih, dia laporan ke saya bilangnya tinggi 15 lebar 3,5 gt aja, karena saya juga gak tau.” jelasnya.

Menurut Irawan Sumardi Ketua perwakilan Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Kabupaten  Tangerang menuturkan terkait dengan pembangunan yang berada di Desa Legok Kecamatan Legok

Harus transparan dalam pengelolaanya karena yang di gunakan adalah dari anggaran daerah, ya tentunya pelaksana dalam pekerjaannya harus sesuai dengan SOP yang ada, dan pelaksanaan pun yang mengetahui dari perangkat daerah setempat yaitu dari tingkat RT, RW Desa dan Kecamatan.”terangnya.

Dijelaskan lebih lanjut, bahwa harus ada informasi dari pelaksanaan untuk kegiatan tersebut, karena siapa pun yang menggunakan anggaran harus dapat di ketahui karena sesuai dengan amanah Undang- undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008, dan itu harus di ketahui oleh semua orang apalagi teman – teman media sebagai kontrol sosial.

“Siapapun yang sengaja menggunakan atau menyalahgunakan anggaran waktu pekerjaan infrastruktur di lapangan, maka akan berhadapan dengan hukum“, tegasnya.

Pengawas ataupun pelaksana tidak dapat di konfirmasi oleh awak media dikarenakan mereka tidak ada di lokasi proyek. (Mus).

 1,326 kali dilihat,  4 kali dilihat hari ini