Bekasi, MCNN.com – Pengumpulan kartu KPM penerima bantuan BPNT atau sekarang lebih dikenal dengan bantuan sembako di duga dikoordinir secara terstruktur oleh oknum RT dan hampir terjadi disemua daerah baik desa maupun perkotaan
Sebelumnya pada siaran pers secara daring ( 03/07/2020) Menteri Sosial Juliari P. Batubara menginstruksikan Gerakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Pegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) memegangbkartunya sendiri.
“Berdasarkan informasi yang saya terima, masih ada KKS yang tidak dipegang langsung oleh KPM PKH. Saya minta kepada Koordinator PKH di lapangan untuk memastikan KKS benar-benar bisa dipegang sendiri oleh KPM untuk mengurangi resiko penyalahgunaan,” kata Mensos Ari.
Pengumpulan kartu KPM oleh perangkat desa diduga terjadi di Kecamatan Pebayuran, hal ini terungkap dari pengakuan seorang warga yang bertempat tinggal di dusun tiga desa Bantarjaya, Pebayuran.
Dirinya mengungkapkan bahwa telah mendapatkan bantuan dari program BPNT berupa beras, telur , tempe dan ayam akan tetapi kartu KPM yang dia miliki setiap penarikan selalu di kumpulkan oleh pengurus Rukun Tetangga.
” Benar kami mendapatkan sembako, beras, tahu , tempe dan buah tapi anehnya ayamnya masih hidup atau belum dipotong biasanya warga memberi uang 10 ribu untuk setiap turun, ” jelas Sawal ( 04/08/2020).
Sawal pun menambahkan bahwa dirinya merasa keberatan jika kartu KPM berupa ATM di pegang terlalu lama oleh oknum pengurus Rukun Tetangga.
” Saya inggin kartu saya dikembalikan sehingga saya bisa melakukan pengecekan PKH saya, ” tambahnya.
Sementara itu kepala desa Bantarjaya Abu Jihad mengatakan bahwa, perihal keberadaan kartu KPM sebaiknya tanyakan langsung ke pemegang kartu apakah kartunya ada di kades atau tidak.
” Tanyakan saja ke KPM apakah kartunya di kades, ” jelasnya singkat.
Masalah lain yang harus di perhatikan oleh Dinas Sosial ( Dinsos ) kabupaten Bekasi adalah telah terjadinya persaingan penyuplaian barang pangan ke E warung seperti halnya terjadi di desa Bantarajaya dimana ada dua vendor menyiapkan bahan panganya di setiap E Warung dan kejadian ini di sinyalir bisa membingungkan pemilik agen dan penerima bantuan
Sementara itu Rian petugas ABB yang wilayah kerjanya berada dikecamatan Pebayuran mengatakan ” Saya sudah survey dan khawatir korbanya adalah penyalur sebab jadi serba salah dan saya akan membicarakan masalah ini dengan Dinsos dan Kemensos, ” jelasnya.
Sementara itu Asep Romli Kapolsek Pebayuran ketika dimintai keterangan atas kekhwawatiran terjadinya konflik horizontal menjelaskan bahwa pihak kepolisian akan mengawal penyaluran BPNT di kecamatan Pebayuran. ( Apen)
