Jakarta, MCNN – Kementerian Perhubungan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur di tengah pandemi. Hari ini, Jumat (30/7) perjanjian kerja sama pembangunan Pelabuhan Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Pembangunan Pelabuhan ini dilakukan dengan pendanaan kreatif non APBN melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyaksikan langsung penandatanganan kerja sama yang dilakukan antara Dirjen Perhubungan Laut Agus H. Purnomo dengan Direktur Utama PT Anggrek Gorontalo International Terminal Hiramsyah S. Thaib di kantor Kemenhub, Jakarta.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) pada 18 juni 2021 telah menetapkan Konsorsium Anggrek Gorontalo International Terminal, yang terdiri dari: PT Gotrans Logistics International, PT Anugerah Jelajah Indonesia Logistic, PT Titian Labuan Anugrah, dan PT Hutama Karya (Persero)) sebagai pemenang lelang proyek pembangunan Pelabuhan Anggrek.
“Meskipun di tengah pandemi, tetapi kita terus berkomitmen melanjutkan pembangunan. Saya bersyukur dan senang, karena pembangunan Pelabuhan Anggrek ini telah memasuki babak baru yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama pada hari ini,” jelas Menhub.
Menhub mengatakan, penunjukkan pemenang lelang proyek pembangunan Pelabuhan Anggrek telah melalui serangkaian tahapan pengadaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
“Pemenang proyek ini tentunya memiliki kredibilitas untuk mengembangkan pelabuhan ini. Kami didukung oleh Bappenas dan Kemenkeu berkomitmen mendukung pembangunan sampai dengan pengelolaannya. Diharapkan dua sampai tiga tahun mendatang, pelabuhan ini dapat menjadi kebanggaan dari masyarakat Gorontalo dan sekitarnya,” ungkap Menhub.
Sementara itu, Dirjen Perhubungan Laut Agus H. Purnomo mengatakan, Pelabuhan Anggrek merupakan pelabuhan pengumpul yang berada di Provinsi Gorontalo. Saat ini Pelabuhan Anggrek melayani kegiatan bongkar muat multipurpose yang saat ini diselenggarakan langsung oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Anggrek.
“Pelabuhan Anggrek memiliki daya tarik tersendiri bagi pihak swasta/Badan Usaha mengingat potensi hinterland (pengembangan Kawasan sekitar) yang mendukung, diantaranya berada di area perkembangan komoditi pertanian dan berada Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Gorontalo-Paguyaman-Anggrek-Kwandang (Gopandang),” jelas Dirjen Hubla.
Di tengah keterbatasan APBN, peran badan usaha baik BUMN maupun swasta menjadi vital. Karena dapat membantu pemerintah untuk tetap mengakselerasi pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya Pelabuhan. Untuk itu, Kemenhub memberikan kesempatan kepada Badan Usaha baik BUMN maupun swasta untuk berperan dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur Pelabuhan.
Adapun nilai investasi kerja sama tersebut sebesar Rp 1,4 Trilyun dan biaya operasional sebesar Rp 5,2 Trilyun yang akan dikerjasamakan selama 30 tahun, dengan besaran pendapatan konsesi 2,5% per Tahun dari Pendapatan Kotor yang dapat dinaikkan secara progressif serta pembagian kelebihan keuntungan (clawback) sebesar 50% disetorkan oleh Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur. (KN)
