Gelaran Milad DKI ke 493 Bamus Betawi Potong Tumpeng

Jakarta. MCNN – Badan Musyawarah Betawi (Bamus Betawi) Sebagai wadah yang menaungi warga Betawi melakukan rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Raya Jakarta ke 493 dan Milad Bamus Betawi ke 38 secara virtual.

Acara yang dilaksanakan dibilangan simpruk ini menghadirkan tokoh-tokoh adat betawi dengan agenda kongko bareng dan potong tumpeng sebagai rasa syukur. Rabu (24/06)

Ketua Umum Bamus Betawi H. Zainudin yang kerap dipanggil H. Oding mengatakan sangat mengapresiasi kinerja Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, karena bisa menangani pandemi coronavirus baru (Covid-19) dengan baik. Sehingga, wabah di Ibu Kota tidak berlarut-larut.

“Kami mengapresiasi keputusan dan kebijakan Gubernur Anies dalam menangani Covid-19, meski bukan perkara mudah untuk dilalui,” tutur H. Oding.

Menurutnya, 2020 menjadi tahun berat bagi Indonesia, termasuk Jakarta. Pangkalnya, efek domino pandemi tidak bisa dihindari dan berdampak signifikan terhadap masyarakat dan pemerintahan.

“Hari jadi ke-493 Jakarta pun terpaksa dilalui dengan cobaan. Namun, tidak mengurangi kedewasaan pemprov dan masyarakat dalam melaluinya.

Meski demikian, H. Oding mengimbau Anies dan Wakil Gubernur Jakarta, Ahmad Riza Patria, tetap konsisten menjalankan pemerintahan hingga masa bakti berakhir. Juga komitmen merealisasikan janji-janji politiknya,” tambahnya

Selanjutnya Bamus Betawi juga menyoroti bahkan meminta DPR membatalkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Pun didorong menampung semua aspirasi publik, sehingga pembahasan berjalan lancar dan mencapai mufakat.

“RUU HIP membahas hal mendasar bagi negara ini. Dengan demikian, segala saran dan pendapat harus diakomodasi. DPR jangan memonopoli isi sesuai kehendaknya, DPR sebagai lembaga perwakilan, menurutnya, sudah sepatutnya menampung aspirasi publik. dilakukan sedari awal, sejak menyusun draf,” lanjutnya

proses pembahasan RUU HIP terkesan senyap dan tidak tersosialisasikan dengan baik. Sehingga, menimbulkan kecurigaan.

“Jangan-jangan DPR punya kepentingan tertentu melalui RUU HIP, ditakutkan  nanti digunakan sebagai alat untuk memonopoli Pancasila. Opini-opini seperti itu bisa saja berkembang saat prosesnya tidak transparan.

Untuk itu Bamus Betawi mendesak DPR tidak melanjutkan kembali pembahasannya sebelum menampung pihak-pihak yang memiliki pendapat konstruktif, tegasnya (Eko).

 18 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan