HTML5 Icon

FKUB Angkat Bicara, Marak RUKO Alih Fungsi Tempat Ibadah.

JAKARTA, Cybernewsnasional.com
Maraknya Rumah Toko ( Ruko) di alih fungsikan menjadi tempat ibadah. Rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk agama masing-masing.

Belum lama ini klenteng terbakar di perumahan Villa Kapuk mas RW 5. Blok B4 No 6 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Uatara.

Ketua RT 7 RW 5 Kapuk Muara mengatakan, Klenteng yang terbakar itu hanya pengobatan bagi orang yang tidak mampu. Jumlah Klenteng yang ada dilingkungan saya ada 7 klenteng,” kata Amin melaui selulernya.

Hal yang sama dikatakan oleh ketua RW 1 Kapuk Muara, “Diwilayah saya juga ada tujuh Klenteng ya itu di RT 7,”kata Zanudin.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jakarta Utara H. Hamid Effendi SH., menyebut, setiap ada Walikota yang baru saya sampaikan dalam rapat pimpinan kota, baik saya sebagai warga Kapuk Muara maupun dalam posisi FKUB.

“Banyak rumah dan ruko yang berubah fungsi menjadi tempat ibadah, bukannya tidak boleh, namun harus sesuai perizinannya.Pertama penempatan bangunan ibadah harus tetap menjaga kerukunan umat beragama, kedua tidak mengganggu ketertiban umum, ketiga harus sesui dengan peraturan regulasi yang ada karena sudah diatur berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang,” pungkas Hamid dirumahnya. Senin ( 13/01/2020).

Hamid minta kepada walikota Jakarta Utara memerintahkan lurahnya untuk menginpetarisir bangunan yang dipakai buat ibadah.

Dewan Kota Jakarta Utara Ridwan Hakim turut menyampaikan, pada dasarnya, hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006.

Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah (“Peraturan Bersama 2 Menteri”).

“Pendirian rumah ibadah perlu memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung dan dia juga harus memenuhi persyaratan khusus, yakni daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat,” pungkas Ridwan.

(Sunarno/ Apen)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: