Pekanbaru, Cybernewsnasional.com – Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2025, digelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Wartawan Berintegritas: Membangun Jurnalisme Profesional” di Pekanbaru, Jumat (7/2) siang. Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber penting, di antaranya Direskrimum Polda Riau Asep Darmawan, Rektor Universitas Lancang Kuning sekaligus Direktur Pendidikan PWI Riau Junaedi, Direktur Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI Pusat Aat Sufaat, serta Ketua Forum Pemred Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Dar Edi Yoga. Diskusi ini dipandu oleh moderator Ridar Hendri.
FGD ini diadakan sebagai respons terhadap maraknya laporan pemerasan oleh oknum wartawan terhadap kepala sekolah dan guru. Para narasumber memberikan pemaparan terkait tantangan dalam dunia jurnalistik serta langkah-langkah strategis untuk mengatasi penyalahgunaan profesi wartawan.
Junaedi, Rektor Universitas Lancang Kuning, menyoroti fenomena wartawan abal-abal yang kerap menekan dunia pendidikan.
“Banyak kepala sekolah dan guru menjadi korban pemerasan oleh oknum wartawan yang tidak memiliki kompetensi. Saat ini, siapa pun bisa dengan mudah membuat media dan menyebarkan berita di platform digital. Hal ini menjadi tantangan bagi dunia pendidikan untuk mengelola sekolah secara transparan agar tidak ada celah bagi praktik pemerasan,” ungkap Junaedi.
Sementara itu, Direktur Lembaga UKW PWI Pusat, Aat Sufaat, menyoroti lemahnya regulasi yang memungkinkan siapa saja mengaku sebagai wartawan tanpa memiliki kompetensi yang jelas.
“Menjadi wartawan di Indonesia masih sangat mudah. Padahal, seorang jurnalis harus melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) agar memiliki standar profesionalisme yang jelas. Sayangnya, banyak yang tidak mengikuti aturan ini. Dalam kode etik jurnalistik, wartawan dilarang memiliki itikad buruk, tetapi pelanggaran masih sering terjadi,” jelasnya.
Ia pun menyarankan agar pihak sekolah lebih waspada dalam menghadapi wartawan yang mencurigakan.
“Tanyakan kartu pers yang terdaftar di Dewan Pers. Jika ada indikasi pemerasan, segera laporkan ke PWI kabupaten atau provinsi. Bahkan, melaporkan kasus ini ke media sosial bisa menjadi cara efektif untuk mencegah aksi mereka,” tambahnya.
Direskrimum Polda Riau, Asep Darmawan, menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi kepala sekolah bergantung pada transparansi pengelolaan anggaran.
“Jika sekolah dikelola dengan baik dan sesuai aturan, tidak perlu takut terhadap ancaman wartawan abal-abal. Di Riau, ada kasus di mana seorang kepala sekolah diperas dengan ancaman penghapusan berita dengan imbalan uang. Namun, karena kepala sekolah tersebut berani melapor, pelaku akhirnya ditangkap. Transparansi adalah kunci utama agar tidak ada celah bagi oknum untuk melakukan pemerasan,” tegasnya.
Ketua Forum Pemred SMSI, Dar Edi Yoga, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 47 ribu media di Indonesia, namun hanya sekitar 3.000 yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers.
“Salah satu cara menghindari pemerasan adalah dengan memverifikasi identitas wartawan. Tanyakan apakah medianya terdaftar di Dewan Pers, apakah memiliki kontak redaksi yang jelas, serta apakah wartawan tersebut membawa surat tugas resmi. Jika tidak bisa menunjukkan bukti tersebut, kemungkinan besar dia adalah wartawan abal-abal,” jelas Dar Edi Yoga.
FGD ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh pers nasional, seperti Ketua Panitia HPN Riau 2025 yang juga Bendahara PWI Pusat, Marthen Slamet Susanto, Ketua Umum PWI Pusat Periode 2018-2024 Atal S. Depari, serta Sekretaris Dewan Pakar PWI Pusat, Nurjaman Mochtar.
Diskusi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen menjaga integritas jurnalistik serta mencegah praktik pemerasan di dunia pendidikan. Para peserta mendapatkan wawasan baru tentang cara menghadapi wartawan yang tidak beritikad baik serta bagaimana membangun hubungan profesional antara dunia pendidikan dan media.
( Sunarno )
