DPMD Kabupaten Cirebon Dorong Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa

Infrastruktur-Cybernewsnasional.com

CIREBON, Cyber News Nasional – Salah satu perhatian pemerintah pusat dalam pembangunan daerah adalah peningkatkan infrastruktur. Demikian dijelaskan oleh menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam satu kegiatannya di Jakarta belum lama ini.Dikutip dari liputan6.com.

Untuk mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur, menurut Luhut tidak lah mudah. Perlu upaya kerjasama dari semua lapisan masyarakat untuk mewujudkannya. Terlebih adanya pademi Covid 19 ini.

“Perlu adanya kerjasama untuk memastikan pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan baik. Khususnya ditengah pandemi Covid 19 yang kian membahayakan kesehatan masyarakat.Ujar Luhut.

Menteri pun minta agar masyarakat tetap bersatu dan menghindari adanya perbedaan pendapat yang menjurus pada pertikaian. Menurutnya, kuncinya hanya satu masyarakat tetap bersatu, gotong royong dan saling bantu.

Demikian pula yang dilakukan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Untuk mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur diwilayahnya khususnya desa.

Pihak DPMD telah melakukan berbagai terobosan dengan melakukan pengajuan untuk sejumlah desa guna mendapatkan skala prioritas pembangunan desa. Demikian disampaikan Kabid Usaha Eknomi Masyarakat (UEM) dan Pembangunan pada satuan DP.MD kabupaten Cirebon, Sambasi yang didampingi stafnya Windi Harsono saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (09/02/2021).

Peningkatan pembangunan infrastruktur desa menurut Sambasi sangat lah penting. Hal ini akan berdampak meningkatnya perekonomian juga transfortasi masyarakat.

“Kami dorong agar desa melakukan pengajuannya yang ditujukan ke pemerintah provinsi. Dan sejauh ini sudah ada beberapa desa yang melakukan pengajun atau permohonan bantuan.Ujar Sambasi.

Dikatakannya, desa punya keterbatasan terkait realisasi dana desa yang setiap tahunnya mengalir ke desa. Sebab dana desa tidak bisa menutupi untuk kegiatan atau pekerjaan infrastruktur saja.Tapi mesti dibagi untuk pembangunan lainnya termasuk ke pemberdayaan masyarkat.

“Maka untuk terobosannya kami arahkan agar desa melakukan pengajuan dibidang infrastruktur ke pemerintah provinsi.” jelasnya.

Ditambahkan Windi Harsono, sesuai aturan bahwa Pemprov memiliki kewenangan terkait pengelolaan keuangan dan bantuan keuangan daerah.

“Pemprov memiliki kewenangan terkait bantuan keuangan untuk desa atau kelurahan,pemda atau pemkot. Hal ini sesuai Pergub no.3 tahun 2019 sehingga desa juga berhak mengajukan bantuan untuk desanya.” jelas Windi.

Ia pun berharap, proposal pengajuan yang telah dilakukan sejumlah desa yang ada di wilayahnya ke pemerintah provinsi jawa barat, akan segera direspon dan direalisasikan oleh Pemprov jabar.

“Jika direalisasi ini akan menjadi sebuah kebanggan buat kami, sebab infrastruktur salah satu upaya peningkatan ekonomi bagi masyarkat desa dan masyarakat luas.” pungkas Kabid UEM dan Pembangunan DPMD Kabupaten Cirebon ini. (Bisri – Harun)

 294 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan