Bekasi, MCNN.Com – Maraknya peternakan ayam yang di bangun ditengah area sawah dan pemukiman warga , menjadi masalah pelik yang harus segera di selesaikan oleh dinas terkait dalam hal ini suku dinas lingkungan hdup jika dianggap bisa menimbulkan polusi.
Diduga banyak pengusaha enggan mengurus izin pembangunan dan peternakan dikarenakan birokrasi yang rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses penerbitan izin
Untuk dapat memiliki izin peternakan tersebut, biasanya dimulai dari menandatangani surat persetujuan lingkungan masyarakat di sekitar lokasi kandang, kemudian surat rekomendasi dari desa, izin prinsip dari pemerintah kabupaten, surat analisis dampak lingkungan dan izin mendirikan usaha, serta SIU (surat izin usaha) dan surat izin gangguan.
Belum lama ini, warga desa Karang Patri melakukan aksi unjuk rasa di lokasi peternakan ayam tepatnya diperbatasan kampung Lembang dan kampung Bakung, Pebayuran, Bekasi.
Disusul aksi demo susulan ke kantor kecamatan Pebayuran (19/10) menuntut penertiban lokasi kandang ayam yang menjamur di wilayah tersebut.
Masyarakat protes denga polusi yang kerap dirasakan, apalagi ketika musim penghujan tiba, ujar salah satu warga.
Sementara itu, Tedi staff suku dinas Lingkungan Hidup kabupaten Bekasi ketika di hubungi mengatakan , bahwa jika masyarakat keberatan silahkan bersurat saja dan pihaknya ( Dinas LH ) akan menindak lanjutinya.
” Silahkan bersurat jika masyarakatkeberatan dengan pendirian kandang ayam, ” singkatnya ( 19/10/2020).
Hal lain dikatakan seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Karang Patri Dia menambahkan bahwa pihak peternak dan warga sudah berdialog di desa dan berkas ijin sudah disiapkan.
“Pengalih fungsian sawah menjadi kandang ayam, dirasakan sangat membantu iklim usaha di suatu wilayah akan tetapi pengusaha juga mempunyai kewajiban untuk menaati peraturan yang berlaku, ” ujar NH warga Pebayuran.* ( Awih – Apen )
