KOTA TANGERANG, Cybernewsnasional.com – Puluhan pemuda dan masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Pemuda Peduli Tangerang (JPPT) aksi unjuk rasa di depan gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Jumat (01/10).
Dalam aksinya, mereka menuntut agar Walikota Tangerang Arief Wismansyah dapat mengevaluasi kinerja Pokja ULP yang dianggap tidak profesional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai panitia lelang di Kota Tangerang.
Herman Felali selaku koordinator Aksi mengatakan, aksi dilakukan tak lain untuk mengkritisi kinerja panitia lelang agar ke depan dalam menggelar lelang lebih profesional dan transparan serta akuntabel.
“Kami meminta Walikota Tangerang untuk mengevaluasi Kinerja ULP dan juga Dispora Kota Tangerang,” tegas Herman dalam orasinya.
Andri selaku Koordinator lapangan dalam aksi menyampaikan bahwa jelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Banten yang rencananya bakal digelar di kota Tangerang tahun 2022, sebagai masyarakat mendukung acara tersebut.
Namun dalam persiapannya, selaku tuan rumah, pemerintah Kota Tangerang harus mengevaluasi pengerjaan pekerjaan proyek persiapan Porprov tersebut.
“Jangan sampai ketika sebuah pekerjaan atau kegiatan yang sudah digelar lelang itu akan dibatalkan dengan alasan yang tidak masuk akal. Salah satu contoh kasus yaitu, lelang pengadaan belanja pakaian olahraga di Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora),” ujar Andri dalam orasinya.
Kata dia, kalau memang kegiatan tersebut belum siap dalam perencanaannya atau ada persyaratan yang kurang dari penyedia jasa, seharusnya dari awal lelang tersebut di batalkan.
“Dari awal dong kalau memang kegiatan tersebut tidak memenuhi syarat dan akan dibatalkan,” cetus Andri.
Disinilah ia melihat bahwa, panitia lelang (Pokja ULP) di Kota Tangerang tidak profesional dalam menggelar proses lelang pengadaan barang dan jasa.
“Atas dasar itu kami turun ke lapangan untuk mendesak Walikota Tangerang dan jajaran untuk mengevaluasi kinerja Pokja ULP,” tegas dia.
Pihaknya juga mendesak agar Sekda Kota Tangerang turun dan membenahi kinerja Pokja UPL.
“Kami minta Sekda turun dan membenahi kinerja Pokja. Mereka harus transparan dan akuntabel,” ucapnya.
Dalam tuntutanya mereka juga membawa spanduk bertuliskan, jangan sampai tender/lelang di Kota Tangerang terjadi kongkalingkong dan nepotisme.
Mereka juga akan melakukan aksi di Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dalam waktu dekat.
“Kami akan menggelar aksi di Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, kami minta Kejaksaan ikut mengontrol kinerja Pokja UPL Kota Tangerang,” Kata Herman Felali.
Namun aksi tak berlangsung lama, pihak kepolisian membubarkan massa karena kondisi Kota Tangerang masih dalam penerapan PPKM alias pandemi.
Kabag OPS Polres Metro Tangerang Kota pun menemui koordinator aksi, menyarankan agar massa aksi melakukan pertemuan dengan pihak Pemerintah Kota Tangerang.
“Kota Tangerang sudah bagus (kasus Covid menurun-red), jangan sampai karena kumpul begini naik, kan ada mekanismenya, bila ada hal yang tidak benar bisa disampaikan dengan cara profesional,” kata Saufi, Petugas kepolisian berpangkat Melati dua tersebut.
(Ups)
