HTML5 Icon

Catatan Malam Terakhir 2019 : “UU Cilaka dan Nasib Buruh ke Depan”

PINANG RANTI, Cybernewsnasional.com Rencana Pemerintah untuk membuat UU Cipta Lapangan Kerja (UU CILAKA) dalam mekanisme Omnibus Law dengan harapan membuka lapangan kerja lebih luas lagi untuk menurunkan tingkat pengangguran adalah hal yang baik. Membuka lapangan kerja adalah amanat UUD 1945 agar pemerintah memberikan pekerjaan dan penhidupan yang layak buat seluruh warga negara Indonesia.

Data BPS per Februari 2019 menyebutkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) saat ini 5,01% atau sekitar 6,28 juta orang, dengan jumlah orang yang bekerja 129 juta yang terdiri dari pekerja formal 42,4% dan pekerja informal 57,6%. Tentunya selain menurunkan TPT dan mengalihkan informal ke formal.

Ada beberapa pasal di UU No. 13 Tahun 2003 yang akan diatur kembali di UU Cilaka seperti PHK, Pesangon, Outsourcing, Upah PKWT (kontrak kerja) dan Tenaga Kerja Asing (TKA). Untuk persoalan2 ini seharusnya pemerintah membicarakannya dengan seluruh stakeholder hubungan industrial seperti SP/SB. Tentunya persoalan pembuatan UU Cilaka ini harus terbuka dan terinfomasi kepada publij. Tidak hanya menjadi konsumsi segelintir elit SP SB yg biasanya tergabung dalam Tim Kecil.

Saya berharap agar UU cilaka ini benar benar memperhatikan fakta bahwa TPT kita masih tinggi dan UU Cilaka harus bisa menjawab bonus demografi kita yaitu tenaga kerja produktif kita harus bisa benar2 bekerja, tidak menjadi penonton di negerinya sendiri.

Keinginan pemerintah untuk membuka ruang TKA seluas luasnya bekerja di Indonesia merupakan ancaman bagi penurunan TPT dan keberhasilan bonus demografi kita. Sebenarnya dengan lahirnya Permenaker no. 11 Tahun 2019 ttg TKA yang ditandatangani pada saat Pak Hanif lalu ketentuan TKA sudah diliberalisasi sehingga pasal 42 – 49 UU No. 13/2003 yang mengatur ttg TKA tidak berarti lagi. Permenaker tsb sudah meniadakan Pasal 42 – 49 sehingga TKA sangat leluasa masuk ke republik kita ini.

Saya bukan xenophobia atau anti asing tetapi hakekat UU Cilaka adalah untuk membuka lapangan kerja bagi pekerja Indonesia, bukan membuka lapangan kerja bagi TKA. Walaupun TKA saat ini masih sekitar 90.000 an namun dengan semangat utk terus meliberalisasi TKA maka TKA akan berpotensi melimpah di negara ini dan angkatan kerja kita akan menjadi penonton saja.

Pemerintah harus menempatkan pekerja kita sebagai subyek UU Cilaka bukan sebagai obyek yang akan dikorbankan. Pemerintah harus memastikan lapangan kerja yg akan dibuka untuk sebesar besarnya bagi pekerja kita.

Selain itu dalam UU Cilaka Pemerintah juga akan mengkaji dan mengatur metode perhitungan upah minimum yg baru yaitu perhitungan upah berdasarkan konsumsi masyarakat rata2. Saat ini perhitungan upah minimum berdasarkan 60 KHL yg kenaikannya berdasarkan penjumlahan inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional. Metode saat ini seertinya sdh tidak disukai lagi oleh pengusaha sehingga didorong utk diubah. Pemerintah meyakini metode baru ini akan menjadi solusi ttg pengupahan.

Menurut saya memang pemerintah harus mampu mencari solusi atas masalah pengupahan yg selama ini selalu menjadi masalah antara pekerja dan pengusaha.
Saya nilai metodologi penentuan upah minimum dgn mengacu pada sisi supply yaitu harga2 yg ditawarkan di pasar sebagai penentu harga 60 item KHL sdh baik. Artinya perhitungan tsb obyektif berdasarkan fakta di pasar. Nah tinggal saat ini sistem pengupahan dgn instrumen upah minimum harus melibatkan APBN/APBD dan jaminan sosial.
APBN/APBD mensubsidi pekerja sehingga biaya yg dikeluarkan pekerja bisa disaving. Demikian juga dana pekerja yg dikelola BPJamsostek hrs mampu mendukung daya beli pekerja krn prinsip ke 9 SJSN mengamanatkan dana hasil investasi dari dana pekerja di BPJamsostek dikembalikan utk kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Kalau saat ini ada rencana pemerintah mau menentukan upah minimum berdasarkan rata rata konsumsi masyarakat di suatu propinsi maka penentuan upah ini berdasarkan sisi demand.

Kalau acuannya pada sisi demand maka akan ada gap antara rata2 harga dari sisi demand dan harga dari sisi suply (yg ditawarkan di pasar), yaitu harga berdasarkan demand akan lebih rendah dari perhitungan dgn pendekatan supply.
Ini artinya nilai upah minimum berdasarkan rata2 konsumsi masyarakat akan lebih rendah dibandingkan upah mininum berdasarkan 60 KHL yg ditawarkan di pasar. Kalau ini dilaksanakan maka kaum pekerja akan semakin sulit utk memenuhi kebutuhan hidup layaknya yg sdh diamanatkan UUD 45.

Lalu kalau perhitungan berdasarkan konsumsi masyarakat secara umum maka konsumsi masyarakat yg menganggur jg akan menjadi acuan perhitungan upah minimum sehingga nilainya akan semakin rendah. Padahal konsumsi masyarakat secara umum berbeda dgn konsumsi pekerja dan keluarganya. Pastinya konsumsi pekerja dan keluarganya akan lebih tinggi dari konsumsi masyarakat secara umum.

Di tahun 2018 saja rata rata Konsumsi masyarakat untuk makanan sebesar Rp. 556.899 sementara konsumsi non makanan Rp. 1.124.717, jadi totalnya Rp. 1.681.616.

Kalau upah minimum berdasarkan rata rata konsumsi masyarakat maka daya beli buruh dipastikan menurun drastis sehingga akan mempengaruhi Konsumsi Agregat (C) yg menyumbang 53% utk pertumbuhan ekonomi kita.

Seperti kita ketahui PDB (Produk Domestic Bruto) = C (konsumsi agregat) + I (Investasi) + G (Goverment Expenditure) + E (eksport) – X (import).

Semangat Pemerintah menaikkan Investasi (I) dengan mengorbankan daya beli pekerja yg mempengaruhi C maka kontribusi C terhadap PDB akan menurun dan ini artinya Pertumbuhan Ekonomi akan menurun juga.

Pemerintan harus hati2 merancang kebijakan ketika memfokuskan Kenaikan (I) tapi mengorbankan (C) maka akan menjadi masalah lagi bagi rakyat Indonesia.

Jadi saya kira tdk tepat kalau perhitungan upah minimum berdasarkan konsumsi rata2 masyarakat atau pendekatan demand.
Yg pas adalah seperti saat ini yaitu dgn pendekatan supplai yaitu harga yg terjadi di pasaran.

Tentang upah per jam yg akan juga diusulkan masuk dalam UU CIlaka menurut saya upah per jam bisa diterapkan untuk jenis pekerjaan yg sifatnya sementara dalam waktu tidak lama dan pihak penerima upah dan pemberi upah dalam posisi bargaining yg equal (sama posisinya) bukan subordinat seperti terikat hubungan kerja.
Upah per jam bisa diterapkan utk konsultan, lawyer dan usaha jasa lainnya yg memang kedua belah pihak bersepakat dgn posisi bargaining yg sama.

Kalau dikatakan upah per jam untuk pekerjaan yg sifatnya tetap (misalnya di pabrik) maka ini akan merugikan pekerja dan pengusaha. Penerapan upah per jam ini akan berbenturan dgn kepastian adanya jam istirahat dan waktu lembur. Demikian jg dgn hitungan iuran 5 program jaminan sosial.

Upah per jam tidak bisa diterapkan utk jenis pekerjaan yg sifatnya berkesinambungan atau tetap.

Terkait dengan usulan menghadirkan unemployment benefit (UB) sebagai penganti pesangon, yaitu pekerja yg mengalami PHK akan mendapat UB selama maksimal 6 bulan.
Menurut saya UB bukan solusi.
Walaupun pekerja yg terPHK dikatakan akan mendapatkan pelatihan, apakah pekerja yg ter PHK akan dipastikan dalam 6 bulan akan dapat pekerjaan? Apakah UU cilaka bisa membuka lapangan kerja yg akan memastikan pekerja yg ter PHK akan langsung bisa bekerja dalam 6 bulan? Menurut saya tidak juga.

Bila belum bekerja dalam waktu 6 bulan lalu apa yg menjadi tumpuan pekerja utk membiayai hidupnya?

Menurut saya solusi yg pas adalah pesangon diintegrasikan ke jaminan sosial yaitu jaminan pesangon yg dikelola BPJamsostek. Pengusaha membayar iurannya.

Dgn adanya pesangon yg akan dibayarkan oleh BPJamsostek maka pekerja yg ter PHK punya dua pilihan yaitu bisa mencari kerja lg dgn menggunakan pesangonnya sbg tumpuan biaya hidupnya, atau pekerja yg ter PHK bisa menggunakan pesangonnya utk modal berwiraswasta. Dgn berwiraswasta maka pekerja tsb akan ikut membuka lapangan kerja.

Kalau UB berarti pekerja diposisikan dan diarahkan hanya utk jadi pekerja saja, ditutup ruang untuk berwiraswasta.

Rencana penbuatan UU Cilaka masih membuat ketidakpastian bagi pekerja. Perjuangan SP SB akan semakin berat di 2020. Semoga SPSB bisa bersatu merespon UU Cilaka ini.

Pinang Ranti, 31 Desember 2019
Timboel Siregar
DPP KRPI – Sekjen OPSI

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: