HTML5 Icon

Buruh Tolak Omnibus Law, FSPMI Siap Berjihad

JAKARTA, Cybernewsnasional.com – Omnibus Law yang  akhir-akhir ini oleh pemerintah secara gencar terus digaungkan baik oleh Menaker, Menko Perekonomian bahkan oleh  Presiden, telah direspon negatif oleh kalangan buruh, hal itu terlihat dari acara konferensi pers yang digelar oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di kantor LBHI Jakarta, Sabtu (28/12/2019).

FSPMI-Cybernewsnasional.com

Riden Hatam Aziz.SH., Sekretaris Jenderal DPP. FSPMI kepada media dalam jumpa persnya, menyampaikan rasa kekecewaannya kepada pemerintah, yang dalam perumusan Omnibus Law mereka kaum pekerja – buruh sama sekali tidak dilibatkan.

“Sikap kami khususnya FSPMI akan totally melawan kedholiman ini, bahkan bahasa saya sebagai sekjen akan jihad dalam tanda petik, karena hal ini menyangkut prinsip fundamental, sudah jelas caranya saja salah. Apakah ini akan dijadikan negara kapitalis, negara kerjaan,” ucapnya.

Beliau juga menambahkan bahwa Omnibus Law merupakan produk kapitalis sebab dalam proses pembahasannya tidak melibatkan buruh, pemerintah hanya melibatkan kalangan pengusaha saja.

“Ini merendahkan kaum pekerja atau buruh, Omnibus Law didalamnya akan membuat aturan baru terkait kemudahan proses perekrutan, pemutusan hubungan kerja, PHK, penggajian berdasarkan jam kerja, hingga memberikan kemudahan perizinan bagi tenaga ahli asing untuk kerja di Indonesia,” tambah Riden.

Lebih lanjut Ia menjelaskan bahwa sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, mestinya setiap bentuk perubahan yang akan dilakukan terhadap aturan dasar dalam bernegara, harus melibatkan pihak-pihak yang berkaitan erat dengan aturan tersebut, dalam hal ini kaum pekerja – buruh, tapi kami sama sekali tidak dilibatkan, padahal  dia sendiri (FSPMI) masih tercatat sebagai anggota Tripartite Nasional.

(Mardhianes).

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: