KOTA TANGERANG, MCNN – Terkait banyaknya keluhan pelayanan kesehatan di Kota Tangerang, menuai kecaman dari berbagai sudut kacamata publik. Hal ini juga membuat BPJS Wacth Tangerang Raya kecam menurunnya pelayanan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang sebagai “Raport Merah”.
Hal tersebut diungkapkan, Koordinator BPJS Wacht Tangerang Raya, H. Sugandi, bahwa adanya beberapa dugaan beberapa kasus yang hangat diperbincangkan dalam beberapa pekan. Dirinya menilai, Dinkes harus kooperatif di setiap keluhan masyarakat, bahkan saat ini menjadi perbincangan rapor merah di Kota Tangerang.
“Sebaiknya Dinkes segera mengkonfirmasi terkait hal ini, ini masalah serius lho..sangat berisiko terhadap nyawa manusia, harus dicari dimana letak persoalannya, ko bisa biskuit berjamur sampai di tangan paisen ibu hamil, Dinkes harusnya berfungsi sebagai pengawas obat dan makanan bagi masyarakat, khusunya yang terkait masa berlakunya… jangan sampai lolos,” ujarnya, saat dikonfirmasi via Wahatsapp, Jum’at (27/11/2020) malam.
Dalam penilaian lain, H. Sugandi juga menjelaskan, pelayanan kesehatan di Kota Tangerang masih ada beberapa yang harus dioptimalkan, khususnya terhadap pasien BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan yang belum tersedia.
“Kalau dari BPJS Watch, menilai Dinkes kurang melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap faskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, khususnya terkait faskes atau Rumah Sakit (RS) yang belum transfaran ke masyarakat terkait data ketersediaan kamar, dan mininimnya ruang intensif (ICU,HCU, ICCU, NICU) di setiap RS,” jelasnya.
Pihaknya juga sangat menyayangkan, pesan masyarakat terhadap masalah pelayanan kesehatan terhadap Dinkes Kota Tangerang kerap berujung aksi, terlebih kegiatan aksi lanjutan yang akan dilaksanakan pegiat sosial Patriot Nasional (Patron), Senin (30/11/2020) di depan Gedung Pusat Pemerintahan (Puspem) dan DPRD Kota Tangerang, sebagai Rapor Merah Dinkes dalam menyuarakan “Lemahnya Layanan Kesehatan Kota Tangerang.
Pasalnya, Dinkes harusnya berterimakasih atas aduan masyarakat dan kontrol sosial sebagai motivasi dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan di Kota Tangerang.
“Aksi itu kan jalan terakhir ketika tersumbatnya diskusi, harusnya Dinkes merespon kejadian terkait obat kedaluwarsa dan terlebih biskuit ibu hamil…ini mah jangankan merespon, kepala puskesmas saja diduga tidak mau nemuin media. Dalam situasi Covid-19, harusnya Dinkes cepat tanggap terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat,” tandas H. Sugandi.(red)
