Jakarta, MCNN.Com – Guru honorer merupakan salah satu aktor dalam pembangunan pendidikan nasional, akan tetapi pada kenyataanya guru honorer belum mendapatkan upah yang layak hal ini dikemukakan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia ( BEM – SI )
Bahkan BEM SI menambahkan bahwa penghasilan guru honor masih jauh dari Upah Minimum Regional (UMR). Selain itu, guru honor bekerja melebihi waktu dan tidak sesuai gaji yang diharapkan.
Tentunya dari kondisi-kondisi tersebut menyebabkan rendahnya kesejahteraan guru honor. Bertepatan dengan Hari Guru Nasional.
BEM mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Nadiem Anwar Makarim agar memperjuangkan hak-hak guru honorer yang selama ini sudah memperjuangkan pembangunan pendidikan nasional.
Baca juga : BEM Sejabotabek Banten, Tuntut Presiden Keluarkan Perpu
” Pemerintah seharusnya peka terhadap kondisi kesejahteraan dan nasib guru honor di Indonesia. Maka pada hari ini, atas Rahmat dan Ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, dan di dorong atas keresahan organik dan niat luhur, ” ujar Remi Hastian koordinator pusat BEM – SI ketika melakukan teleconfrence ( 25/11/2020)
Akhirnya kami Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia dengan ini menyampaikan beberapa hal, sebagai berikut:
1. Menuntut Menteri Kemenpan/RB segera menerbitkan Peratruran Menteri Terkait Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi guru honorer yang telah lulus dalam seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)
2. Memberikan upah yang layak kepada guru honor sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP)
3. Meningkatkan tingkat kesejahteraan guru honor di lembaga pendidikan setingkat daerah dan memberikan jaminan dalam aspek kesehatan.
4. Menuntut pemerintah untuk meningkatkan anggaran program pemberdayaan terhadap guru honorer
5. Melaksanakan tahapan pengangkatan guru honor pada aspek pendidikan secara bertahap menjadi ASN.
Acara yang dilaksanakan oleh BEM SI dilakukaan secara online yang dihadiri oleh praktisi pendidikan dari beberapa kampus di Indoneaia serta anggota DPR komisi X.* ( Apen)
