Andri Permana : Menolak Lockdown, Social Distancing Harus Diikuti Social Responsibility

 

MCNN, Tangerang – Kebijakan pembatasan aktivitas sosial (Social Distancing) yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Tangerang perlu mendapatkan apresiasi dan dukungan dari seluruh pihak.

Ini membuktikan bahwa pemerintah Kota Tangerang menempatkan keselamatan rakyat sebagai dasar hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex.red).

Menurut anggota Komisi 1 DPRD Kota Tangerang, Andri Permana, kebijakan Social Distancing cukup mampu meredam penyebaran virus corona (COVID-19), apabila diikuti dengan tanggung jawab sosial (social responsibility) dari semua pihak.

Social Responsibility itu, jelas Andri bisa menjadi variabel utama keberhasilan kebijakan social distancing, karena social distancing yg dilakukan di area pendidikan, perkantoran, dan area publik lainnya memerlukan kesadaran dari seluruh pihak untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Andri juga berpendapat bahwa wacana Lockdown tidak perlu dilakukan apabila kesadaran akan tanggung jawab sosial menjalankan kebijakan pembatasan aktivitas sosial di masyarakat sudah tinggi.

“Itu kan sudah dibuktikan dengan keberhasilan Korea Selatan mengantisipasi penyebaran COVID-19 tanpa melalui kebijakan Lockdown,” ujar Andri yang juga
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang.

Andri juga menghimbau saatnya semua elemen masyarakat legislatif, eksekutif, TNI, Polri, tokoh agama, media, akademisi, aktivis sosial, ormas dan tokoh masyarakat gotong royong menumbuhkan kesadaran tanggung jawab sosial masyarakat terhadap kebijakan social distancing.

Selain itu, pemerintah pusat diharapkan mengeluarkan edaran bagi pemerintah daerah terkait penerapan kebijakan social distancing pada bidang ketenagakerjaan, pendidikan,transportasi dan sebagainya.

Bantuan langsung dari pemerintah Pusat juga menjadi faktor penting dalam menciptakan jaring sosial bagi masyarakat yang masuk kategori penerima bantuan sosial mengantisipasi dampak social distancing di masyarakat.

“Pemerintah daerah mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait sarana dan prasarana untuk melakukan deteksi secara massal (mass testing),”pungkas politikus muda PDI Perjuangan ini.

(Red/Vidos)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.