AIPBR Kecewa dengan DPRD, Berujung Pelaporan Ade Yasin ke Mendagri

L. Simanjuntak, Ketua Umum Aliansi Insan Pers Bogor Raya (AIPBR).

BOGOR, CYBERNEWSNASIONAL.COM – L.Simanjuntak ketua umum Aliansi Insan Pers Bogor Raya (AIPBR) menyampaikan rasa kekecewaannya terhadap DPRD Kabupaten Bogor, terkait lambatnya merespon 10 tuntutannya yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa bulan yang lalu, paska aksi unjuk rasa damai menuntut Bupati Bogor menyampaikan klarifikasinya tentang¬† ucapan “Wartawan Bodrex”.

Sebagai wakil rakyat mestinya segera merespon 10 tuntutan Aliansi Insan Pers Bogor Raya yang salah satu tuntutannya meminta DPR untuk membentuk pansus dan menggunakan hak interpelasi kepada Bupati Bogor atas dugaan tindakan pelecehan terhadap wartawan.

Tanda terima surat dari Kemendagri, sebagai bukti pelaporan terkait dugaan pelecehan terhadap wartawan oleh Bupati Bogor Ade Yasin.

” Terus terang AIPBR kecewa dengan sikap wakil rakyat, bukannya segera merespon 10 tuntutan, eh…malah melimpahkan kasusnya ke Dinas Kominfo,” gerutu Ketua AIPBR. Sabtu (25/09/2021).

Aliv Simanjuntak juga menjelaskan bahwa AIPBR
terpaksa melayangkan surat pengaduan ke Mendagri dan ditembuskan ke Presiden, Gubernur jabar dan Ketum PPP, terkait dugaan pelecehan tersebut.

“Kami dari AIPBR tetap bersikap profesional dalam melakukan tahapan untuk melaporkan Bupati Bogor, karena menurut kami ini telah melecehkan wartawan dan Insan pers di seluruh tanah air, semestinya bupati tak pantas mengucapkan kalimat wartawan bodrex,” Kata Aliv menjawab pertanyaan MCNN

Aliv juga menyampaikan, bahwa AIPBR merupakan organisasi wartawan yang dalam pergerakannya selalu membangun citra yang baik bagi Insan pers di Bogor Raya, yang selalu berpegang teguh pada kode etik jurnalistik dan Undang-undang pokok pers.

Ditempat terpisah, Leonardo B Purba,SE.SH., selaku Ketua Dewan Penasihat AIPBR, berharap persoalan ini tidak berlarut – larut.

” Saya berharap persoalan ini jangan sampai berlarut larut, dan Ade Yasin segera memberikan klarifikasinya, karena jurnalistik merupakan mitra Independen pemerintah yang dalam menjalankan tugasnya selalu berpegang teguh pada kode etik jurnalistik dan UU. Pokok Pers. No. 40 Tahun 1999,” tegas L.Purba. Sabtu(25/09/2021).

Dirinya juga berharap kepada seluruh jajaran pengurus dan anggota AIPBR jangan terpancing dan jangan terprovokasi agar perjuangan dan pergerakan AIPBR tetap komit dan solid.

(Jhon/Iwan).

 666 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.