JAKARTA.Cybernewsnasional.com-Aliansi Pedagang Pasar Jakarta yang menaungi pedagang Pasar Sunter Podomoro, Pasar Serdang, dan Pasar Pademangan menyuarakan penolakan terhadap proses rencana revitalisasi dan pengelolaan pasar yang dinilai tidak transparan serta membebani pedagang.
Aliansi menegaskan bahwa pada dasarnya pedagang tidak menolak pembangunan maupun pembenahan pasar. Namun, revitalisasi harus dijalankan secara transparan, adil, rasional, dan melibatkan partisipasi aktif para pedagang.
Pemerintah DKI Inkar Janji Mediasi 14 Hari
Aksi penyampaian aspirasi kembali digelar di Balai Kota DKI Jakarta akibat tidak adanya kejelasan tindak lanjut atas hasil mediasi pada 31 Agustus 2026. Dalam pertemuan tersebut, Pemprov DKI Jakarta berjanji akan memberikan jawaban dan penyelesaian atas keberatan pedagang dalam tenggat 14 hari kerja.
Namun, hingga batas waktu terlampaui, belum ada iktikad baik dari pihak terkait untuk memberikan jawaban resmi. Sebaliknya, para pedagang justru mendadak disodori surat persetujuan dan penandatanganan revitalisasi.
”Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam. Mengapa keberatan pedagang belum dijawab, tetapi proses penandatanganan revitalisasi justru dipaksakan? Kami mendesak pemerintah menghormati proses dialog sebelum mengambil langkah lebih jauh,” tegas perwakilan aliansi.
Soroti Beban Biaya Revitalisasi Pasar Sunter
Di Pasar Sunter Podomoro, skema revitalisasi memicu keresahan akibat penetapan biaya yang terlampau tinggi, yakni mencapai Rp49 juta per meter untuk los bawah dan Rp39 juta per meter untuk los atas.
”Pedagang bukan menolak pembangunan. Kami hanya meminta kejelasan dasar hukum, kajian teknis, rincian biaya, serta mekanisme pelaksanaan. Jangan sampai pedagang dibebani angka yang berada di luar kemampuan ekonomi mereka,” ujar Randi, perwakilan pedagang Pasar Sunter.
Selain kejelasan rincian anggaran dan skema pembayaran, pedagang menuntut kepastian terkait perlindungan hak-hak mereka selama dan sesudah proses revitalisasi berlangsung.
Tolak Pungutan Liar dan Intimidasi
Selain persoalan revitalisasi, Aliansi meminta evaluasi menyeluruh terhadap dugaan pungutan yang tidak memiliki dasar hukum jelas. Pedagang mendesak agar seluruh bentuk retribusi pasar dilakukan secara resmi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Aliansi juga mengecam keras segala bentuk tekanan, intimidasi, maupun praktik premanisme terhadap para pedagang di lapangan. Perbedaan pendapat seharusnya diselesaikan melalui dialog, musyawarah, mediasi, atau jalur hukum yang sah—bukan dengan paksaan.
Tiga Pasar, Satu Aspirasi
Bergabungnya pedagang dari Pasar Sunter, Pasar Serdang, dan Pasar Pademangan membuktikan bahwa persoalan ini merupakan isu sistemik dalam pengelolaan pasar di Jakarta. Aliansi mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan instansi terkait untuk segera membuka ruang dialog langsung bersama perwakilan pedagang.
10 Tuntutan Utama Aliansi Pedagang Pasar Jakarta diantaranya :
1. Memberikan jawaban resmi atas hasil mediasi Balai Kota tanggal 31 Agustus 2026.
2. Membuka transparansi penuh terkait rencana dan proses revitalisasi.
3. Membuka dasar perhitungan serta rincian biaya revitalisasi secara akuntabel.
4. Mempertimbangkan kondisi dan kemampuan ekonomi para pedagang.
5. Memastikan seluruh pungutan di pasar memiliki dasar hukum yang resmi.
6. Memeriksa dan menindak tegas dugaan pungutan liar yang merugikan pedagang.
7. Menyelesaikan persoalan piutang dan perjanjian secara adil dan transparan.
8. Menolak segala bentuk intimidasi, tekanan, dan praktik premanisme di lingkungan pasar.
9. Menghentikan pemaksaan penandatanganan berkas revitalisasi sebelum ada kejelasan.
10. Membuka ruang dialog langsung dan konstruktif bersama Aliansi Pedagang Pasar Jakarta.
”Janji 14 hari harus ditepati, jangan sodori pedagang sekadar lembar tanda tangan. Pasar boleh direvitalisasi, tetapi hak dan suara pedagang tidak boleh diabaikan!”
( Ray )
