BATAM, Cybernewsnasional.com – Forum Wartawan Batam (FWB) terus memperkuat komitmennya dalam membangun ekosistem pers yang profesional, kompeten, kolaboratif dan tetap menjunjung tinggi independensi jurnalistik.
Salah satu gagasan strategis yang tengah disiapkan FWB adalah pengembangan model jurnalisme kolaboratif melalui program fellowship yang mempertemukan wartawan dengan pemerintah, dunia usaha, akademisi, ahli dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Gagasan tersebut dibahas dalam rapat lanjutan pengurus FWB yang berlangsung di Ballroom Columbus Pacific Palace Hotel, Batu Ampar, Batam, Jumat (25/9/2026). Rapat menjadi bagian dari konsolidasi organisasi setelah struktur kepengurusan FWB terbentuk sekaligus menyusun berbagai program kerja untuk pengembangan forum ke depan.
Direktur Program dan Perencanaan FWB, Solihul Abidin, mengatakan perkembangan industri media yang semakin dinamis menuntut wartawan untuk terus meningkatkan kapasitas dan tidak hanya mengandalkan pola kerja jurnalistik konvensional.
Menurutnya, wartawan saat ini perlu memperkuat kemampuan riset, investigasi, pengolahan data, storytelling serta membangun jejaring dan kolaborasi untuk menghasilkan karya jurnalistik yang lebih mendalam.
Dalam pemaparannya, Abidin juga memperkenalkan sejumlah contoh praktik jurnalisme kolaboratif yang telah dilakukan organisasi maupun media di tingkat nasional dan internasional, salah satunya The Gecko Project yang banyak mengangkat isu penggunaan lahan, lingkungan, deforestasi, keanekaragaman hayati, ketahanan pangan serta hak-hak masyarakat.
Menurut Abidin, model tersebut menunjukkan bahwa karya jurnalistik tidak hanya berhenti sebagai pemberitaan, tetapi dapat menjadi sumber pengetahuan publik yang membantu masyarakat memahami persoalan secara lebih utuh.
“Salah satu filosofi pers adalah pers bertanggung jawab sosial. Pada konteks negara seperti Indonesia, filosofi ini lebih menitikberatkan peran insan pers untuk ikut bertanggung jawab dalam proses pembangunan di suatu negara tanpa harus kehilangan independensinya,” kata Abidin.
Ia menegaskan, konsep tanggung jawab sosial pers tidak boleh dimaknai sebagai keberpihakan kepada pemerintah. Independensi dan fungsi kontrol sosial tetap menjadi prinsip utama jurnalistik.
Namun, wartawan juga dapat menjalankan fungsi sebagai jembatan informasi yang membantu masyarakat memahami program, kebijakan dan dinamika pembangunan secara objektif.
“Bukan berarti wartawan atau jurnalis menjadi corong pemerintah semata. Akan tetapi, wartawan atau jurnalis perlu juga mengambil posisi sebagai jembatan informasi dari program penyelenggara negara kepada masyarakat umum untuk kepentingan bersama,” ujarnya.
Untuk merealisasikan gagasan tersebut, FWB tengah menyiapkan konsep fellowship jurnalistik berbasis kolaborasi dengan melibatkan wartawan, pemerintah maupun swasta, serta akademisi, ahli dan pakar sesuai bidang yang diliput.
Melalui konsep ini, wartawan dapat memperkaya proses peliputan dengan data, perspektif akademis, keahlian teknis dan informasi dari berbagai sumber yang kompeten.
Dengan demikian, isu-isu kompleks seperti lingkungan, agraria, hukum, ekonomi, pembangunan, hak asasi manusia dan persoalan sosial dapat dikaji secara lebih mendalam sebelum disajikan kepada masyarakat.
“Konsepnya wartawan, pemerintah atau swasta, kemudian akademisi, ahli atau pakar. Hasilnya adalah laporan komprehensif yang benar-benar dapat menjadi rujukan informasi bagi masyarakat umum,” jelas Abidin.
Meski membuka ruang kolaborasi yang luas, FWB menekankan bahwa independensi jurnalistik tetap menjadi prinsip yang tidak dapat ditawar.
Wartawan tetap memiliki kewenangan dalam menentukan isu, melakukan verifikasi, mengolah informasi, melakukan konfirmasi serta menyajikan berita kepada publik berdasarkan kaidah jurnalistik.
“Wartawan wajib menjaga independensinya untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.»
Abidin mengatakan, tujuan utama gagasan tersebut bukan semata-mata mengejar penghargaan jurnalistik, tetapi menghadirkan karya jurnalistik yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Batam.
“Kita tidak sedang membicarakan jurnalistik sebagai laporan yang luar biasa untuk mengejar hadiah Nobel atau penghargaan jurnalistik lainnya. Sederhana saja, yaitu bagaimana sumbangsih pemikiran para jurnalis ikut mewarnai pembangunan Batam yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal FWB, Ali Saragih, mengatakan rapat tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus merumuskan program yang dapat memberikan manfaat langsung bagi wartawan di Batam.
Menurutnya, FWB tidak ingin hanya menjadi wadah silaturahmi, tetapi juga menjadi ruang belajar dan pengembangan profesionalisme wartawan.
“Kita berharap ke depan FWB lebih banyak lagi merancang program-program baru guna menunjang kinerja jurnalistik di Batam,” kata Ali.
Ia berharap keberadaan FWB dapat mendorong semakin banyak wartawan meningkatkan kompetensi sesuai bidang liputan masing-masing.
“Harapannya, lebih banyak lagi ilmu-ilmu jurnalistik yang akan kita dapatkan dari forum ini dan bisa mencapai visi-misi FWB. Cita-citanya itu bisa mencetak wartawan atau jurnalis yang ahli dan kompeten di masing-masing bidang liputannya,” ujarnya.
Sejumlah bidang strategis yang dapat menjadi fokus pengembangan kompetensi antara lain hukum, lingkungan, agraria, hak asasi manusia, ekonomi, sosial serta isu pembangunan daerah.
Dengan konsep tersebut, FWB ingin membangun ekosistem pers Batam yang semakin profesional, berkompeten, kolaboratif dan independen.
Program jurnalisme kolaboratif dan peningkatan kapasitas wartawan selanjutnya akan dimatangkan oleh pengurus FWB agar dapat dilaksanakan secara bertahap.
Langkah tersebut diharapkan menjadi bagian dari kontribusi FWB dalam memperkuat kualitas pers sekaligus menghadirkan informasi yang semakin berkualitas, mendalam dan bermanfaat bagi masyarakat serta pembangunan Kota Batam.
***(Sihombing)***.
