KOTA TANGERANG, Cybernewsnasional.com –- Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda nasional pemerintahan Prabowo Subianto menuai beragam tanggapan di daerah. Di Kota Tangerang – Banten sejumlah pegiat sosial menyatakan sikap kritis, bahkan penolakan terhadap implementasi program tersebut.
Salahsatunya pegiat sosial Kota Tangerang, Saipul Basri yang akrab disapa Marcel, menyampaikan kekhawatirannya apabila pelaksanaan MBG berdampak pada alokasi anggaran pendidikan yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi.
“Kita semua tahu bahwa anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD adalah amanat undang-undang. Jangan sampai program MBG justru menggeser atau mengurangi porsi anggaran pendidikan yang sudah diatur secara tegas,” ujar Saipul Basri saat ditemui di Tangerang, Rabu (25/02/2026) dini hari.
Ia menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya soal makan siang gratis, tetapi juga soal kualitas guru, dukungan sarana-prasarana dan akses belajar yang merata. Menurut Marcel, dari pada program MBG sebaiknya menggratiskan sekolah, membangun sekolah baru di wilayah membutuhkan dan merehabilitasi sekolah yang rusak.
“Kalau ruang kelas masih rusak, fasilitas minim, dan kesejahteraan guru belum optimal, lalu anggaran tersedot untuk program yang belum matang, ini tentu harus jadi perhatian serius, hal-hal ini yang jadi poin penting kenapa Saya menolak program ini (MBG),” tegasnya.
Selain persoalan anggaran, Marcel juga menyoroti sejumlah konten viral di media sosial yang memperlihatkan menu MBG dinilai tidak layak dan terkesan asal-asalan.
“Kita melihat sendiri di media sosial ada menu yang porsinya kecil, lauknya minim, bahkan tampilannya tidak mencerminkan standar makanan bergizi. Kalau ini benar terjadi di lapangan, tentu sangat memprihatinkan,” katanya.
Menurutnya, jika program ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak, maka standar komposisi nutrisi, kebersihan, dan kualitas bahan makanan harus jelas dan terukur. Selain itu, Ia menyoroti minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengawasannya.
“Jangan sampai disebut ‘bergizi’, tapi kandungan gizinya tidak sesuai standar. Harus ada transparansi soal siapa penyedia, bagaimana proses pengadaan, dan bagaimana pengawasannya,” lanjut Marcel.
Pada prinsipnya, ucap Marcel, pihaknya mendukung upaya peningkatan gizi masyarakat. Jangan sampai program Makanan Bergizi Gratis hanya menjadi proyek seremonial tanpa pengawasan yang jelas dan data penerima yang akurat apalagi dengan jumlah anggaran yang cukup fantastis,” ujar Marcel.
Menurutnya, persoalan gizi tidak bisa diselesaikan hanya dengan pembagian makanan secara massal tanpa perbaikan sistem pendataan dan pengawasan distribusi. Ia khawatir program tersebut berpotensi tidak tepat sasaran apabila tidak melibatkan unsur masyarakat dan pegiat sosial di tingkat lokal.
“Banyak anak yang memang membutuhkan asupan gizi, tapi mekanismenya harus transparan. Jangan sampai anggaran besar digelontorkan, namun di lapangan tidak maksimal atau bahkan menimbulkan polemik,” tegasnya.
Ia menuturkan bahwa sikap kritis tersebut bukan bentuk penolakan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, melainkan dorongan agar kebijakan publik benar-benar memberikan manfaat nyata.
“Kalau memang tujuannya untuk mencerdaskan generasi bangsa, kami mendukung. Tapi tata kelolanya harus jelas, anggarannya transparan, dan pengawasannya ketat,” tambahnya.
Meski demikian, Marcel juga menegaskan, bahwa kritik yang disampaikan merupakan bentuk kontrol sosial agar kebijakan publik berjalan lebih baik.
“Kami tidak anti terhadap program peningkatan gizi. Tapi pelaksanaannya harus transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada rakyat. Jangan hanya bagus di konsep, tapi bermasalah di praktik,” pungkas Marcel.
