FWB Gembleng Wartawan Batam, Dugaan Pencemaran Tak Cukup Diberitakan: Harus Dibongkar dengan Data, Bukti Ilmiah, dan Investigasi

oleh -991 Dilihat
oleh
banner 468x60

BATAM, Cybernewsnasional.com – Persoalan lingkungan hidup di Kota Batam membutuhkan perhatian serius. Di tengah pesatnya pertumbuhan industri dan investasi, ancaman terhadap ekosistem pesisir, laut, hutan mangrove, hingga ketersediaan air baku menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan.

Namun, mengungkap persoalan lingkungan bukan sekadar memberitakan dugaan pencemaran atau kerusakan alam. Dibutuhkan kemampuan investigasi, pemahaman regulasi, pembuktian ilmiah, serta penelusuran pihak-pihak yang bertanggung jawab.

banner 336x280

Kesadaran inilah yang mendorong Forum Wartawan Batam (FWB) menggelar Pelatihan Jurnalistik Lingkungan Hidup bertema “Jurnalisme Lingkungan dan Penegakan Hukum” di Cypres Room, Aston Batam Hotel & Residences, Jumat (20/11/2026).

Kegiatan yang diikuti sekitar 36 peserta tersebut menjadi langkah FWB untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme wartawan dalam mengawal persoalan lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan investasi, pembangunan kawasan, dan penegakan hukum di Kota Batam.

Pelatihan menghadirkan narasumber dari Ditreskrimsus Polda Kepri, praktisi jurnalistik investigasi, Perhimpunan Tenaga Ahli Lingkungan Hidup Indonesia (PTALI) Kepri, serta praktisi hukum.

Materi yang dibahas cukup komprehensif, mulai dari teknik investigasi, pemahaman regulasi lingkungan, kewenangan antarlembaga, pengambilan sampel kualitas lingkungan (*sampling*), hingga pertanggungjawaban hukum atas dugaan pelanggaran lingkungan.

FWB: Wartawan Harus Menjadi Pengawal Kepentingan Publik

Ketua Umum FWB, Rudiarjo Pangaribuan, didampingi Sekretaris Alisyahman Saragih dan Bendahara Endang Agustin, menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber dan peserta yang telah berpartisipasi.

Menurut Rudiarjo, pers memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah maupun aktivitas usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.

Ia berharap pelatihan tersebut tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar meningkatkan kualitas pemberitaan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Wartawan, menurutnya, harus mampu menyampaikan persoalan lingkungan secara kritis, objektif, berimbang, dan bertanggung jawab.

Polda Kepri: Perlindungan Lingkungan Sejalan dengan Masa Depan Investasi

Materi pertama disampaikan Ipda Rafi Arya Yudhantara, S.Tr.K., M.Si., Ps. Panit 1 Unit 2 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kepri, dengan tema *“Lingkungan Hidup, Pers, dan Masa Depan Investasi Batam”*.

Dalam pemaparannya, ia menjelaskan posisi strategis Batam sebagai kawasan industri, perdagangan, pelabuhan, dan investasi nasional.

Pertumbuhan industri manufaktur, galangan kapal, serta sektor logistik memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi. Namun, pembangunan tersebut juga membawa konsekuensi terhadap lingkungan, terutama kawasan pesisir, laut, hutan, mangrove, dan daya dukung lahan.

Karena itu, kepastian hukum dan pengelolaan lingkungan yang baik harus berjalan beriringan dengan pertumbuhan investasi.

Pers memiliki peran penting menjaga keseimbangan tersebut melalui pemberitaan yang akurat, edukatif, dan konstruktif. Perlindungan lingkungan bukan penghambat investasi, melainkan bagian penting dalam membangun investasi yang berkelanjutan.

Investigasi Tidak Boleh Berhenti pada Dugaan

Materi berikutnya disampaikan Sholihul Abidin, S.Sos.I., M.I.Kom., yang membahas jurnalistik investigasi.

Ia menegaskan bahwa investigasi membutuhkan penelusuran mendalam, sistematis, dan independen. Wartawan tidak cukup hanya mengandalkan satu sumber informasi, tetapi harus menguji setiap keterangan melalui dokumen, data, saksi, dan bukti pendukung.

Wartawan juga harus mampu membedakan fakta, dugaan, opini, dan interpretasi.

Verifikasi informasi, penerapan kode etik jurnalistik, serta pemberian kesempatan kepada pihak terkait untuk memberikan klarifikasi atau hak jawab merupakan bagian penting dalam menghasilkan pemberitaan yang profesional.

Prinsip tersebut sangat penting ketika wartawan mengangkat dugaan pencemaran, kerusakan ekosistem, maupun dampak aktivitas industri.

PTALI Kepri: Dugaan Pencemaran Harus Dibuktikan Secara Ilmiah

Sesi berikutnya menghadirkan tiga pemateri dari PTALI Kepri dengan Azhari Hamid, M.Eng., sebagai moderator.

Emerson Tarihoran, S.H., M.M., membawakan materi *“Regulasi Lingkungan Hidup di Indonesia dan Batam”*.

Ia menguraikan sejumlah dasar hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di antaranya UUD 1945 Pasal 28H ayat (1), UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta PP Nomor 22 Tahun 2021.

Pembahasan meliputi KLHS, AMDAL, UKL-UPL, SPPL, kewajiban pengawasan pemerintah, hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran lingkungan.

Sementara itu, Ir. Dendi Purnomo melalui materi *“Lingkungan Hidup: Bukan Sekadar Isu Hijau”* mengingatkan bahwa lingkungan merupakan sistem penopang kehidupan yang berkaitan erat dengan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi.

Menurutnya, wartawan tidak seharusnya hanya memberitakan adanya pencemaran atau kerusakan. Lebih jauh, perlu ditelusuri sumber aktivitas, keputusan yang melatarbelakangi, perubahan kondisi lingkungan, serta dampaknya terhadap masyarakat.

Pertanyaan mendasar yang harus dijawab dalam investigasi lingkungan adalah siapa yang mengambil keputusan, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang menanggung risikonya.

Aspek pembuktian ilmiah kemudian diperkuat Dina Iriana, S.T., M.T., melalui materi *“Pentingnya Sampling Kualitas Lingkungan”*.

Ia menjelaskan bahwa pengambilan sampel merupakan tahapan penting untuk mengetahui kondisi lingkungan dan menyediakan bukti ilmiah dalam penanganan dugaan pencemaran.

Pengujian kualitas air, misalnya, dapat mencakup parameter pH, BOD, COD, TSS, dan kandungan logam berat. Sementara pengujian udara dapat mencakup PM2.5, PM10, SO₂, NO₂, dan CO.

Proses pengambilan sampel harus dilakukan secara terukur, menggunakan metode standar, disertai dokumentasi dan pengamanan sampel. Selanjutnya, sampel diuji di laboratorium yang kompeten sesuai ruang lingkup pengujiannya.

Hasil pengujian kemudian dibandingkan dengan baku mutu lingkungan untuk mengetahui kondisi kualitas lingkungan.

Dengan demikian, dugaan pencemaran tidak cukup hanya berdasarkan perubahan warna air, bau tidak sedap, atau keluhan masyarakat. Temuan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kewenangan BP Batam dan Pemerintah Jadi Sorotan

Salah satu materi yang menarik perhatian peserta adalah pemaparan Diki Zukriardi bertajuk *“Anatomi Regulasi Lingkungan Hidup di Batam”*.

Ia menguraikan kompleksitas tata kelola lingkungan di Batam yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, hingga BP Batam.

Menurutnya, banyaknya regulasi dan institusi tidak otomatis menjamin perlindungan lingkungan berjalan efektif. Kejelasan kewenangan, keselarasan aturan, serta efektivitas pengawasan di lapangan menjadi faktor penting.

Diki juga membahas kekhususan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, terutama terkait kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan.

Mengacu pada Permen LH/BPLH Nomor 22 Tahun 2025, ia menjelaskan bahwa Kepala BP Batam memiliki kewenangan menerbitkan Persetujuan Lingkungan untuk rencana usaha atau kegiatan yang lokasi tapaknya berada dalam delineasi KPBPB Batam.

Namun, penentuan kewenangan tidak cukup hanya berdasarkan alamat administratif. Koordinat proyek, batas delineasi kawasan, jenis kegiatan, dan dasar kewenangan pejabat penerbit harus diperiksa secara cermat.

Ia juga mengingatkan bahwa kesesuaian tata ruang tidak otomatis menjamin kelayakan lingkungan. Persetujuan Lingkungan bukan akhir dari kewajiban pelaku usaha karena pelaksanaan komitmen pengelolaan dan pemantauan lingkungan tetap harus diawasi.

Sejumlah persoalan strategis Batam yang perlu mendapat perhatian antara lain ketersediaan air baku, kawasan resapan, tata air, wilayah pesisir dan laut, beban pencemaran, serta dampak kumulatif pembangunan.

Dalam aspek pembuktian, Diki menegaskan bahwa data lingkungan merupakan dasar verifikasi, bukan vonis. Dugaan pelanggaran tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan satu indikator atau satu periode pemantauan.

Ia juga menjelaskan perbedaan pertanggungjawaban administratif, perdata, pidana, dan tanggung jawab pejabat pemerintahan, termasuk prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU PPLH.

Menurutnya, kekhususan tata kelola Batam seharusnya menghasilkan koordinasi yang lebih terintegrasi, bukan justru membuat tanggung jawab pengawasan lingkungan menjadi kabur.

Bagi wartawan, terdapat enam pertanyaan penting yang harus ditelusuri ketika menginvestigasi persoalan lingkungan:

1. Di mana lokasi kegiatan dan bagaimana status tata ruangnya?
2. Apa dasar keputusan dan persetujuan lingkungannya?
3. Siapa pejabat atau lembaga yang memiliki kewenangan?
4. Apakah daya dukung dan daya tampung lingkungan telah diperhitungkan?
5. Siapa yang bertugas melakukan pengawasan?
6. Siapa yang bertanggung jawab menghentikan pelanggaran dan memulihkan dampaknya?

Enam pertanyaan tersebut menjadi bekal penting agar pemberitaan tidak berhenti pada permukaan persoalan, tetapi mampu mengungkap persoalan secara lebih mendalam dan berimbang.

Peserta Mendapat Sertifikat dan Tiket UKW

Ketua Panitia, Iwan Fajar, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme wartawan, khususnya dalam meliput persoalan lingkungan hidup.

“Melalui pelatihan ini, kami berharap para peserta semakin memahami bagaimana menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, khususnya dalam mengawal persoalan lingkungan hidup. Wartawan harus mampu menyajikan informasi berdasarkan fakta, melakukan verifikasi, serta tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik,” ujarnya.

Selain mendapatkan materi dari para narasumber, peserta juga memperoleh sertifikat keikutsertaan. Panitia turut menyiapkan tiket bagi peserta untuk mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang direncanakan berlangsung pada Desember 2026.

Melalui kegiatan ini, FWB berharap lahir wartawan yang tidak hanya mampu menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki kemampuan investigasi, memahami regulasi, serta berani mengawal kepentingan publik berdasarkan fakta dan bukti.

Sebab, menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan pelaku usaha. Pers juga memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan pembangunan berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan hidup.

***(Sihombing)***

 

banner 336x280

No More Posts Available.

No more pages to load.