Petani 69 Tahun di Tangerang Gugat Anak Perusahaan Alam Sutera, Tanah Suvarna Sutera Disengketakan

oleh -6144 Dilihat
Suradi, Petani 69 tahun bersama kuasa hukumnya di depan pengadilan negeri Tangerang. (foto dok. istimewa)
banner 468x60

TANGERANG, Cybernewsnasional.com – Sengketa tanah seluas 3.600 meter persegi di kawasan pengembangan perumahan Suvarna Sutera, Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, menyeret anak perusahaan pengembang properti PT Alam Sutera Realty Tbk ke meja hijau.

Seorang petani bernama Suradi (69), warga Kabupaten Tangerang, menggugat PT Delta Manunggal Raharja yang merupakan pengembang kawasan Suvarna Sutera. Suradi mengklaim tanah tersebut merupakan miliknya berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) tahun 1985 dan tidak pernah dijual, dialihkan, ataupun dilepaskan kepada pihak lain.

banner 336x280

Persoalan yang kini diuji di Pengadilan Negeri Tangerang bukan sekadar perebutan penguasaan fisik tanah. Lebih jauh, perkara ini mempertanyakan bagaimana sebidang tanah yang diklaim masih dimiliki seseorang berdasarkan dokumen jual beli justru tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama perusahaan pengembang.

Melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Daddy Hartadi & Partners Law Firm, Suradi mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap PT Delta Manunggal Raharja sebagai Tergugat I, PT Taman Talaga King sebagai Tergugat II, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang sebagai Turut Tergugat.

Gugatan tertanggal 8 Juni 2026 tersebut telah terdaftar dengan Nomor Perkara 917/Pdt.G/2026/PN Tng. Hingga berita ini disusun, agenda persidangan akan memasuki tahap pembacaan duplik dari para tergugat dan turut tergugat.

Kuasa hukum Suradi, Daddy Hartadi, saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, Selasa (17/11/2026), menjelaskan bahwa tanah seluas 3.600 meter persegi tersebut diperoleh kliennya melalui transaksi jual beli dengan Aminah Unu pada 1985.

Transaksi itu, menurut Daddy, dibuktikan dengan AJB Nomor 135/JB/Ag.593/1985 tertanggal 31 Oktober 1985 yang dibuat di hadapan Camat Cikupa selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Daddy menyebut dokumen AJB asli masih dipegang kliennya dan saat ini berada dalam penguasaannya untuk kepentingan pembuktian di persidangan.

Bahkan, sebelum transaksi jual beli tersebut dilakukan, Suradi disebut telah menguasai dan mengelola tanah sejak 1981. Aktivitas penggarapan baru terhenti sekitar 2014 karena faktor usia dan kondisi fisik yang tidak lagi memungkinkan untuk mengelola lahan secara rutin.

Namun, terhentinya aktivitas penggarapan itu bukan berarti Suradi mengaku telah melepaskan hak atas tanahnya.

” Tidak pernah ada proses peralihan apapun dari kliennya baik kepada PT Taman Talaga King maupun PT Delta Manunggal Raharja, tidak pernah terdapat adanya proses transaksi jual beli atas objek sengketa tersebut,” terang Daddy.

Persoalan mulai mencuat ketika Suradi mengetahui tanah yang diklaim sebagai miliknya telah masuk dalam bidang tanah bersertifikat SHGB Nomor 255/Talaga Tahun 2000 atas nama PT Delta Manunggal Raharja.

Menurut dalil gugatan, sertifikat tersebut diperoleh melalui PT Taman Talaga King.

Menurut Daddy, Situasi semakin serius ketika pada 2023 Suradi mengetahui adanya aktivitas perataan tanah atau cut and fill di atas lahan yang disengketakan. Kegiatan tersebut diduga dilakukan PT Delta Manunggal Raharja dalam rangka pengembangan kawasan perumahan Suvarna Sutera.

Bagi Suradi, persoalan ini bukan hanya menyangkut hilangnya penguasaan fisik atas tanah, tetapi juga hilangnya manfaat ekonomi dari lahan yang selama ini diklaim sebagai miliknya.

Di satu sisi, tanah tersebut diklaim memiliki riwayat kepemilikan berdasarkan AJB tahun 1985. Di sisi lain, bidang tanah yang dipersoalkan telah tercatat dalam SHGB atas nama perusahaan dan menjadi bagian dari kawasan pengembangan properti.

Daddy mangatakan perbedaan klaim inilah yang perlu dibuka secara terang di persidangan. Pertanyaan mendasarnya adalah dokumen apa yang menjadi dasar peralihan hak kepada perusahaan? Siapa pihak yang mengalihkan? Dan bagaimana proses administrasi pertanahan hingga SHGB tersebut diterbitkan?

“Jadi jelas penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh Tergugat I yang merupakan milik klien kami, dan sekarang menjadi objek sengketa tanpa adanya dasar peralihan hak yang sah telah menghilangkan penguasaan serta manfaat ekonomis tanah yang selama ini dimiliki klien kami. Ini menjadi dugaan kuat perbuatan melawan hukumnya,” ungkap Daddy.

Tidak hanya perusahaan pengembang, Suradi juga mempersoalkan proses administrasi pertanahan yang berkaitan dengan penerbitan SHGB Nomor 255/Talaga Tahun 2000.

Dalam gugatan disebutkan, Suradi sebelumnya telah menyampaikan pengaduan sengketa pertanahan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.

Pengaduan tersebut ditindaklanjuti melalui Surat Perintah Pengumpulan Data dan Penyampaian Informasi Nomor 3532/36.03.200.SP.02.02/IX/2024 tertanggal 9 September 2024.

Berdasarkan uraian dalam gugatan, telah dilakukan penelitian dan pengecekan lapangan terhadap bidang tanah yang diklaim Suradi berdasarkan AJB Nomor 135/JB/Ag.593/1985 seluas 3.600 meter persegi dengan bidang tanah yang tercatat dalam SHGB atas nama PT Delta Manunggal Raharja.

Penggugat mendalilkan hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya persoalan tumpang tindih atau overlapping antara kedua bidang tanah.

Jika dalil tersebut terbukti, persoalan ini tentu tidak bisa dipandang semata-mata sebagai konflik antara pemilik tanah dengan perusahaan pengembang. Ada persoalan lebih mendasar mengenai ketelitian administrasi pertanahan, validitas riwayat tanah, serta dasar penerbitan sertifikat yang harus dapat dipertanggungjawabkan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pun perlu memberikan penjelasan mengenai proses penerbitan SHGB tersebut, termasuk dokumen yang digunakan dan bagaimana pemeriksaan terhadap riwayat bidang tanah dilakukan.

Sebab, sertifikat tanah memang merupakan alat bukti yang kuat, tetapi persoalan mengenai dasar penerbitan dan riwayat peralihan hak tetap dapat diuji melalui mekanisme hukum.

Petani Berhadapan dengan Pengembang Besar, Pengadilan Diminta Membuka Riwayat Tanah

ilustrasi, petani melihat tanahnya diratakan alat berat untuk perumahan.

Daddy Hartadi menegaskan, gugatan tersebut merupakan upaya hukum untuk memperjuangkan hak kliennya berdasarkan dokumen kepemilikan yang dimiliki sejak 1985.

“Prinsipnya, kami mengajukan gugatan ini untuk memperjuangkan hak klien kami atas tanah seluas 3.600 meter persegi yang berdasarkan AJB Nomor 135/JB/Ag.593/1985 merupakan tanah yang dibeli secara sah sejak tahun 1985,” tukasnya.

Menurutnya, perkara ini juga menyangkut perlindungan hak masyarakat ketika berhadapan dengan kepentingan pengembangan kawasan properti berskala besar.

Suradi, seorang petani berusia 69 tahun, kini harus memperjuangkan klaim kepemilikan tanahnya melalui proses peradilan, sementara lahan yang disengketakan telah menjadi bagian dari kawasan perumahan yang dikembangkan perusahaan properti.

“Yang menjadi persoalan mendasar adalah bagaimana mungkin tanah yang menurut klien kami tidak pernah dialihkan haknya kemudian tercatat dalam sertifikat atas nama pihak lain. Karena itu, kami meminta pengadilan menguji secara objektif riwayat penerbitan SHGB Nomor 255/Talaga Tahun 2000, termasuk dasar hukum dan dokumen yang digunakan dalam proses penerbitannya,” tegas Daddy.

Ia juga meminta agar seluruh proses administrasi pertanahan yang berkaitan dengan objek sengketa dibuka secara transparan.

“Kami ingin seluruh proses ini dibuka secara transparan di persidangan. Tidak boleh ada pihak yang kehilangan hak atas tanahnya hanya karena persoalan administrasi atau penerbitan sertifikat yang dasar peralihan haknya masih dipersoalkan. Kami percaya pengadilan dapat memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada klien kami,” tambahnya.

Dalam petitum gugatannya, Suradi meminta majelis hakim menyatakan SHGB Nomor 255/Talaga Tahun 2000 atas nama PT Delta Manunggal Raharja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang berkaitan dengan objek tanah yang disengketakan.

Penggugat juga menuntut para tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp162 juta.

Seluruh dalil tersebut kini menjadi bagian dari materi pemeriksaan perkara yang harus dibuktikan melalui dokumen kepemilikan, riwayat tanah, proses administrasi penerbitan sertifikat, serta bukti-bukti lain yang diajukan para pihak.

Perkara ini menjadi ujian penting bagi kepastian hukum pertanahan di Kabupaten Tangerang. Sebab, ketika klaim kepemilikan berdasarkan AJB berhadapan dengan sertifikat yang tercatat atas nama perusahaan, publik berhak mengetahui bagaimana riwayat peralihan hak itu berlangsung.

Pada akhirnya, yang harus dijawab bukan siapa yang memiliki kekuatan modal lebih besar, melainkan siapa yang dapat membuktikan haknya berdasarkan hukum dan dokumen yang sah.

Sengketa ini masih dalam proses persidangan. Karena itu, dalil gugatan Suradi belum dapat dipandang sebagai fakta hukum yang telah terbukti, dan putusan pengadilan nantinya akan menentukan kedudukan hukum para pihak.

(Ups)

banner 336x280

No More Posts Available.

No more pages to load.