Proyek Jalan Rp2,52 Miliar di Sagulung Disorot, Status Rekonstruksi dan Dasar Penetapan Lokasi Dipertanyakan

oleh -358 Dilihat
oleh
banner 468x60

BATAM, Cybernewsnasional.com – Proyek Peningkatan Jalan Sagulung, Kota Batam, dengan nilai anggaran sekitar Rp2,52 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 menjadi perhatian publik. Sejumlah aspek dalam pelaksanaan proyek tersebut memunculkan pertanyaan, mulai dari status pekerjaan yang tercatat sebagai rekonstruksi, dasar penetapan lokasi, hingga sejauh mana manfaat pembangunan dirasakan masyarakat.

Sorotan ini mencuat setelah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui portal resminya pada 13 November 2026 menerbitkan pemberitaan berjudul *“Warga Mendukung Peningkatan Akses Jalan Menuju Kavling Melati Sagulung Batam, Jalan Utama yang Berpeluang Meningkatkan Perekonomian.”*

banner 336x280

Namun, informasi dalam pemberitaan tersebut perlu dicermati bersama dokumen pengadaan dan kondisi lokasi proyek agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai penggunaan anggaran publik tersebut.

**Status Rekonstruksi Jalan Perlu Diperjelas**

Berdasarkan dokumen LPSE Provinsi Kepulauan Riau dengan kode tender 10152906000, paket pekerjaan tersebut tercatat sebagai Peningkatan Jalan Sagulung, Kota Batam, dengan jenis pekerjaan rekonstruksi.

Dalam konteks pekerjaan infrastruktur, rekonstruksi berkaitan dengan penanganan kembali struktur jalan yang sudah ada. Karena itu, muncul pertanyaan mengenai kondisi jalan sebelum proyek dilaksanakan dan bagian mana yang menjadi objek rekonstruksi.

Pertanyaan tersebut juga mengacu pada pernyataan Hermanto, warga Green Rhabayu Tahap 1, yang dikutip dalam pemberitaan resmi Pemprov Kepri.

“Karena selama ini memang belum ada jalan,” demikian pernyataan Hermanto.

Pernyataan tersebut menarik untuk dikonfirmasi lebih lanjut, terutama mengenai apakah pekerjaan yang dilaksanakan merupakan rekonstruksi jalan eksisting atau pembangunan akses jalan baru.

Untuk memperjelas persoalan ini, Dinas PUPP Kepri perlu memberikan penjelasan disertai dokumen teknis, seperti survei kondisi awal, gambar perencanaan, spesifikasi pekerjaan, dan dokumentasi sebelum pelaksanaan proyek.

**Manfaat Jalan bagi Kawasan Perumahan Perlu Transparan**

Dalam pemberitaan Pemprov Kepri, disebutkan bahwa jalan tersebut akan dimanfaatkan warga Green Rhabayu Tahap 1 dan 2 serta sejumlah kawasan perumahan lain di sekitarnya.

Abdul Aziz Rofiki juga menyampaikan adanya rencana pembangunan sekitar enam perumahan baru di kawasan tersebut.

Informasi ini memunculkan pertanyaan mengenai cakupan penerima manfaat pembangunan jalan. Apakah proyek tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akses masyarakat yang sudah bermukim, mendukung konektivitas wilayah, atau sekaligus mengantisipasi pertumbuhan kawasan permukiman baru?

Secara ekonomi, peningkatan akses jalan di suatu kawasan berpotensi meningkatkan aktivitas masyarakat sekaligus nilai komersial properti di sekitarnya.

Kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya kepentingan pengembang dalam proyek pemerintah. Namun, pemerintah perlu menjelaskan kajian manfaat publik dan memastikan penggunaan APBD didasarkan pada prioritas kebutuhan masyarakat.

**Klaim Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting Perlu Didukung Data**

Kepala Dinas PUPP Kepri, Rodi Yantari, dalam pemberitaan resmi menyebut pembangunan jalan tersebut merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan dan stunting.

Pernyataan ini perlu dilengkapi dengan penjelasan mengenai hubungan pembangunan infrastruktur jalan dengan pencapaian program tersebut.

Publik berhak mengetahui apakah terdapat data kemiskinan dan stunting di wilayah sasaran, kajian kebutuhan infrastruktur, serta indikator yang digunakan untuk mengukur manfaat pembangunan bagi masyarakat.

Dengan demikian, keterkaitan proyek jalan dengan program penanggulangan kemiskinan dan stunting dapat dipahami berdasarkan perencanaan dan indikator yang terukur, bukan sebatas penyebutan program.

**Pernyataan Tidak Terkait Kepentingan Pengembang Perlu Dijelaskan**

Rodi Yantari juga menegaskan bahwa pekerjaan tersebut tidak berkaitan dengan kewajiban pengembang maupun kepentingan pihak swasta tertentu.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dicermati bersama fakta bahwa lokasi pembangunan berada berdekatan dengan kawasan pengembangan perumahan.

Penting untuk ditegaskan bahwa kedekatan lokasi proyek dengan kawasan properti bukan bukti adanya keterlibatan atau keuntungan khusus bagi pengembang.

Meski demikian, transparansi mengenai perencanaan, penerima manfaat, serta dampak ekonomi proyek tetap diperlukan agar tidak muncul persepsi publik mengenai keberpihakan penggunaan anggaran kepada kepentingan komersial tertentu.

**Proposal Masyarakat dan Proses Penetapan Lokasi**

Pemprov Kepri menyebut pembangunan jalan tersebut berawal dari proposal masyarakat pada 2025 dan menjadi bagian dari program direktif kepala daerah.

Informasi ini membuka ruang pertanyaan mengenai proses pengusulan hingga penetapan proyek.

Siapa pihak yang mengajukan proposal? Bagaimana proses verifikasi kebutuhan masyarakat? Apa pertimbangan pemerintah dalam menetapkan lokasi tersebut sebagai prioritas pembangunan Tahun Anggaran 2026?

Dokumen proposal, hasil verifikasi lapangan, serta dasar penganggaran menjadi informasi penting yang patut diketahui masyarakat sebagai bagian dari pengawasan terhadap penggunaan APBD.

**Pemprov Kepri Diharapkan Memberikan Penjelasan Terbuka**

Persoalan ini bukan mengenai penolakan terhadap pembangunan infrastruktur. Peningkatan kualitas jalan merupakan kebutuhan penting untuk mendukung mobilitas, aktivitas ekonomi, dan pelayanan masyarakat.

Namun, penggunaan anggaran publik sekitar Rp2,52 miliar harus disertai penjelasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Setidaknya terdapat sejumlah hal yang perlu dijelaskan Pemprov Kepri melalui Dinas PUPP, yaitu status pekerjaan rekonstruksi, kondisi jalan sebelum proyek, dasar penetapan lokasi, dokumen proposal masyarakat, kajian manfaat publik, serta keterkaitan pembangunan dengan program penanggulangan kemiskinan dan stunting.

Cybernewsnasional.com memandang bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Oleh karena itu, klarifikasi dari Pemprov Kepri sangat diperlukan agar seluruh pertanyaan publik dapat dijawab berdasarkan dokumen dan fakta lapangan.

Pemberitaan ini juga membuka ruang bagi Dinas PUPP Kepri, pihak pengembang terkait, serta masyarakat setempat untuk menyampaikan keterangan dan perspektif masing-masing.

**Sebab, pembangunan menggunakan uang rakyat tidak cukup hanya dijelaskan melalui narasi program. Dasar kebijakan, proses pelaksanaan, dan manfaatnya harus dapat diuji secara terbuka oleh masyarakat.**

***(Sihombing)***

banner 336x280

No More Posts Available.

No more pages to load.