DPRD Kabupaten Sukabumi Setujui Empat Agenda Persetujuan Bersama dalam Rapat Paripurna ke-28

oleh -2185 Dilihat
oleh
banner 468x60

SUKABUMI, Cybernewsnasional.com – DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna ke-28 Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (16/11/2026).

 

banner 336x280

Rapat terbuka untuk umum itu beragendakan pengambilan keputusan dan persetujuan bersama atas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa, Raperda Perubahan Keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat atas APBD Tahun Anggaran 2027.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, S.IP., didampingi Wakil Ketua II H. Usep. Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, M.M., jajaran anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, para camat se-Kabupaten Sukabumi, serta tamu undangan lainnya. Agenda rapat sesuai jadwal hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Pemerintah Daerah pada 30 Oktober 2026.
Empat Agenda Persetujuan Bersama

  1. Propemperda Kabupaten Sukabumi Tahun 2027.
  2. Raperda tentang Desa.
  3. Raperda tentang Perubahan Keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
  4. Keputusan Pimpinan DPRD tentang persetujuan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Raperda APBD 2027 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2027.

Dua Raperda Disetujui untuk Ditetapkan Menjadi Perda
Persetujuan atas dua raperda dituangkan dalam keputusan DPRD yang ditetapkan di Palabuhanratu pada 16 November 2026 dan ditandatangani Ketua DPRD:

  • Keputusan DPRD Nomor 24 Tahun 2026 untuk Raperda tentang Desa. Keputusan ini memperhatikan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 9991/HK.02.01/HUKHAM tanggal 19 Oktober 2026 perihal fasilitasi raperda, serta laporan Komisi I pada Rapat Paripurna 16 November 2026. Dasar hukumnya antara lain UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terakhir diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024, dan PP Nomor 16 Tahun 2026 tentang pelaksanaannya.
  • Keputusan DPRD Nomor 25 Tahun 2026 untuk Raperda Perubahan Keempat Perda Nomor 7 Tahun 2016. Keputusan ini memperhatikan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 10647/HK.02.01/HUKHAM tanggal 9 November 2026 perihal fasilitasi raperda, serta laporan Komisi I pada Rapat Paripurna 16 November 2026. Dasar hukumnya antara lain PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019.

Kedua keputusan menyatakan raperda telah dibahas bersama antara DPRD dan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan itu dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama antara Bupati dan DPRD. Proses selanjutnya diserahkan kepada Bupati untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat guna memperoleh nomor register.
Propemperda 2027 Memuat Sembilan Raperda
Juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Bayu Permana, melaporkan Propemperda 2027. Program ini ditetapkan melalui Keputusan DPRD Nomor 23 Tahun 2026 tanggal 16 November 2026. Propemperda adalah instrumen perencanaan pembentukan perda yang disusun terencana, terpadu, dan sistematis, dan ditetapkan setiap tahun sebelum penetapan APBD dengan mempertimbangkan urgensi dan skala prioritas.
Propemperda 2027 memuat sembilan raperda, terdiri dari lima prakarsa DPRD dan empat prakarsa Pemerintah Daerah. Delapan berstatus baru dan seluruhnya dijadwalkan dibahas pada 2027.

Prakarsa DPRD:

  1. Raperda Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Komisi II, Triwulan III).
  2. Raperda Tata Kelola, Penyehatan, dan Penguatan Peran BUMD (Komisi III, Triwulan III).
  3. Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S) (Komisi IV, Triwulan II).
  4. Raperda Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Komisi IV, Triwulan II), satu-satunya berstatus perubahan.
  5. Raperda Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif (Bapemperda, Triwulan II).

Prakarsa Pemerintah Daerah:

  1. Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2026 (BPKAD, Triwulan II).
  2. Raperda Perubahan APBD 2027 (BPKAD, Triwulan III).
  3. Raperda APBD 2028 (BPKAD, Triwulan IV).
  4. Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup, Triwulan III).

Target penyampaian: empat raperda pada Triwulan II, empat pada Triwulan III, dan satu pada Triwulan IV.
Prosesnya diawali Surat Bupati tanggal 2 November 2026 perihal penyampaian Propemperda. Pada 13 November 2026, Bapemperda bersama pimpinan komisi dan Pemerintah Daerah mencapai kesepakatan, lalu hasilnya dilaporkan dan disetujui dalam Rapat Paripurna 16 November 2026.
Laporan Komisi I dan Badan Anggaran
Juru bicara Komisi I, H. Iwan Ridwan, M.Pd, menyampaikan laporan hasil pembahasan Raperda tentang Desa dan Raperda Perubahan Keempat Perda Nomor 7 Tahun 2016.
Pimpinan Badan Anggaran melaporkan bahwa DPRD telah menerima Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.656-BPKAD/2026 tanggal 4 November 2026 tentang hasil evaluasi Raperda APBD 2027 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2027. Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah membahasnya pada 12 November 2026 untuk menyempurnakan dan menyesuaikan kedua rancangan sesuai arahan Gubernur.
Setelah Sekretaris DPRD H. Wawan Godawan Saputra, S.IP., M.A.P. membacakan rancangan keputusan, forum rapat menyatakan setuju. Bupati dan pimpinan DPRD kemudian menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama.
Pendapat Akhir Bupati
Dalam sambutan dan pendapat akhirnya, Bupati Asep Japar menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD atas pembahasan tiga raperda: APBD 2027, Desa, dan Perubahan Keempat Perda Nomor 7 Tahun 2016.

APBD 2027.

Bupati menjelaskan, Pemerintah Daerah telah menyampaikan seluruh dokumen sebagai bahan evaluasi Gubernur. Hasil evaluasi dibahas dan disepakati bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, lalu menjadi dasar Keputusan Pimpinan DPRD tentang persetujuan penyempurnaan, sehingga penetapan APBD 2027 dapat dilakukan.

Raperda tentang Desa.

Raperda inisiasi Komisi I ini disusun sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Materinya mencakup kedudukan, penataan, dan kewenangan desa; pemerintahan desa, termasuk pemilihan kepala desa dan pemilihan antarwaktu melalui musyawarah desa; perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa; penghasilan pemerintah desa; keuangan dan aset desa; BUMDes dan kerja sama desa; lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa; perlindungan masyarakat hukum adat; serta pembinaan dan pengawasan desa oleh camat.
Bupati berharap perda ini membuat tata kelola pemerintahan desa lebih efektif, transparan, dan akuntabel, serta menjadi payung hukum yang kuat bagi pemerintah desa untuk berinovasi, menggali potensi lokal, dan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Perubahan Keempat Perda Perangkat Daerah.

Bupati mengapresiasi Komisi I yang menyepakati raperda ini pada pembicaraan Tingkat I maupun Tingkat II. Raperda ini mengubah Pasal 4 Perda Nomor 7 Tahun 2016, yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2024, dengan substansi perubahan tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dari Tipologi C menjadi Tipologi A.
Menurut Bupati, perubahan itu mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanahan dan tata ruang, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperjelas pemisahan fungsi agar tiap rumpun pekerjaan dikelola lebih fokus dan profesional. Perda ini juga menjadi dasar hukum penyusunan struktur organisasi dan tata kerja melalui Peraturan Bupati, pengisian formasi jabatan dan pegawai, serta tahapan kelembagaan dan kepegawaian lainnya.

Penutup.

Bupati berharap kebijakan yang disetujui hari itu memberi manfaat nyata bagi pembangunan demi mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah (Mubarakah), serta kerja sama Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai mitra terus terjalin baik.

Tindak Lanjut.
Raperda tentang Desa dan Raperda Perubahan Keempat Perda Nomor 7 Tahun 2016 akan disampaikan Bupati kepada Gubernur Jawa Barat untuk mendapatkan nomor register. Pimpinan DPRD menyatakan raperda yang disetujui bersama akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyampaikan apresiasi kepada Bapemperda, Komisi I, Badan Anggaran, Pemerintah Daerah, dan seluruh perangkat daerah yang mendukung proses pembahasan.

(AZ)

 

banner 336x280

No More Posts Available.

No more pages to load.