JAKARTA, Cybernewsnasional.com – Rencana pembentukan Dana Cadangan Pesangon (DCP) melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mendapat perhatian dari kalangan pemerhati jaminan sosial ketenagakerjaan. Salah satunya Timboel Siregar yang mendorong agar pengelolaan dana tersebut dipercayakan kepada BPJS Ketenagakerjaan, bukan Danantara.
Dalam catatan opini bertajuk *”Pengelola Dana Cadangan Pesangon”*, yang ditulis di Pinang Ranti, 13 November 2026, Timboel menilai kehadiran DCP merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian perlindungan kepada pekerja, khususnya ketika menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menurutnya, DCP dapat menjadi instrumen untuk menjamin pembayaran hak pekerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak ketika terjadi PHK.
Ia menyoroti persoalan selama ini, ketika putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang telah berkekuatan hukum tetap masih kerap sulit dieksekusi akibat pengusaha tidak memenuhi kewajiban pembayaran kompensasi PHK.
“Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap, kerap kali sulit dieksekusi karena ketidakmauan pengusaha membayar kompensasi PHK,” demikian salah satu poin yang disampaikan Timboel.
Ia juga menilai DCP dapat memberikan perlindungan lebih kuat bagi pekerja yang terkena PHK akibat perusahaan pailit atau pengusaha meninggalkan kewajibannya. Kasus pekerja Sritex yang masih menghadapi ketidakpastian pembayaran hak PHK menjadi salah satu contoh persoalan yang menurutnya dapat diantisipasi melalui keberadaan dana cadangan tersebut.
BPJS Ketenagakerjaan Dinilai Lebih Tepat
Dalam UU Nomor 27 Tahun 2026, khususnya Pasal 253, disebutkan bahwa pengusaha wajib menyediakan Dana Cadangan Pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK. Pengelolaannya dilakukan oleh lembaga pemerintah, sementara ketentuan teknisnya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP).
Seiring munculnya pemberitaan mengenai rencana pengelolaan DCP oleh Danantara, Timboel menyampaikan pandangan berbeda. Ia menilai BPJS Ketenagakerjaan lebih tepat diberikan mandat untuk mengelola dana tersebut.
Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki pengalaman dalam mengelola dana jaminan sosial ketenagakerjaan melalui lima program yang berjalan selama ini.
Selain itu, integrasi data kepesertaan dinilai akan lebih mudah dilakukan apabila DCP dikelola oleh lembaga yang selama ini telah memiliki infrastruktur pelayanan dan administrasi pekerja.
Timboel juga menilai penerapan prinsip-prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan dana amanat milik peserta.
Ia turut menyoroti pentingnya instrumen investasi yang aman, kepastian imbal hasil, dan keterbukaan laporan pengelolaan dana kepada publik.
Soroti Transparansi dan Potensi Konflik Kepentingan
Timboel mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek kelembagaan, tetapi juga memastikan pengelolaan DCP terbebas dari potensi konflik kepentingan.
Ia mempertanyakan bagaimana mekanisme pengawasan, kepastian imbal hasil investasi, serta jaminan pembayaran apabila terjadi kegagalan investasi.
Dalam pandangannya, pengelolaan DCP oleh Danantara berpotensi menimbulkan persoalan apabila tidak disertai transparansi dan akuntabilitas yang kuat.
Ia juga mengkritisi tata kelola kelembagaan Danantara, termasuk keterbukaan laporan keuangan dan mekanisme pertanggungjawaban pimpinan.
Timboel menilai dana yang bersumber dari kewajiban pengusaha dan ditujukan untuk melindungi hak pekerja harus dikelola secara profesional, transparan, serta dapat diawasi oleh publik.
Serikat Pekerja dan Pengusaha Diminta Bersikap
Lebih lanjut, Timboel mendorong seluruh serikat pekerja, serikat buruh, dan kalangan pengusaha untuk turut mengawal penentuan lembaga pengelola DCP.
Ia berharap pemerintah mempertimbangkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengelola, mengingat pengalaman, infrastruktur, dan sistem pengawasan yang telah dimiliki lembaga tersebut.
“Untuk memastikan DCP benar-benar bisa memberikan kepastian hukum, pemanfaatan, dan keadilan, saya mendorong pengelolaan DCP dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, bukan oleh Danantara,” tegasnya dalam catatan tersebut.
Menurut Timboel, penentuan pengelola DCP merupakan keputusan strategis yang akan menentukan masa depan perlindungan hak pekerja sekaligus menjaga kepastian bagi dunia usaha.
Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan pengaturan lembaga pengelola DCP dalam PP mendatang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, keamanan investasi, dan keadilan bagi pekerja maupun pengusaha.
Dana Cadangan Pesangon diharapkan tidak sekadar menjadi kewajiban administratif perusahaan, tetapi benar-benar menjadi instrumen perlindungan yang menjamin hak pekerja ketika kehilangan pekerjaan.
Sumber: Catatan Siang Timboel Siregar, Pinang Ranti, 13 November 2026.
