JAKARTA.Cybernewsnasional.com-Partai Demokrat menegaskan sikap resminya untuk tidak mengajukan nama calon guna mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menyusul keputusan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Sikap ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat dalam konferensi pers yang digelar di Auditorium Yudhoyono, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Jakarta, pada Jumat (13/11/2026).
Dalam keterangannya di hadapan awak media, Ketua Umum Partai Demokrat menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil dengan merujuk pada mekanisme konstitusi yang berlaku, yakni Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Aturan tersebut menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
”Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” ujar Ketua Umum Partai Demokrat dalam pernyataan resminya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa sikap politik partai tersebut telah dikonsultasikan dan diselaraskan dengan konstitusi internal Partai Demokrat.
Konsultasi telah dilakukan pada Jumat pagi melalui sambungan panggilan video (video call) dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, yang saat itu sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta.
Selain menegaskan posisi partai terkait bursa calon wakil presiden, Partai Demokrat juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas dan ketenangan di tengah dinamika politik nasional saat ini.
Menurutnya, ruang yang cukup harus diberikan agar proses konstitusional dapat berjalan dengan semestinya, sementara roda pemerintahan dan agenda pembangunan nasional harus tetap berjalan tanpa hambatan.
”Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” tegasnya.
Menutup keterangannya, Ketua Umum Partai Demokrat kembali menekankan bahwa partainya tidak menyodorkan nama kandidat mana pun dan menyerahkan sepenuhnya proses penentuan calon wakil presiden kepada hak prerogatif serta kewenangan Presiden.
( Sunarno )
