Kota Tangerang, cybernewsnasional – Komisi I DPRD Kota Tangerang mendesak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) segera menindak bangunan yang diduga melanggar ketentuan perizinan dan pemanfaatan ruang. Sejumlah persoalan menjadi sorotan, mulai dari 10 bangunan gudang di kawasan permukiman Jurumudi hingga bangunan yang telah disegel, tetapi masih ditemukan aktivitas pekerjaan.
Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Ruang Rapat Badan Anggaran, Gedung DPRD Kota Tangerang, Kamis (12/11/2026).
Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang, Junadi, mengatakan RDP tersebut melibatkan Satpol PP, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), serta Bagian Hukum Setda Kota Tangerang. Rapat digelar untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat sekaligus meminta kejelasan langkah pengawasan dan penegakan aturan di lapangan.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian berada di Jalan Garuda. Junadi mengungkapkan, bangunan tersebut sebelumnya telah disegel. Namun, berdasarkan laporan yang dibahas dalam rapat, masih ditemukan aktivitas pekerjaan di dalam bangunan.
Komisi I pun meminta Satpol PP segera menindaklanjuti temuan tersebut, termasuk memastikan adanya penegakan hukum apabila terbukti terjadi pelanggaran terhadap segel yang telah dipasang.
Selain itu, DPRD menyoroti keberadaan 10 bangunan gudang di wilayah Jurumudi yang diduga belum memiliki izin. Persoalan semakin menjadi perhatian karena bangunan tersebut berdiri di kawasan yang peruntukannya sebagai permukiman.
“Yang kedua, bangunan di Jurumudi ada 10 gudang yang hari ini tidak ada izinnya. Nanti dari Satpol PP akan memberikan tindakan secepatnya untuk penyegelan, karena kawasan tersebut merupakan kawasan permukiman yang digunakan untuk bangunan gudang,” jelas Junadi.
Persoalan ketidaksesuaian pemanfaatan bangunan juga ditemukan di wilayah Tanah Tinggi. Bangunan yang perizinannya diperuntukkan sebagai rumah diduga justru digunakan sebagai rumah kos.
Menurut Junadi, bangunan tersebut telah disegel. Namun, pemiliknya dinilai kooperatif dan bersedia mengurus penyesuaian perizinan. Meski demikian, penyegelan tetap diberlakukan hingga seluruh persyaratan perizinan yang sesuai dipenuhi.
Tak hanya itu, dugaan ketidaksesuaian antara izin dan pemanfaatan bangunan turut menjadi perhatian di kawasan RS Sitanala dan Jalan KH Hasyim. Kedua lokasi tersebut juga dibahas dalam RDP untuk memastikan kesesuaian peruntukan bangunan dengan kondisi di lapangan.
Komisi I juga menyoroti bangunan gudang dan lapangan padel di Jalan Hasyim Asy’ari, tepatnya di samping SPBU Nerogtog, yang diduga belum memiliki izin. Persoalan tersebut telah dikoordinasikan dengan Disperkimtan untuk ditindaklanjuti.
Lebih lanjut, Junadi menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan Satpol PP dalam rapat, masih ditemukan aktivitas pekerjaan pada bangunan yang sebelumnya telah disegel. Bahkan, persoalan tersebut telah diproses melalui mekanisme tindak pidana ringan (tipiring).
Di sisi lain, pemilik bangunan mengklaim telah mengantongi perizinan. Karena itu, pihak terkait akan dipanggil untuk menunjukkan dokumen yang dimaksud agar dapat diperiksa dan dipastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.
Lalu, Junadi menegaskan pengawasan dan penindakan terhadap bangunan bermasalah tidak boleh berhenti pada penyegelan semata. Pemerintah daerah harus memastikan setiap pelanggaran ditindaklanjuti secara konsisten, baik terkait kelengkapan izin maupun ketidaksesuaian pemanfaatan bangunan.
“Kami dari DPRD mengimbau kepada seluruh pengusaha di Kota Tangerang, silakan berinvestasi dan mengembangkan usaha, tetapi harus memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai kegiatan usaha berjalan tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku,” tegasnya. *** (Sep) ***
