JAKARTA.Cybernewsnasional.com-Nama Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto mulai diusulkan sebagai figur alternatif dalam diskusi mengenai kemungkinan pergantian Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut disampaikan advokat dan analis kebijakan transportasi, Dr. Azas Tigor Nainggolan, SH, MSi, MH, sebagai gagasan untuk memperkaya diskursus publik.
Menurut Azas Tigor, di tengah munculnya sejumlah nama dari kalangan politik, sosok Terawan menarik untuk diperbincangkan karena memiliki latar belakang profesional di bidang kedokteran, pengalaman militer, serta rekam jejak dalam pemerintahan.
Gagasan itu, kata Azas Tigor, berawal dari diskusi dengan seorang rekan jurnalis mengenai figur yang berpotensi mengisi posisi Wakil Presiden apabila suatu saat terjadi kekosongan jabatan.
Selain Terawan, sejumlah nama yang turut disebut dalam perbincangan publik antara lain Puan Maharani, Pramono Anung, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Sufmi Dasco Ahmad.
Azas Tigor menilai, wacana tersebut juga dapat menjadi momentum untuk membuka ruang lebih luas bagi kalangan profesional nonpartai politik dalam kepemimpinan nasional.
Ia berpandangan, Indonesia tidak harus selalu bertumpu pada figur yang berasal dari partai politik. Kehadiran profesional dengan pengalaman di bidang masing-masing dinilai dapat menjadi bagian dari penguatan pemerintahan, berdampingan dengan para politisi.
“Indonesia membutuhkan figur yang tidak tersandera kepentingan politik praktis. Para profesional dan politisi dapat berjalan berdampingan dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional,” demikian pandangan Azas Tigor, Rabu (11/11/2016).
Terawan sendiri memiliki perjalanan karier di bidang kedokteran militer. Ia pernah menjabat Kepala RSPAD Gatot Soebroto, menjadi bagian dari Tim Dokter Kepresidenan, serta dipercaya sebagai Menteri Kesehatan pada 23 Oktober 2019 hingga 23 Desember 2020.
Pengalaman tersebut menjadi salah satu pertimbangan Azas Tigor dalam mengajukan nama Terawan sebagai figur yang patut diperhitungkan dalam diskusi mengenai kepemimpinan nasional.
Meski demikian, wacana pergantian Wakil Presiden tidak dapat dilepaskan dari ketentuan konstitusi. Posisi Gibran Rakabuming Raka hingga saat ini tetap sebagai Wakil Presiden RI. Pergantian jabatan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan desakan atau perbincangan di ruang publik.
UUD 1945 telah mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui Pasal 7A dan Pasal 7B. Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa apabila Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, usulan Terawan masih berada dalam ranah gagasan dan diskusi publik, bukan proses pencalonan resmi.
Bagi Azas Tigor, mengemukanya nama Terawan merupakan bagian dari upaya memperluas perspektif masyarakat dalam melihat kepemimpinan nasional, termasuk membuka kesempatan bagi kalangan profesional untuk berkontribusi di tingkat tertinggi pemerintahan.
( Kiki )
