JAKARTA, Cybernewsnasional.com – Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang ditujukan kepada Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Rabu (11/11/2026).
Rapat penerimaan aspirasi para anggota pengusul HMP tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa.
Dalam rapat tersebut, disampaikan bahwa sebanyak 120 anggota DPR RI telah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap pengajuan HMP terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Saan Mustopa menyampaikan bahwa aspirasi tersebut akan dibawa ke Rapat Pimpinan (Rapim) DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan tata tertib kelembagaan DPR.
Hal penting yang perlu ditegaskan, pengajuan HMP oleh 120 anggota DPR RI tersebut bukan merupakan sikap atau keputusan resmi delapan fraksi di DPR RI.
Keterlibatan anggota dari berbagai fraksi tidak serta-merta berarti masing-masing fraksi secara kelembagaan telah menyatakan dukungan terhadap pengajuan HMP.
Pasalnya, Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang dapat digunakan oleh anggota melalui mekanisme dan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, tanda tangan 120 anggota DPR RI tersebut merupakan bentuk aspirasi dan sikap politik masing-masing anggota dewan secara individual, bukan keputusan kolektif atau pernyataan resmi fraksi.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Penggunaan hak tersebut memiliki mekanisme dan persyaratan tersendiri, termasuk proses pembahasan serta pengambilan keputusan dalam forum DPR.
Karena itu, pengajuan usulan HMP terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh 120 anggota DPR RI belum dapat dimaknai sebagai keputusan resmi DPR, apalagi sebagai keputusan pemberhentian Wakil Presiden.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah pimpinan DPR RI dalam membawa aspirasi tersebut ke Rapat Pimpinan untuk menentukan tindak lanjut sesuai ketentuan konstitusi dan tata tertib DPR.
Perkembangan ini menjadi perhatian publik karena menyangkut penggunaan hak konstitusional anggota parlemen dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.
***(Red)***
