KOTA TANGERANG, Cybernewsnasional.com — Gemerlap aktivitas Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang tak jauh dari tempat tinggalnya seolah berbanding terbalik dengan kenyataan hidup M. Marfin (22). Di tengah hiruk-pikuk perputaran ekonomi dan peluang kerja di kawasan bandara, pemuda asal Kampung Sukamandi, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, itu justru kesulitan mendapatkan pekerjaan formal. Ijazah SMA yang menjadi bekal memasuki dunia kerja masih tertahan di sekolah akibat tunggakan biaya pendidikan sekitar Rp9,1 juta.
Ironi semakin terasa ketika melihat kondisi keluarganya. Sang ayah, Toing (62), yang dahulu bekerja sebagai petugas kebersihan lingkungan, kini hanya mengandalkan penghasilan dari mengumpulkan botol dan gelas plastik bekas. Sementara ibunya, Maryani (56), bekerja sebagai buruh cuci dan setrika, serta mengamen keliling menggunakan pengeras suara aktif demi menambah penghasilan keluarga.
Di tengah keterbatasan ekonomi tersebut, Marfin merupakan anak bungsu dari empat bersaudara yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA pada 2024. Ia bersekolah di salah satu sekolah swasta yang lokasinya tidak jauh dari rumahnya di Kampung Sukamandi.
Kelulusan Marfin semula menjadi kebanggaan keluarga sekaligus harapan baru. Orang tuanya berharap sang anak bisa memperoleh pekerjaan formal, memiliki penghasilan tetap, dan perlahan membantu kebutuhan rumah tangga.
Namun, harapan itu terbentur persoalan ijazah yang belum bisa diambil karena tunggakan biaya sekolah. Bahkan, upaya keluarga untuk meminta salinan atau fotokopi ijazah agar Marfin dapat melamar pekerjaan pun belum membuahkan hasil.
Kakak sulung Marfin, Murtadi (42), yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek online dan sudah berkeluarga, mengaku sudah berusaha meminta kebijaksanaan pihak sekolah pada Oktober 2026. Ia berharap ada keringanan pembayaran agar adiknya bisa memperoleh ijazah.
Namun, pihak keluarga tetap kesulitan memenuhi nominal yang diminta. Dari jumlah tunggakan sekitar Rp9,1 juta, pihak sekolah disebut memberikan keringanan hingga sekitar Rp8,7 juta sebagai syarat pembayaran untuk mengambil ijazah.
“Waktu itu sih saya sempat minta kebijaksanaannya dari pihak sekolahan. Kalau enggak salah sih waktu lagi pas saya ngomong sama kepala sekolah itu, dikasih keringanan hampir Rp8,7 juta-an baru bisa dibayar, baru bisa boleh ngambil ijazah. Cuman dari pihak saya enggak ada buat kalau untuk segitu mah biayanya. Sedangkan saya buat sehari-hari aja orang tua saya usahanya begini,” ungkap Murtadi saat ditemui bersama ibunya, Kamis (5/11/2026).
Murtadi mengaku tidak memahami secara terperinci komponen tunggakan yang harus dibayarkan. Keterbatasan pendidikan membuatnya kesulitan membaca dan memahami administrasi keuangan sekolah.
“Rinciannya ada tapi saya gak tahu untuk apa saja, gak ngerti, tapi ada ini buku bayaran dan Kwitansi,” terang Murtadi sembari menunjukkan sejumlah buku catatan pembayaran atas nama adiknya.
Dari dokumen yang diperlihatkan, terdapat tiga buku catatan, yakni buku SPP, buku administrasi (ADM), dan buku pembayaran Lembar Kerja Siswa (LKS).
Dalam catatan tersebut, lembar buku SPP dari dari kelas X-XI baru tercatat pembayaran di awal semester namun bulan lainnya kosong atau belum lunas. Dan juga terdapat informasi bahwa Marfin pernah tercatat menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dari pemerintah.
Ketika ditanya mengenai buku PIP, Maryani mengaku tidak pernah melihat buku bantuan tersebut selama anaknya bersekolah di SMA. Menurutnya, buku PIP berada di tangan pihak sekolah. Sementara buku PIP yang tersimpan di rumah hanya milik Marfin ketika masih duduk di bangku SMP.
“Dulu pas di SMP ada bukunya, sekarang mah dipegang sama sekolah,” ujar Maryani.
Kehidupan keluarga Marfin menggambarkan perjuangan masyarakat kecil di tengah kawasan perkotaan yang terus berkembang. Tinggal di kawasan Neglasari, tidak jauh dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, keluarga ini masih harus berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan pekerjaan serabutan.
Toing, sang ayah, yang dahulu bekerja sebagai petugas sampah di lingkungan warga, kini mengumpulkan botol dan gelas plastik bekas untuk dijual. Sementara Maryani harus membagi waktu menjadi buruh cuci dan setrika, sekaligus mengamen keliling menggunakan pengeras suara aktif.
Marfin dan keluarganya tinggal di rumah warisan kakeknya yang juga dihuni keluarga lain di kawasan permukiman padat Kampung Sukamandi.
Dalam kondisi tersebut, Marfin kini hanya bisa bekerja serabutan. Ia sempat mendapatkan pekerjaan tambahan di gudang paket, tetapi sifatnya sementara karena meningkatnya aktivitas pengiriman menjelang momentum belanja daring 11.11.
“Sekarang Marfin lagi kerja di gudang paket, dia cuma pekerja tambahan karena lagi ada event 11-11, paling kerja cuma seminggu atau 10 hari tar ya udahan dan cari-cari aja yang lain,” ungkap Murtadi.
Keluarga berharap ada perhatian dari pemerintah daerah maupun pihak terkait untuk membantu mencarikan jalan keluar atas persoalan ijazah tersebut. Mereka tidak bermaksud menghindari kewajiban pembayaran, tetapi mengharapkan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga.
Bagi keluarga sederhana itu, keberhasilan Marfin menyelesaikan pendidikan SMA merupakan kebanggaan tersendiri. Di antara empat bersaudara, hanya Marfin yang berhasil menamatkan pendidikan hingga jenjang tersebut.
Kini, ijazah yang seharusnya menjadi pintu menuju masa depan justru menjadi penghalang bagi Marfin untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak.
“Di keluarga ini cuma dia yang lulus, saya berharap jadi kebanggaan di rumah. Mudah-mudahan ada yang bisa bantu,” harap Murtadi.
(Ups)
