JAKARTA.Cybernewsnasional.com-Peredaran informasi palsu (hoaks) yang kian deras di ruang digital mendorong Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) memperkuat kolaborasi. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di Ruang Rapat Direktur Utama RRI, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Kerja sama strategis tersebut berfokus pada upaya penanggulangan hoaks, peningkatan kompetensi insan media, hingga penyebaran informasi pembangunan yang akurat kepada masyarakat.
Ketua Umum SMSI, Firdaus, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan manifestasi dari gagasan bersama antara dirinya dan Direktur Utama LPP RRI untuk merespons persoalan hoaks yang kian kompleks. menurutnya, hoaks tidak bisa diatasi hanya dengan membantah informasi palsu setelah terlanjur beredar.
”Persoalan hoaks membutuhkan ekosistem media yang memiliki kompetensi, profesionalitas, serta kemampuan verifikasi yang kuat. Kolaborasi ini merupakan manifestasi gagasan kami untuk membangun pers yang berkualitas dan melawan hoaks,” ujar Firdaus.
Ia menjelaskan, komitmen ini akan diwujudkan melalui sejumlah program konkret, seperti Training of Trainers (ToT), Uji Kompetensi Wartawan (UKW), serta penguatan diseminasi informasi pembangunan.
Saat ini, SMSI menaungi sebanyak 3.181 media siber dan media rintisan (startup) yang tersebar di seluruh Indonesia. Jaringan masif tersebut siap digerakkan untuk memperluas jangkauan informasi pembangunan. Selain itu, Firdaus juga menyampaikan dukungannya terhadap wacana pengintegrasian RRI dan TVRI.
”SMSI mendukung pengintegrasian RRI dan TVRI sebagai platform media publik global yang menjadi kekuatan pemerintah dalam menjangkau masyarakat secara luas,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, Hendrasmo, menyambut baik kemitraan ini. Ia menekankan bahwa tantangan ekosistem informasi digital saat ini tidak hanya menjadi beban media besar, tetapi juga media kecil dan rintisan yang berperan penting dalam membentuk pandangan publik.
”Hari ini kita hadir dalam proyek yang lebih besar, yaitu bersama-sama menanggulangi hoaks. Melalui peningkatan kompetensi dan kolaborasi ini, kita ingin mendorong media menghasilkan konten yang lebih berkualitas untuk membantu masyarakat menghadapi banjir informasi,” tutur Hendrasmo.
Sorotan Dewan Pers: Tantangan Algoritma dan Literasi Informasi
Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, memberikan apresiasi atas sinergi ini. Ia menggarisbawahi perubahan mendasar pada pola konsumsi informasi masyarakat akibat kemajuan teknologi digital.
Menurut Komaruddin, jika dahulu informasi diproduksi melalui proses seleksi, akreditasi, dan verifikasi yang ketat oleh media massa, kini media sosial telah mengambil alih ruang publik tanpa batas penyeleksi yang jelas.
”Dulu informasi dikuasai media massa yang terakreditasi dan terverifikasi. Sekarang media sosial memenuhi ruang publik, namun derasnya arus informasi tidak berbanding lurus dengan meningkatnya kualitas pengetahuan masyarakat,” terang Komaruddin.
Ia membeberkan bahwa salah satu ancaman terbesar saat ini adalah algoritma platform digital yang secara perlahan ‘menjajah tanpa paksaan’ dan mengendalikan pola pikir masyarakat melalui rekam jejak data. Algoritma ini memicu terbentuknya ruang informasi yang sangat personal (echo chamber), sehingga masyarakat rentan terprovokasi dan enggan memverifikasi data.
”Yang sangat serius adalah masyarakat kita tidak dilatih untuk mengecek informasi. Karena itu, kolaborasi lembaga publik seperti RRI dan organisasi perusahaan media seperti SMSI menjadi sangat penting untuk membangun ekosistem informasi yang lebih sehat,” tegasnya.
Acara penandatanganan MoU tersebut turut dihadiri oleh jajaran pimpinan dari kedua belah pihak dan Dewan Pers, antara lain:
Dewan Pers: Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto.
LPP RRI: Anggota Dewas Enderiman Butar Butar, Direktur PP Mistam, Kepsta RRI Jakarta Ir. M. Bugi Hidayat, Kapusbangkom Ade Irosadi, serta Kapusber Yuliana Marta Doky.
SMSI Pusat: Dewan Penasehat Prof. Dr. Taufiqurochman, Dewan Pertimbangan Theodorus Dar Edi Yoga, serta Waketum Bidang Usaha Media Siber & Pengembangan Teknologi Digital Ilona Juwita.
( Sunarno )
