BONDOWOSO.Cybernewsnasional.com-Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan, mendorong Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa keberhasilan birokrasi tidak diukur dari banyaknya aplikasi atau inovasi yang diciptakan, melainkan dari seberapa banyak persoalan masyarakat yang mampu diselesaikan.
Hal tersebut disampaikannya dalam kunjungan kerja di Bondowoso pada Jumat (23/10/2026), saat berdiskusi bersama Bupati, Sekretaris Daerah, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Masyarakat tidak melihat berapa banyak inovasi yang kita bangun. Masyarakat melihat berapa banyak masalah yang bisa kita selesaikan dan berapa banyak keluhan yang dapat kita tuntaskan,” tegas Prof. Zudan.
Ia menekankan agar setiap program pemerintah membuahkan manfaat nyata yang langsung dirasakan oleh warga. Oleh sebab itu, evaluasi kinerja OPD harus berorientasi pada hasil (outcome) dan dampak (impact), bukan sekadar menggugurkan kewajiban jumlah kegiatan atau meluncurkan aplikasi baru.
Sebagai gambaran, Prof. Zudan mencontohkan layanan administrasi kependudukan yang keberhasilannya diukur dari kelancaran penerbitan dokumen dan penyelesaian masalah warga. Begitu pula sektor kesehatan, keberhasilannya tercermin dari kemudahan akses, kecepatan penanganan, dan mutu pelayanan.
Guna merespons ekspektasi publik yang kian terbiasa dengan kepraktisan sektor perbankan, perdagangan, hingga transportasi digital, ia mendorong Pemkab Bondowoso mempercepat digitalisasi serta menyederhanakan rantai prosedur. Salah satu langkah konkret yang ditekankan adalah percepatan penerapan tanda tangan elektronik (TTE) di seluruh lingkungan kerja Pemkab Bondowoso.
“Tanda tangan elektronik akan mempercepat persetujuan dokumen dan administrasi tanpa tergantung kehadiran fisik pejabat di kantor. Namun ingat, transformasi digital bukan sekadar memindahkan layanan manual ke aplikasi, melainkan mengubah pola pikir dan cara kerja birokrasi,” tambahnya.
Di samping digitalisasi, Prof. Zudan juga mengingatkan pentingnya penyelarasan program dan anggaran perangkat daerah dengan visi-misi kepala daerah, lengkap dengan indikator kinerja yang terukur. Penerapan sistem merit pun perlu terus diperkuat agar penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) benar-benar sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi.
Tutup rangkaian pengarahannya, Kepala BKN mengajak Pemkab Bondowoso membangun budaya pelayanan dari hal mendasar, seperti menciptakan lingkungan kerja yang bersih, fasilitas publik yang layak, serta menggalakkan gerakan toilet bersih di perkantoran dan sekolah sebagai wujud cerminan integritas dan pola hidup bersih.
(Sunarno)
