JAKARTA.Cybernewsnasional.com-Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta resmi memulai Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 sekaligus meluncurkan aplikasi E-Monev mandiri di JB Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2026).
Kick off E-Monev 2026 diresmikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi DKI Jakarta Marulina Dewi.
Turut hadir Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat, Wakil Ketua KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin, Ketua Bidang Kelembagaan Aang Muhdi Gozali, Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Agus Wijayanto Nugroho, Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi (ESA) Ferid Nugroho, serta jajaran perangkat daerah, BUMD, pemerintah kota dan kabupaten administrasi, dan PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Ketua KI Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat mengatakan, E-Monev 2026 menargetkan 1.001 badan publik dalam 22 kategori. Peningkatan jumlah peserta dari tahun ke tahun, menurutnya, menunjukkan semakin kuatnya perhatian badan publik terhadap keterbukaan informasi di Jakarta.
“Bukan hanya soal jumlah peserta. Yang lebih penting adalah kualitas partisipasi, termasuk pengembalian Self Assessment Questionnaire (SAQ) dan pemenuhan data dukung,” ujar Harry.
Menurut Harry, peluncuran aplikasi E-Monev secara mandiri menjadi momentum penting dalam memperkuat kemandirian kelembagaan KI DKI Jakarta.
Sistem tersebut diharapkan dapat mendukung proses monitoring dan evaluasi yang lebih efektif serta sesuai dengan kebutuhan badan publik di Jakarta.
Harry menegaskan, proses penilaian E-Monev dilakukan dengan menjunjung tinggi profesionalisme, objektivitas, dan integritas.
Penilaian didasarkan pada indikator yang telah ditetapkan serta bukti dan data dukung yang disampaikan badan publik.
“Tidak ada titipan kepada Komisi Informasi. Seluruh proses harus berjalan profesional, objektif, dan berintegritas,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik DKI Jakarta Marulina Dewi menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperkuat keterbukaan informasi sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan publik.
“Semakin terbuka pemerintah, semakin besar ruang masyarakat untuk memberikan masukan, berpartisipasi, sekaligus melakukan pengawasan,” kata Marulina.
Ia menegaskan, E-Monev tidak semata-mata ditujukan untuk mengejar predikat Informatif, tetapi menjadi instrumen evaluasi untuk memperbaiki kualitas tata kelola informasi dan pelayanan publik.
Menurutnya, informasi yang disediakan badan publik harus akurat, mutakhir, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Marulina juga menyambut peluncuran aplikasi E-Monev mandiri sebagai tonggak penguatan digitalisasi yang diharapkan membuat proses penyampaian, pemantauan, dan evaluasi data menjadi lebih efektif, terintegrasi, dan cepat.
Pengisian E-Monev 2026 akan berlangsung sekitar satu bulan. Hasil evaluasi selanjutnya menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik di Jakarta.
Pemberian penghargaan kepada badan publik dengan kinerja terbaik direncanakan berlangsung pada Desember 2026.
Menutup rangkaian kick off, Harry berharap E-Monev tidak berhenti pada pencapaian predikat, tetapi menjadi investasi jangka panjang dalam membangun budaya transparansi, memperkuat kepercayaan publik, dan mewujudkan semangat “Kunci Jakarta Terbuka, Jakarta Mendunia.
(Sunarno)
