JAKARTA.Cybernewsnasional.com-Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia (BI) dinilai belum cukup untuk mengubah fundamental nilai tukar rupiah dalam lima tahun mendatang. Persoalan pelemahan rupiah disebut tidak semata-mata berkaitan dengan kebijakan moneter, melainkan juga dipengaruhi persoalan struktural ekonomi nasional.
Ekonom senior sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menilai tekanan terhadap mata uang nasional berasal dari berbagai persoalan, mulai dari sektor moneter, sektor riil, ekonomi domestik hingga kondisi eksternal.
“Sampai lima tahun mendatang rupiah tetap tidak akan menguat, akan tetap lemah dan bahkan terus melemah,” ujar Didik.
Menurutnya, Indonesia memang memiliki ekonomi besar, pasar domestik yang luas serta jumlah penduduk mencapai ratusan juta jiwa. Namun, besarnya pasar dalam negeri tidak secara otomatis membuat nilai tukar mata uang menjadi kuat.
Aktivitas ekonomi yang terlalu bertumpu pada konsumsi domestik memang dapat mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Namun, sebagian besar aktivitas tersebut hanya menghasilkan perputaran rupiah di dalam negeri.
“Pasar domestik yang besar tidak menjamin ekonomi menjadi kuat, setidaknya jika dilihat dari nilai tukar mata uangnya,” katanya.
Suku Bunga Bukan Satu-satunya Jawaban
Didik menilai BI masih menghadapi dilema dalam menggunakan instrumen suku bunga untuk menjaga stabilitas rupiah.
Ketika rupiah mengalami tekanan, kenaikan suku bunga dapat digunakan untuk meningkatkan daya tarik aset berdenominasi rupiah dan mendorong masuknya modal asing. Namun, kebijakan tersebut juga berpotensi meningkatkan biaya pembiayaan dunia usaha, kredit perumahan, investasi dan aktivitas ekonomi domestik.
Sebaliknya, penurunan suku bunga secara terlalu agresif dapat mengurangi daya tarik aset rupiah, terutama ketika investor melihat instrumen berbasis dolar Amerika Serikat menawarkan keuntungan yang lebih menarik.
“Bank sentral yang konservatif dan hanya mengandalkan instrumen suku bunga tidak akan menjadikan nilai tukar lebih kuat,” tegas Didik.
Karena itu, menurutnya, persoalan nilai tukar rupiah tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada Bank Indonesia. Kebijakan moneter hanyalah salah satu bagian dari persoalan ekonomi yang lebih besar.
Rupiah Bisa Melemah Tanpa Menunggu Krisis
Tekanan terhadap rupiah, lanjut Didik, juga berkaitan dengan persoalan struktural di luar sektor moneter.
Ia menyoroti persoalan kepastian hukum, korupsi, tingginya biaya transaksi serta daya saing sektor eksternal yang dinilai belum cukup kuat. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi persepsi investor dan membuat mata uang nasional semakin rentan terhadap tekanan.
“Jadi dengan kondisi seperti ini, nilai tukar rupiah sangat rentan dan tidak perlu krisis untuk menjadikan rupiah lemah dengan sendirinya,” ujarnya.
Menurut Didik, daya tahan rupiah sangat bergantung pada kemampuan ekonomi Indonesia dalam menghasilkan devisa secara konsisten, bukan sekadar mengandalkan perputaran ekonomi domestik.
Ekonomi Harus Berubah Arah
Didik juga mengkritik kecenderungan ekonomi Indonesia yang terlalu berorientasi ke dalam atau inward looking.
Besarnya jumlah penduduk dan pasar domestik memang memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk tumbuh. Namun, pola tersebut dapat menjadi persoalan apabila pertumbuhan produksi nasional masih sangat bergantung pada bahan baku dan barang modal impor.
Dalam kondisi tersebut, pertumbuhan konsumsi dan produksi domestik justru berpotensi meningkatkan kebutuhan terhadap dolar Amerika Serikat.
“Praktik seperti ini bisa menguntungkan, tetapi tidak memberi efek positif untuk memperkuat nilai tukar rupiah. Bahkan bisa berdampak negatif karena dalam proses produksinya sangat bergantung pada impor,” katanya.
Karena itu, ia mendorong perubahan strategi ekonomi menuju orientasi yang lebih outward looking dengan memperkuat sektor-sektor yang mampu menghasilkan devisa.
Ekspor, investasi asing, pariwisata serta aktivitas bisnis internasional, menurutnya, perlu terus diperbesar agar sumber pendapatan luar negeri Indonesia semakin kuat.
“Untuk menjadikan nilai tukar stabil dan kuat, maka orientasi kebijakan harus diubah menjadi berorientasi keluar (outward looking). Indonesia memerlukan lebih banyak transaksi bisnis yang memperoleh pendapatan signifikan dari luar negeri, bukan hanya dari konsumen domestik,” tegasnya.
Cadangan Devisa Jadi Alarm
Didik juga menyoroti posisi cadangan devisa Indonesia yang disebutnya berada di sekitar US$145,3 miliar pada akhir Juli 2026.
Menurutnya, angka tersebut harus dilihat dalam konteks besarnya perekonomian Indonesia dan dibandingkan dengan sejumlah negara di kawasan.
Ia menyebut Singapura memiliki cadangan devisa sekitar US$426,2 miliar dan Thailand sekitar US$279,2 miliar. Sementara Malaysia, dengan jumlah penduduk yang jauh lebih kecil, memiliki cadangan devisa di kisaran US$132,6 miliar.
“Bagi negara sebesar Indonesia, cadangan devisa sebesar ini tidak cukup dan bahkan terlalu kecil untuk menjadi penyangga eksternal,” ujarnya.
Indonesia sebenarnya memiliki sejumlah sumber devisa besar, terutama dari ekspor komoditas seperti batu bara, minyak kelapa sawit dan nikel. Namun, ketergantungan terhadap komoditas membuat penerimaan ekspor sangat sensitif terhadap perubahan harga di pasar global.
Ketika harga komoditas turun, pemasukan devisa ikut tertekan. Sementara kebutuhan terhadap dolar untuk membiayai impor bahan baku dan barang modal tetap berjalan.
Investor Asing Masih Menghadapi Risiko
Sumber devisa lainnya berasal dari investasi asing. Namun, menurut Didik, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam meningkatkan daya tarik investasi.
Korupsi, kepastian hukum, tingginya biaya transaksi serta persepsi risiko menjadi sejumlah faktor yang membuat investor membandingkan Indonesia dengan negara berkembang lainnya.
“Investor memiliki banyak pilihan pasar berkembang lainnya. Persepsi risiko berinvestasi di Indonesia tidak dijaga dengan baik sehingga investor berpikir dua atau tiga kali untuk masuk ke Indonesia,” jelasnya.
Karena itu, Didik menilai penguatan rupiah membutuhkan pendekatan lintas sektor. Stabilitas mata uang tidak cukup hanya dijaga melalui kebijakan suku bunga maupun intervensi di pasar valuta asing.
Indonesia, menurutnya, perlu memperkuat daya saing ekspor, memperbaiki iklim investasi, meningkatkan kepastian hukum, menekan biaya ekonomi tinggi serta menciptakan lebih banyak aktivitas ekonomi yang mampu menghasilkan devisa.
“Jadi berdasarkan analisis menyeluruh terhadap kondisi sektor moneter, sektor riil, sektor domestik dan sektor luar negeri, maka BI dalam lima tahun ke depan diperkirakan menghadapi kesulitan dan tidak akan mudah memperbaiki nilai tukar rupiah agar lebih stabil dan lebih kuat,” pungkasnya.
Dengan demikian, tantangan rupiah ke depan tidak hanya berada di meja Bank Indonesia. Dibutuhkan perubahan struktural yang lebih luas agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sekadar besar di dalam negeri, tetapi juga memiliki kemampuan kuat dalam menghasilkan pendapatan dan devisa dari pasar internasional.
(Sunarno)
