JAKARTA.Cybernewsnasional.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mulai menerapkan sistem controlled landfill di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang secara bertahap mulai 1 Agustus 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menghentikan praktik open dumping sekaligus meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan, aman, dan berkelanjutan.
Penerapan controlled landfill merupakan bagian dari Roadmap Pengelolaan Sampah Jakarta 100 Persen Terkelola yang disusun bersama Kementerian Lingkungan Hidup sebagai langkah transformasi tata kelola persampahan di ibu kota.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan proses transisi dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu pelayanan pengangkutan maupun pengelolaan sampah dari wilayah Jakarta. Di sisi lain, Pemprov DKI juga terus meningkatkan kapasitas berbagai fasilitas pengolahan sampah, baik di dalam kota maupun di kawasan TPST Bantargebang, sehingga semakin banyak sampah yang dapat diolah sebelum ditimbun.
“Mulai 1 Agustus, kami memulai transisi secara bertahap dari praktik open dumping menuju pengelolaan controlled landfill. Pemerintah bertanggung jawab memastikan perubahan ini berjalan dengan baik tanpa mengurangi pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat,” ujar Dudi di Jakarta, Jumat (17/7).
Berbeda dengan sistem open dumping, metode controlled landfill mengatur penempatan dan pemadatan sampah secara lebih tertata. Tumpukan sampah kemudian ditutup secara berkala menggunakan material tertentu guna mengurangi bau, menekan risiko kebakaran, meminimalkan pencemaran lingkungan, serta mengurangi potensi longsor.
Berdasarkan roadmap tersebut, pada kuartal II tahun 2026, praktik open dumping masih mendominasi pengelolaan sampah di TPST Bantargebang dengan porsi mencapai 72,56 persen, sedangkan sampah yang berhasil diolah melalui berbagai fasilitas baru mencapai 7,59 persen.
Memasuki kuartal III dan IV tahun 2026, porsi open dumping ditargetkan turun menjadi 50,34 persen. Pada periode yang sama, penerapan controlled landfill ditargetkan mencapai 8,39 persen, sementara pengolahan sampah melalui berbagai fasilitas meningkat menjadi 20,28 persen.
“Kapasitas fasilitas pengolahan akan terus kami tingkatkan secara bertahap. Pada 2027, porsi sampah yang diolah ditargetkan mencapai 45,65 persen. Selanjutnya, pada 2028 praktik open dumping ditargetkan dapat dihentikan sepenuhnya dan digantikan dengan pengolahan sampah serta sistem controlled landfill yang lebih aman dan terkendali,” jelas Dudi.
Untuk mendukung transformasi tersebut, Pemprov DKI telah melakukan berbagai pembenahan di TPST Bantargebang. Di antaranya menutup sebagian area landfill menggunakan geomembran, memperbaiki sistem sanitasi, mengembangkan Instalasi Pengolahan Air Sampah (IPAS), menata kestabilan lereng, serta memperkuat langkah mitigasi di kawasan yang berpotensi mengalami longsor. Selain itu, penghentian praktik open dumping juga mulai diterapkan secara bertahap di sejumlah titik penimbunan.
Dudi menegaskan, keberhasilan transformasi pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pembenahan fasilitas di hilir, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengurangi sampah sejak dari sumbernya.
“Pemerintah terus membenahi fasilitas dan sistem pengelolaan di hilir. Namun keberhasilannya juga membutuhkan partisipasi masyarakat dari hulu. Langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan barang sekali pakai, menghabiskan makanan, memilah sampah, serta mengolah sampah organik akan sangat membantu mengurangi beban TPST Bantargebang,” tuturnya.
Pemprov DKI Jakarta optimistis sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat akan mempercepat terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang modern, aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Transformasi ini diharapkan tidak hanya mengakhiri praktik open dumping, tetapi juga menciptakan pengelolaan sampah yang lebih efektif demi menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.
( Sunarno )
