TANJUNG PINANG, Cybernewsnasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam upaya pencegahan korupsi. Melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I, KPK menggelar Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi bersama pimpinan dan anggota DPRD se-Provinsi Kepulauan Riau di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (15/10/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, DPRD Kota Tanjungpinang, serta DPRD Kabupaten Bintan. Sementara DPRD Kota Batam, Kabupaten Karimun, Lingga, Natuna, dan Kepulauan Anambas mengikuti rapat secara daring.
Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari program penguatan pencegahan korupsi KPK di wilayah kerja Koordinasi dan Supervisi Wilayah I yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Bengkulu.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Agung Yudha Wibowo, menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar sosialisasi, melainkan momentum membangun komunikasi, kolaborasi, dan komitmen bersama dalam pemberantasan korupsi.
“Rapat koordinasi ini bukan merupakan sosialisasi, melainkan ajang silaturahmi untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi antara KPK dan para pemangku kepentingan di daerah,” ujarnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Iman Sutiawan, didampingi Wakil Ketua DPRD Dewi Kumalasari, Afrizal Dachlan, dan Bakhtiar, serta sejumlah anggota DPRD Kepri lainnya.
Dalam sambutannya, Iman Sutiawan menegaskan komitmen DPRD Kepri untuk mendukung penguatan pengawasan dan tata kelola pemerintahan yang bersih serta bebas dari praktik korupsi.
“Rapat koordinasi hari ini menjadi momentum penting dalam membangun integritas dan moralitas penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai wakil rakyat, kami mendukung penuh agar setiap rupiah uang rakyat dapat kembali kepada masyarakat melalui pembangunan dan peningkatan pelayanan publik,” kata Iman.
Ia juga mengapresiasi langkah KPK yang selama ini aktif melakukan pendampingan dan supervisi terhadap pemerintah daerah, khususnya pada sektor-sektor strategis yang rentan terhadap penyimpangan.
Menurutnya, pendampingan yang dilakukan KPK mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pelayanan perizinan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset daerah, optimalisasi pendapatan daerah, hingga penguatan integritas aparatur pemerintah dan legislatif.
“Pendekatan kolaboratif yang dilakukan KPK menjadi langkah strategis untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan berintegritas. KPK harus dipandang sebagai mitra strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” tegasnya.
Selain penyampaian materi, kegiatan tersebut juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara anggota DPRD se-Kepulauan Riau dengan jajaran KPK. Forum itu dimanfaatkan untuk membahas berbagai tantangan pencegahan korupsi di daerah sekaligus merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan secara bersama.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun komitmen yang semakin kuat antara KPK, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau.
***(Sihombing)***
