JAKARTA.Cybernewsnasional.com-Di tengah meningkatnya kompleksitas ancaman global, peran militer saat ini tidak lagi bisa dipahami sebatas instrumen pertahanan negara yang konvensional. Ancaman modern yang dihadapi berbagai negara kini telah meluas ke berbagai lini kehidupan, mulai dari terorisme, bencana alam, pandemi, serangan siber, krisis energi dan pangan, hingga disrupsi teknologi yang berdampak langsung terhadap stabilitas nasional.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Marsda TNI Dr. Budhi Achmadi dalam tulisan ilmiahnya yang berjudul “Pertahanan, Pembangunan, dan Koridor Demokrasi”. Menurutnya, situasi dunia saat ini membuat pemikiran ilmuwan politik terkemuka, Alfred Stepan, kembali relevan untuk dikaji—khususnya terkait konsep peran militer dalam pertahanan dan pembangunan (defense and development).
Budhi menjelaskan bahwa dalam pandangan Stepan, militer di negara-negara berkembang kerap menjadi instrumen negara yang paling siap. Hal ini karena militer memiliki keunggulan dalam hal kemampuan organisasi, disiplin, serta mobilitas tinggi yang dapat digerakkan untuk membantu mengatasi persoalan nasional di tengah keterbatasan kapasitas institusi sipil.
“Militer di negara berkembang memikul tanggung jawab pertahanan, tetapi juga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional. Namun, kontribusi tersebut harus dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan tetap berada dalam koridor demokrasi,” tulis Budhi.
Belajar dari Negara Maju: Menggeser Paradigma Militer
Dalam kajiannya, Alfred Stepan membedakan secara tegas konsep profesionalisme militer menjadi dua:
• Old Professionalism (Profesionalisme Lama): Menempatkan militer semata-mata sebagai penjaga pertahanan eksternal yang berorientasi pada perang konvensional.
• New Professionalism (Profesionalisme Baru): Memandang ancaman terhadap negara jauh lebih luas, termasuk ancaman nonmiliter yang dapat mengganggu stabilitas dan keberlangsungan pembangunan nasional.
Menurut Budhi, praktik keterlibatan militer dalam pembangunan ini bukan hanya monopoli negara berkembang. Berbagai negara maju di dunia juga melibatkan militer mereka dalam pembangunan nasional melalui pendekatan yang bervariasi.
Ia mencontohkan Tiongkok yang memanfaatkan militer dalam pengembangan teknologi strategis, industri pertahanan, dan pembangunan infrastruktur nasional. Di Amerika Serikat, sejumlah inovasi besar yang mengubah dunia seperti internet, GPS, dan teknologi antariksa justru lahir dari investasi besar di sektor pertahanan. Sementara itu, Rusia menjadikan sektor pertahanan sebagai salah satu motor penggerak utama bagi pembangunan industri, sains, dan teknologi dalam negeri.
“Bahkan di banyak negara maju lainnya, militer terlibat aktif dalam penanggulangan bencana, perlindungan infrastruktur kritis, riset dan inovasi, serta penguatan kapasitas nasional dalam menghadapi berbagai krisis,” ujarnya.
Tidak hanya di sektor teknologi, kontribusi militer di tingkat global juga menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat. Di Amerika Serikat, militer rutin memberikan layanan kesehatan dan pendidikan kepada komunitas terpencil. Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) Tiongkok juga pernah menjadi instrumen penting dalam program pengentasan kemiskinan dan pembangunan wilayah pedalaman. Langkah serupa juga terlihat di India dan Brasil, di mana militer berperan aktif dalam membangun fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat di daerah terisolasi.
Bagi Budhi, pengalaman empiris dari berbagai negara tersebut membuktikan sebuah tesis penting: keamanan dan pembangunan adalah dua aspek yang tidak dapat dipisahkan.
“Negara yang aman memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang, sementara pembangunan yang berhasil akan memperkuat stabilitas dan ketahanan negara,” katanya.
Konteks Indonesia dan Jaminan Supremasi Sipil
Dalam konteks Indonesia, Budhi menilai Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki pengalaman historis yang sangat unik. Sejak masa perjuangan kemerdekaan, TNI tidak hanya bertugas menjaga kedaulatan negara, tetapi juga melekat dengan agenda pembangunan bangsa. Mulai dari pembangunan infrastruktur di daerah pelosok, pengamanan wilayah perbatasan, penanggulangan bencana, penguatan ketahanan pangan, hingga membantu masyarakat di daerah tertinggal dan terisolasi.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, Indonesia dinilai sangat membutuhkan sinergi dari seluruh instrumen nasional. Dalam berbagai situasi darurat, TNI memiliki keunggulan komparatif berupa kemampuan mobilisasi yang cepat, jangkauan operasi yang luas, serta kapasitas organisasi yang solid untuk hadir langsung di tengah masyarakat.
“Pengalaman menghadapi bencana alam, pandemi Covid-19, maupun berbagai keadaan darurat menunjukkan bahwa peran tersebut merupakan bagian penting dari penguatan ketahanan nasional,” jelas jenderal bintang dua TNI AU tersebut.
Kendati demikian, Budhi memberikan catatan tebal bahwa keterlibatan militer dalam ranah domestik dan pembangunan harus tetap berada di bawah kendali supremasi sipil dan mematuhi prinsip-prinsip demokrasi. Profesionalisme militer di negara demokrasi tidak diukur dari seberapa luas ruang politik yang mereka kuasai, melainkan dari kemampuannya menjalankan tugas secara efektif di bawah otoritas sipil yang sah serta menghormati konstitusi.
Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa partisipasi TNI dalam pembangunan saat ini tidak boleh disalahartikan sebagai upaya pengambilalihan fungsi institusi sipil, apalagi dianggap sebagai kembalinya praktik politik militer masa lalu. Keterlibatan ini harus diletakkan dalam kerangka dukungan terhadap kebijakan negara yang didasarkan pada keputusan politik hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“TNI membantu memperkuat kapasitas negara, bukan menggantikan peran lembaga sipil,” tegasnya.
Orkestrasi Menuju Indonesia Emas 2045
Melihat ke depan, Budhi menekankan bahwa di era ancaman multidimensional seperti sekarang, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan TNI telah menjadi kebutuhan mutlak yang tidak dapat dihindari. Pertahanan negara bukan lagi urusan militer semata, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh komponen bangsa. Begitu pula dengan agenda pembangunan, diperlukan orkestrasi yang matang dari seluruh kekuatan nasional.
Dalam rangka menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045, bangsa ini membutuhkan stabilitas keamanan yang kokoh, ketahanan nasional yang tangguh, serta percepatan pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam kaitan inilah, konsep new professionalism yang dikemukakan Alfred Stepan dinilai tetap relevan sebagai kompas filosofis dalam menata hubungan sipil-militer modern di Indonesia.
“Militer yang profesional, tunduk pada supremasi sipil, dan berkontribusi bagi pembangunan akan menjadi salah satu pilar penting bagi terwujudnya negara yang aman, maju, dan sejahtera,” pungkas Budhi.
Berdasarkan konsep ini, esensi militer di abad ke-21 adalah hadirnya tentara yang tangguh dalam menjaga kedaulatan negara, sekaligus adaptif dan mampu berkontribusi membantu pembangunan bangsa tanpa pernah mencederai prinsip-prinsip demokrasi.
( Sunarno )
