BATAM, Cybernewsnasional.com – Perumahan Bukit Indah Piayu (BIP), salah satu kawasan perumahan baru di wilayah Piayu, Batam, diterjang banjir lumpur pada Kamis pagi (28/05/2026). Ironisnya, banjir terjadi hanya setelah hujan turun dalam waktu singkat.
Berdasarkan informasi yang diperoleh media ini, proyek Perumahan Bukit Indah Piayu tercatat berada dalam program BP Tapera dan Kementerian PKP Republik Indonesia dengan lokasi di Sei Beduk, Tanjung Piayu, Kota Batam.
Dalam data yang beredar, proyek tersebut tercantum dengan:
– ID Lokasi : BTM0710042023T001
– Pengembang : PT Menorah Bangun Properti
– Terdaftar dalam Real Estate Indonesia (REI)
Peristiwa banjir ini langsung memicu sorotan tajam terhadap pengembang perumahan, sistem pengawasan lingkungan, hingga instansi pemerintah yang menerbitkan izin pembangunan kawasan tersebut.
Dari foto dan video yang diterima media ini, terlihat jelas air bercampur lumpur turun deras dari area bukit tanah merah yang telah dibuka di belakang kawasan perumahan. Air kemudian mengalir langsung menuju jalan dan rumah warga.
Yang paling menjadi perhatian, sumber limpasan air tampak berasal dari lereng bukit yang telah dilakukan pembukaan lahan atau cut and fill. Bukit terlihat gundul tanpa perlindungan vegetasi memadai, sementara sistem pengendalian air dan drainase kawasan dipertanyakan efektivitasnya.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat:
“Bagaimana mungkin perumahan baru sudah mengalami banjir lumpur hanya karena hujan dalam waktu singkat?”
Jika benar proyek ini telah melalui kajian lingkungan dan verifikasi teknis, maka kondisi di lapangan justru memperlihatkan dugaan lemahnya mitigasi tata air dan pengendalian erosi.
Air berwarna coklat pekat menjadi indikasi kuat adanya erosi aktif dari area tanah yang dibuka. Hal ini memunculkan dugaan bahwa pembangunan kawasan lebih diprioritaskan dibanding kesiapan infrastruktur lingkungan.
Padahal dalam pembangunan kawasan perumahan, seharusnya:
– drainase primer,
– saluran limpasan,
– kolam retensi,
– hingga pengaman lereng
dibangun terlebih dahulu sebelum rumah dipasarkan dan dihuni masyarakat.
Namun pada kasus di BIP Piayu, warga justru tampak menjadi pihak pertama yang menerima dampak limpasan air dari area pembangunan.
Pengembang Diduga Abaikan Mitigasi Lingkungan
Dari hasil analisa visual di lapangan, area bukit yang dibuka tampak belum memiliki sistem pengendalian limpasan air yang memadai. Tidak terlihat adanya pengamanan lereng optimal, sediment trap, maupun sistem drainase besar yang mampu menahan aliran air hujan dari area atas.
Akibatnya, saat hujan turun, air bercampur lumpur langsung mengarah ke permukiman warga.
Hal ini memunculkan kritik keras terhadap pengembang:
– apakah pembangunan dilakukan terlalu cepat?
– apakah sistem tata air kawasan benar-benar sudah siap?
– atau rumah dipasarkan sebelum infrastruktur lingkungan selesai dibangun?
Jika hujan biasa saja sudah menyebabkan banjir lumpur, maka publik mulai khawatir bagaimana kondisi kawasan tersebut saat curah hujan tinggi terjadi.
CKTR dan DLH Batam Tak Bisa Lepas Tangan
Kasus ini dinilai tidak cukup jika hanya menyalahkan faktor cuaca. Instansi seperti CKTR dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam juga layak mendapat sorotan serius.
Karena masyarakat berhak mempertanyakan:
– bagaimana proses AMDAL atau UKL-UPL proyek ini disetujui?
– apakah sistem drainase kawasan benar-benar diuji?
– apakah ada pengawasan lapangan saat pembukaan bukit dilakukan?
– siapa yang menyatakan kawasan ini aman untuk dihuni?
Jika hujan singkat saja sudah menyebabkan limpasan lumpur ke rumah warga, maka kualitas kajian lingkungan dan proses verifikasi teknis patut dievaluasi secara terbuka.
Saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp pribadinya, Kepala Dinas CKTR Batam, Azriel Apriansyah, belum memberikan tanggapan kepada media ini.
Hal serupa juga terjadi pada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Batam, Dohar Hasibuan, yang hingga berita ini diterbitkan belum memberikan jawaban terkait konfirmasi yang disampaikan media.
***(Sihombing)***
