SUKABUMI, Cybernewsnasional.com – Menyambut Hari Kebebasan Pers Dunia yang di peringati setiap tanggal 3 Mei, ingin rasanya tangan ini menuliskan beberapa hal sesuai pemikiran dan pengalaman beberapa tahun terakhir ini.
Pasca-Reformasi 1998, Indonesia merayakan kemerdekaan pers seperti menghirup oksigen segar setelah lama tercekik. Kita mengadopsi semangat Libertarian—sebuah konsep yang mendewakan kebebasan individu dan pasar ide tanpa campur tangan negara. Namun, setelah lebih dari dua dekade, muncul pertanyaan mendasar: apakah kita benar-benar memahami bahwa kebebasan pers bukanlah cek kosong untuk berbuat sesuka hati?
Kebebasan yang Memiliki “Tuan”
Dalam teori libertarian, pers dianggap sebagai anjing penjaga (watchdog) yang harus menyalak tanpa takut pada penguasa. Namun, di Indonesia, kebebasan ini sering disalahartikan sebagai “kebebasan sebebas-bebasnya”. Padahal, dalam filosofi berbangsa, kebebasan pers kita tetaplah kebebasan yang memiliki “tuan”, yaitu kepentingan publik dan kebenaran faktual.
Pers tidak hidup di ruang hampa. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Ia dibatasi oleh pagar-pagar etis yang menjaga agar “salakan” pers tidak berubah menjadi fitnah atau pembunuhan karakter.
Etika Sebagai Kompas, Bukan Belenggu
Banyak pihak merasa aturan seperti Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA), hingga Pedoman Media Siber sebagai penghambat kecepatan informasi. Ini adalah sesat pikir. Aturan-aturan tersebut justru adalah pelindung bagi integritas jurnalis itu sendiri.
Tanpa kepatuhan pada PPRA, pers bisa dengan mudah merusak masa depan anak yang terlibat kasus hukum. Tanpa Pedoman Media Siber, jurnalisme hanya akan menjadi perlombaan “klik” (clickbait) yang mengabaikan akurasi. Di titik inilah kita harus sadar: kebebasan pers tanpa etika hanyalah kebisingan yang merusak.
Urgensi Verifikasi di Era Post-Truth
Di tengah gempuran media sosial, peran Dewan Pers dan verifikasi faktual sering dipertanyakan relevansinya. “Bukankah semua orang bisa jadi wartawan?” tanya sebagian orang.
Jawabannya: Justru di era informasi sampah inilah, verifikasi faktual menjadi lebih relevan dari sebelumnya. Verifikasi adalah garis demarkasi yang memisahkan antara jurnalis profesional dan penyebar hoaks. Keberadaan Dewan Pers bukan untuk menjadi sensor, melainkan menjadi benteng pertahanan terakhir untuk menjaga kualitas informasi yang dikonsumsi masyarakat.
Perlindungan Hukum: Lex Specialis yang Harus Dijaga
Secara legal, pers Indonesia sudah memiliki “baju zirah” yang kuat melalui UU No. 40 Tahun 1999. Pasal 4 dengan tegas menjamin kemerdekaan pers, dan Pasal 18 memberi ancaman pidana bagi mereka yang menghalang-halangi kerja jurnalistik. Bahkan, Nota Kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dan POLRI menjadi instrumen krusial agar sengketa pemberitaan tidak langsung dibawa ke ranah pidana.
Namun, perlindungan hukum ini akan menjadi tumpul jika pers sendiri tidak disiplin. Kita tidak bisa meminta perlindungan sebagai “pers” jika produk yang kita hasilkan tidak melalui proses verifikasi atau mengabaikan hak jawab.
Kawan ! Kebebasan pers adalah pilar keempat demokrasi, namun pilar itu akan keropos jika dimakan oleh rayap ketidakjujuran dan pengabaian etika. Kita harus menjaga agar pers tetap merdeka, namun tetap sadar diri. Kemerdekaan pers bukan berarti kebal hukum, melainkan kebebasan untuk menjalankan fungsi kontrol sosial dalam koridor moral dan undang-undang yang berlaku.
Sekali lagi ..Tanpa tanggung jawab, kebebasan pers hanyalah bentuk tirani baru berbaju informasi.
Oleh: Achmad Zazuli – Pemerhati Media Massa, Jurnalis Cybernewsnasional.com, Plt Sekretaris PWI Kabupaten Sukabumi
