SUKABUMI, Cybernewsnasional.com –Kabupaten Sukabumi hari ini berdiri di atas fondasi industri yang rapuh. Para buruh di sini menghadapi tantangan deindustrialisasi pada sektor padat karya. Gelombang PHK massal dan ketidakpastian kontrak kerja bukan lagi sekadar kabar burung, melainkan hantu yang nyata bagi puluhan ribu kepala keluarga yang berprofesi sebagai buruh di pabrik di Sukabumi.
Dalam situasi krisis ini, Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) Sukabumi tidak boleh hanya hadir sebagai penonton. Sarbumusi harus menempa dirinya menjadi “Segitiga Baja”, sebuah konstruksi kekuatan yang tak tergoyahkan untuk melindungi hak dan martabat manusia, dalam hal ini kaum buruh.
Diketahui, Era digital telah mengubah fundamental pergerakan buruh. Advokasi, rekrutmen, dan pendidikan anggota kini bergeser dari pola konvensional ke platform digital. Namun, kompleksitas masalah ketenagakerjaan di Sukabumi seperti otomatisasi dan fleksibilitas kerja menuntut kader SARBUMUSI Sukabumi untuk berpikir kritis, cerdas dan solutif, bukan sekadar reaktif.
Dalam kondisi tersebut, muncul satu pertanyaan yang menggelitik nurani bagi penggiat perjuangan buruh. Bagaimana strategi SARBUMUSI Sukabumi menjawab tantangan era digital melalui penguatan ekonomi, hukum, dan sinergi media massa tanpa mengganggu kondusifitas iklim investasi?
Dalam Langkah mewujudkan hal tersebut, SARBUMUSI Sukabumi perlu merancang dan menjalankan strategi “Segitiga Baja” yang terdiri dari tiga pilar vital: Perut (Ekonomi), Hukum (Perlindungan), dan Media (Suara). Penguatan kesejahteraan buruh berbasis ekonomi mandiri, Advokasi hukum yang kuat serta sinergi dengan media massa maupun media sosial di era disrupsi informasi saat ini.
Di Wilayah utara Sukabumi seperti Cicurug dan Parungkuda, diketahui merupakan zona merah kerentanan industri padat karya. Belum lagi di wilayah lain di Kabupaten dan Kota Sukabumi. Per April 2026, fenomena PHK massal dan ketidakpastian status kerja akibat penurunan ekspor global menuntut Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) Sukabumi untuk bertransformasi dari sekadar organisasi massa menjadi organisasi sumber solusi.
Langkah Taktis Pelaksanaan dan Optimalisasi Segitiga Baja
a.Pilar Pertama, Kedaulatan Ekonomi
Perjuangan ideologi akan lumat jika perut lapar. Sarbumusi harus hadir di titik paling dasar: ketahanan pangan dan ekonomi buruh. Melalui Koperasi Buruh, Sarbumusi harus mampu memutus ketergantungan buruh pada “Bank Emok” atau pinjaman liar yang menjamur di Sukabumi. Dengan menyediakan sembako murah dan modal usaha bagi keluarga buruh yang dirumahkan, Sarbumusi memastikan bahwa ketika pabrik goyah, dapur anggota tetap berasap. Inilah pilar pertama baja: kemandirian ekonomi.
Ekonom Mohammad Hatta dalam Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun (1971), menegaskan bahwa koperasi adalah satu-satunya jalan membangun ekonomi rakyat karena asas kekeluargaan yang selaras dengan jati diri bangsa. Di era modern, pakar ekonomi Islam Syafii Antonio menekankan pentingnya instrumen keuangan mikro syariah sebagai penahan guncangan ekonomi rumah tangga bagi pekerja lapisan bawah.
Langkah yang bisa ditempuh antara lain, DPC SARBUMUSI Sukabumi harus segera melegalkan unit Koperasi. Mulailah dengan program “Satu Pimpinan Unit Kerja (PUK) Satu Warung Buruh”, di mana anggota bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan sistem potong gaji atau cicilan ringan yang dikelola sendiri oleh serikat.
Selain pemikiran di atas, kita bisa mengadopsi pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam buku yang ditulis Budianto mengenai “Pemberdayaan Ekonomi Umat” bahwa koperasi tidak hanya berjualan, tapi menjadi pemodal bagi kreatifitas buruh yang dirumahkan.
b.Pilar Kedua : Hukum, Penguatan Advokasi dan Perlindungan Hak Buruh
Sarbumusi Sukabumi harus hadir menjadi perisai hukum nyata bagi buruh. Diawali dengan memiliki kantor atau sekretariat yang representative serta memiliki data center perburuhan adalah kekuatan.
Didalam kantor tersebut ada desk khusus yaitu Lembaga Bantuan Hukum Sarbumusi. Membahas soal Buruh, hukum tidak boleh hanya menjadi pajangan di dinding kantor dinas. Melalui LBH Sarbumusi, organisasi harus bertindak sebagai “pedang” yang siap menebas praktik eksploitasi.
Tokoh buruh Indonesia, Muchtar Pakpahan, dalam gagasannya tentang Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, menekankan bahwa serikat buruh harus memiliki kekuatan bantuan hukum (LBH) yang mandiri untuk melawan eksploitasi. Hal ini sejalan dengan penelitian dalam jurnal Hukum Perselisihan Industrial yang menyebutkan bahwa keberadaan LBH organisasi mempercepat penyelesaian sengketa di luar pengadilan hingga 40%.
Kasus Penahanan ijazah, PHK sepihak melalui WhatsApp, hingga pengabaian hak BPJS adalah pelanggaran yang harus dilawan dengan litigasi yang keras dan terukur. Di Sukabumi, LBH Sarbumusi harus hadir hingga ke tingkat pabrik, memastikan setiap buruh memiliki perisai hukum yang tangguh sebelum mereka diinjak oleh kepentingan modal yang nakal.
Mengacu pada pendapat Syaiful Bahri Anshori (Mantan Presiden Sarbumusi), bahwa buruh adalah “partner” pengusaha, bukan objek, sehingga perlindungan hukum harus mengedepankan martabat kemanusiaan.
Langkah taktis yang bisa dilakukan antara lain dengan melakukan rekrutmen dan pelatihan 100 Paralegal Buruh dari perwakilan tiap pabrik di Sukabumi. Mereka bertugas mendeteksi dini pelanggaran hukum di perusahaan masing-masing sebelum menjadi sengketa besar. Sertifikasi kompetensi bagi pengurus basis di bidang negosiasi dan hukum perburuhan digital juga sangat penting untuk dijadwalkan pelaksaannya untuk peningkatan kapasitas.
Mendekati Tengah dan akhir 2026, perlu disuarakan bersama “Pengawalan UMK 2027” dengan Kampanye Masif di Media Lokal untuk menekan kebijakan. Aksi damai seperti istighosah massal di areal pabrik bisa dilakukan dengan strategi yang jitu. Harus disadari bersama bahwa keberlangsungan kerja buruh bergantung pada kesehatan Perusahaan Advokasi harus berbasis data, bukan sekadar mobilisasi massa
Pada persoalan memperjuangkan Hak, Kader SARBUMUSI Sukabumi harus paham regulasi, mengerti persis hak dan kewajibannya serta punya pemahaman mendalam atas hukum ketenagakerjaan. Tentu dalam melakukan aksi juga harus dengan Gerakan dengan strategi advokasi yang efektif dan santun berlandaskan ASWAJA.
c.Pilar Ketiga, Sinergi Media Massa (Corong Pengeras Suara Perjuangan SARBUMUSI Sukabumi)
Tanpa pilar ketiga yaitu Media ini, Kekuatan dua pilar diatas kurang kuat. Di era digital atau lebih tepat saat ini adalah era disrupsi informasi, opini publik adalah pengadilan tertinggi. Melalui Sinergi Media juga bisa menjadi bagian kuat dari advokasi opini publik.
merujuk pada teori Agenda Setting oleh Maxwell McCombs, di mana media massa memiliki kemampuan untuk mentransfer isu pribadi (PHK buruh) menjadi isu publik nasional. Sinergi dengan organisasi seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten/Kota Sukabumi, IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia), Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), SMSI (Serikat Media Siber Indonesia) atau organisasi konstituten Dewan Pers lainnya adalah langkah strategis untuk menciptakan tekanan politik bagi pengambil kebijakan.
Di era informasi ini ada istilah yang cukup relevan dengan terwujudnya keadilan bagi buruh yaitu “No Viral No Justice”. Perjuangan buruh tidak cukup hanya di meja perundingan atau lapangan. Sinergi dengan organisasi profesi wartawan di Sukabumi menjadi vital untuk memastikan isu-isu buruh mendapatkan panggung utama dalam kebijakan publik dan perhatian pemerintah daerah.
Dengan bersinergi bersama organisasi pers di Sukabumi, Sarbumusi mengubah rintihan buruh menjadi berita utama. Sinergi ini memastikan bahwa setiap penindasan yang terjadi di balik tembok pabrik tidak akan terkubur sunyi. Media adalah cahaya yang akan memaksa pengusaha dan pemerintah untuk bersikap adil karena mereka sedang diawasi oleh jutaan mata rakyat Sukabumi.
Bagian ini tetap merujuk pada urgensi perlindungan buruh di zona industri Sukabumi, dengan penekanan tambahan pada pentingnya “Voice of the Workers” alias “Suara Buruh” melalui kanal informasi publik. Sangat penting juga untuk membentuk Media Center Sarbumusi Sukabumi di kantor fisik maupun virtual office sebagai pusat informasi satu pintu bagi wartawan.
Melakukan MoU (Nota Kesepahaman) edukasi publik dengan organisasi pers terkait literasi hukum ketenagakerjaan bagi buruh dan masyarakat umum merupakan agenda yang harus di prioritaskan. Didalamnya juga bisa diisi workshop Bersama peningkatan kapasitas atau character building dengan membentuk kosistem Digital & Press Circle dengan rutin seperti “Press Coffee Morning” antara pengurus Sarbumusi, LBH, dan jurnalis yang juga diisi kajian keagamaan. Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut bisa mendiskusikan temuan lapangan mengenai pelanggaran hak buruh merupakan langkah jitu yang jadi “topik hangat kajian”.
Jadikan kantor Sarbumusi sebagai posko informasi nyata dan bagi kawan-kawan wartawan. Setiap minggu, rilis data atau temuan lapangan mengenai kondisi buruh di Sukabumi agar isu perburuhan tetap menjadi topik hangat di media lokal dan nasional. Jika diperlukan bentuk wadah “Dewan Pakar” yang terdiri dari para tokoh Buruh, Akademisi, Ekonom, Pakar Hukum, Pemerhati Sosial dan sejenisnya untuk Bersama mengkaji isu dan gagasan untuk perjuangan buruh. Dewan pakar ini bisa dari anggota atau penguru SARBUMUSI Sukabumi atau pihak eksternal yang concern dan peduli pada perjuangan buruh dan isu ketenagakerjaan.
Tak lupa, di era disrupsi informasi ini, SARBUMUSI Sukabumi harus memiliki website khusus agar mudah ditemukan oleh siapapun dan buruh dimanapun sampai pelosok Sukabumi. Keberadaan Website Official SARBUMUSI Sukabumi selain untuk penyaji informasi dan edukasi juga bisa menjadi sarana silaturahmi dan berperan sebagai kantor digital atau virtual office yang banyak bermanfaat antara organisasi dan para buruh atau Masyarakat secara umum.
Website SARBUMUSI Sukabumi bisa menjadi saluran komunikasi regional dengan kanal keluhan, aduan serta Kanal Ide Gagasan untuk menyaring aspirasi dan juga harapan dari para buruh di Sukabumi.
Website tersebut juga bisa diffungsikan untuk Digital Organising, selain media massa perlu bagi SARBUMUSI Sukabumi untuk menggunakan media sosial sebagai alat pendidikan anggota (e-learning) dan rekrutmen generasi milenial/Gen Z di sektor formal maupun informal.
Bisa jadi, kelak rintisan website SARBUMUSI Sukabumi bisa upgrade menjadi prototipe super-app SARBUMUSI Sukabumi yang didalamnya mencakup Big Data kartu anggota digital, berita kegiatan, akses konsultasi layanan hukum (LBH), data aduan dan kasus dan marketplace koperasi.
SARBUMUSI Sukabumi Mendorong Optimalisasi Peran Pemerintah menuju Regulasi Win-win Solution bagi Buruh dan Investor
Mari menengok teori Tripartite plus dalam tulisan Suwadi, & Susanto. (2023) dalam buku berjudul Lembaga kerjasama tripartit dalam menciptakan kondisi ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang harmonis. Pemerintah bukan hanya regulator tetapi fasilitator.
Di Sukabumi, pemerintah harus dipastikan berperan untuk menyeimbangkan perlindungan hak buruh (upah layak dan jaminan sosial) dengan kepastian hukum bagi investor guna mencegah deindustrialisasi. Sinergi antara ekonomi mandiri, advokasi hukum, dan peran media dapat menciptakan ekosistem perlindungan buruh yang komprehensif dan optimal serta berkelanjutan.
Wal hasil, Jika Sarbumusi Sukabumi berhasil menyatukan 3 hal tersebut ke dalam satu tarikan napas “Segitiga Baja”, maka organisasi ini tidak hanya akan bermanfaat bagi anggotanya, tetapi akan menjadi kompas moral dan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi yang menjadi kekuatan mendorong Langkah pemerintah meregulasikan kebijakan yang berpihak pada buruh.
Perlu ditegaskan sekali lagi, Misi mulia SARBUMUSI di Sukabumi akan optimal keberhasilannya jika mampu membentuk “Segitiga Kekuatan”: Ekonomi (Koperasi) sebagai perut, Hukum (LBH) sebagai perisai, dan Media (Sinergi Organisasi Jurnalis/Media Massa) sebagai pengeras suara. Tanpa media, perjuangan buruh akan senyap, tanpa perlindungan hukum buruh akan tertindas dan tanpa ekonomi, perjuangan tidak akan berkelanjutan.
Menurut Tadjuddin Noer Effendi (2014) dalam bukunya Ekonomi Ketenagakerjaan, struktur pasar kerja yang bergantung pada investasi asing sangat rentan terhadap fluktuasi global. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya posisi tawar buruh akibat rendahnya literasi hukum dan kemandirian finansial.
Dalam geraknya, SARBUMI Sukabumi harus menjadi motor kuat yang menjadi kekuatan pendorong bernilai tawar tinggi agar didengar dan masukannya menjadi nutrisi bagi regulasi yang akan digulirkan oleh pemerintah dari unsur legislatif maupun eksekutif.
Sinergi sesuai fungsi harus dipererat sesuai porsi yang tepat dengan DPRD Kabupaten Sukabumi dan Pemerintah Kabupten Sukabumi serta Dinas Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan secara massif dan berkelanjutan.
Meskipu ada legislator alias wakil rakyat yang berlatarbelakang buruh atau berpengalaman soal ketenagakerjaan, namun perkembangan bab tersebut tentu lebih memahami para buruh serta organisasi buruh semisal SARBUMUSI, sehingga perlu pendekatan informasi bottom up terkait apa yang sebenarnya diaspirasikan oleh buruh.
Disini SARBUMUSI Sukabumi dengan segenap anggota, pengurus dan jejaringnya mempunyai peran utama menjadi penyerap informasi dan kepentingan para buruh di lapangan dan kemudian meneruskannya menjadi data kongkrit untuk dijadikan bahan dasar regulasi ketenagakerjaan.
Dorong agar pemerintah perlu memberikan reward (misal: kemudahan administrasi) bagi perusahaan yang memiliki hubungan industrial harmonis dan koperasi karyawan yang aktif.
Meminta pemerintah daerah membangun pusat pelatihan re-skilling untuk buruh yang terdampak otomatisasi industri garmen di Sukabumi dan pastikan Perda Ketenagakerjaan di Sukabumi tetap melindungi hak dasar buruh namun memberikan fleksibilitas operasional yang sehat bagi investor (win-win solution).
Kader Sarbumusi di tingkat federasi dan basis harus terus beradaptasi untuk mempunyai mindset yang mempunyai kerangka berfikir kritis Solutif. Mempunyai analisis prediktif, yaitu jangan menunggu PHK terjadi; analisis laporan keuangan publik perusahaan atau tren pasar global untuk mitigasi dini.
Memastikan SARBUMUSI Sukabumi Tetap dalam Rel Ahlussunnah Wal Jama’ah (Aswaja)
Mengutip yang disampaikan Anshori, S. B. dalam buku berjudul Sarbumusi, dari ulama untuk kaum buruh Indonesia, SARBUMUSI mempunyai perbedaan khas dengan serikat buruh lainnnya.
Berbeda dengan organisasi lain, Sarbumusi memiliki mandat untuk mewarnai lingkungan kerja dengan nilai-nilai keagamaan. Langkah konkretnya meliputi : Menghidupkan kegiatan keagamaan di masjid atau mushala pabrik sebagai sarana penguatan mental dan etos kerja, Menjadikan organisasi sebagai sarana pembentukan akhlakul karimah bagi para buruh, sehingga buruh Sarbumusi dikenal bukan hanya karena solidaritasnya, tapi juga karena integritas dan perilaku baiknya.
Sekali lagi, jawaban dari pertanyaan bagaimana langkah SARBUMUSI Sukabumi berbeda dengan organisasi serikat buruh lain adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai Ahlussunnah Wal Jama’ah (Aswaja) sebagai landasan etis dan operasional dalam setiap gerakan perburuhan. Berbeda dengan serikat buruh pada umumnya yang cenderung fokus murni pada aspek materi atau konfrontatif, Sarbumusi mengedepankan pendekatan yang moderat dan berbasis spiritualitas.
Selain segitiga baja diatas, tentu SARBUMUSI Sukabumi perlu melakukan implementasi 4 Pilar Aswaja dalam Hubungan Industrial dengan menjalankan prinsip-prinsip Tawassuth (Moderat), Tawazun (berimbang), Ta’adul (Adil) dan Tasamuh (Toleran) dalam negosiasi dan advokasi.
Tawassuth (Moderat) berarti Mengambil jalan tengah dalam perselisihan industrial, menghindari sikap ekstrem baik dari sisi buruh maupun pengusaha untuk mencapai solusi bersama. Lalu, Tawazun (Berimbang), SARBUMUSI harus menjaga keseimbangan antara hak menuntut kesejahteraan duniawi dengan kewajiban spiritual dan tanggung jawab profesional di tempat kerja.
Sementara itu Ta’adul (Adil) adalah berdiri tegak di atas kebenaran hukum dan etika, memastikan setiap kebijakan perusahaan tetap manusiawi dan sesuai regulasi tanpa merugikan salah satu pihak secara tidak adil.
Setelah 3 Prinsip diatas, perlu dijalankan sikap Tasamuh (Toleran): Mengedepankan inklusivitas di lingkungan kerja dan menghargai perbedaan antar pekerja, namun tetap teguh pada prinsip kebenaran.
Sementara banyak serikat buruh fokus pada buruh pabrik (sektor formal), Sarbumusi Sukabumi juga dapat memperkuat basisnya pada pekerja informal seperti petani, pedagang kecil, dan tenaga kerja mandiri yang merupakan basis besar warga Nahdliyin. Ini akan menjadikan Sarbumusi sebagai organisasi yang lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat bawah.
Akhirul kalam, Saatnya Bergerak !
SARBUMUSI Sukabumi dalam langkah strategis dan bergerak harus tetap berjalan di rel Ahlussunnah Wal Jama’ah (Aswaja). Pastikan agar terus membawa misi visi membawa manfaat bagi alam semesta (rahmatan lil ‘alamin). Ini berarti perjuangan buruh tidak hanya terbatas pada kepentingan upah, tetapi juga mencakup perlindungan lingkungan, jaminan sosial yang inklusif, dan pembangunan ekonomi mandiri. Saatnya bergerak, karena diam adalah pengkhianatan terhadap keringat buruh !
Oleh : A Zazuli (Pengurus P4IT DPC Konfederasi SARBUMUSI Sukabumi, Jurnalis Cybernewsnasional.com, Pemerhati Media Massa dan Plt Sekretaris PWI Kabupaten Sukabumi)
