JAKARTA.Cybernewsnasional.com-Maraknya penindakan terhadap pelaku pengoplosan gas elpiji 3 kilogram mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Langkah aparat penegak hukum dinilai sebagai bentuk keseriusan dalam memberantas praktik ilegal yang merugikan masyarakat dan negara.
Meski demikian, pengamat menilai upaya tersebut harus diikuti dengan langkah konkret dari Pertamina untuk turun langsung ke lapangan. Hal ini penting guna memastikan distribusi gas subsidi berjalan sesuai aturan serta menyerap keluhan dari pelaku usaha di tingkat bawah.
“Penindakan sudah baik dan patut diapresiasi. Tapi Pertamina juga harus turun ke bawah melihat kondisi riil distribusi di lapangan,” ujar seorang pengamat di Jakarta. Rabu (22/4).
Ia mengungkapkan, hingga saat ini masih ditemukan sejumlah pelanggaran di tingkat agen maupun pangkalan. Salah satunya adalah penjualan LPG 3 kg yang tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp16.000 per tabung.
“Masih banyak pangkalan yang menjual di atas HET. Ini jelas merugikan masyarakat kecil yang seharusnya mendapatkan subsidi,” tegasnya.
Selain itu, Pertamina juga diminta memperketat pengawasan terhadap operasional Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), khususnya di wilayah Jabodetabek. Pasalnya, masih terdapat dugaan praktik jual beli Delivery Order (DO) yang berpotensi memicu penyimpangan distribusi gas subsidi.
Menurutnya, lemahnya pengawasan di hulu menjadi salah satu celah terjadinya penyimpangan yang berdampak hingga ke tingkat bawah.
“Kalau pengawasan di hulu tidak diperketat, maka potensi penyimpangan akan terus ada. Ini harus ditertibkan agar distribusi benar-benar tepat sasaran,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku oplosan harus diiringi dengan pembenahan sistem distribusi secara menyeluruh, mulai dari tingkat SPBE hingga pangkalan.
Dengan langkah tersebut, diharapkan ketersediaan dan keterjangkauan gas elpiji 3 kg bagi masyarakat dapat tetap terjaga, serta subsidi pemerintah benar-benar dinikmati oleh pihak yang berhak
