JAKARTA.Cybernewsnasional.com-Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tingkat Kota Bulan April 2026 di Ruang Pola Sri Gunting, Lantai 2 Blok A Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Kamis (16/4/2026). Kegiatan ini dipimpin langsung Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Munjirin, dengan diikuti para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Jakarta Timur. Kamis (16/4 )
Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan empat prioritas utama yang harus menjadi perhatian seluruh jajaran dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Keempat prioritas tersebut meliputi peningkatan pelayanan publik, mitigasi bencana, pengelolaan sampah, serta pelaksanaan gerakan basmi ikan sapu-sapu.
Munjirin menekankan pentingnya optimalisasi pelayanan publik agar masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah secara nyata dan responsif terhadap kebutuhan warga. “Pelayanan publik harus terus ditingkatkan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana, seiring dengan dinamika kondisi cuaca dan lingkungan yang terus berkembang. Upaya mitigasi dinilai perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.
Terkait pengelolaan sampah, Munjirin meminta seluruh perangkat daerah untuk memperkuat penanganan secara konsisten serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Sementara itu, gerakan basmi ikan sapu-sapu yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (17/4/2026) diharapkan menjadi langkah konkret dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan di wilayah Jakarta Timur.
Rakorwil juga dirangkai dengan pemberian Piagam Penunjukan Kelurahan Cantik (Cinta Statistik), serta penandatanganan komitmen bersama dalam mendukung percepatan sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh para camat dan lurah se-Jakarta Timur.
Melalui Rakorwil ini, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur berharap seluruh perangkat daerah dapat memperkuat sinergi program dan kegiatan lintas sektor, guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih optimal serta lingkungan yang tertata dengan baik, mencakup bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup, hingga kesejahteraan masyarakat.
