JAKARTA.Cybernewsnasional.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong penguatan layanan air minum melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Regulasi ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam menghadirkan layanan air minum yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Jakarta.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/4).
“Air merupakan kebutuhan dasar yang harus dijamin ketersediaannya oleh pemerintah. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Rano dalam sambutannya.
Ia menegaskan, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum merupakan kewenangan daerah yang wajib dilaksanakan sebagai bagian dari pelayanan dasar. Hal ini sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menempatkan sektor air minum sebagai prioritas pelayanan publik.
“Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan air minum yang aman dan terjangkau. Melalui regulasi ini, kami ingin memastikan pelayanan air minum berjalan secara berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, Ranperda SPAM juga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum serta pedoman operasional dalam penyelenggaraan layanan air minum. Selain itu, regulasi yang ada saat ini dinilai sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
Secara substansi, Ranperda ini akan mengatur berbagai aspek penting, mulai dari penyelenggaraan, kewenangan, hak dan kewajiban pelanggan, hingga pengawasan dan sanksi. Tak hanya itu, aspek pendanaan, tarif, perizinan, serta kerja sama juga akan diatur secara komprehensif.
“Kami ingin memastikan seluruh aspek, dari teknis hingga pembiayaan, memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan begitu, penyelenggaraan layanan air minum dapat berjalan lebih tertata dan profesional,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rano mengungkapkan bahwa Ranperda ini juga dirancang untuk menjawab berbagai tantangan penyediaan air minum di Jakarta, seperti keterbatasan sumber air baku, tingginya tingkat kebocoran air, serta belum meratanya layanan perpipaan.
Selain itu, pengendalian penggunaan air tanah juga menjadi perhatian serius Pemprov DKI Jakarta. Pemerintah mendorong masyarakat beralih ke layanan air perpipaan yang dinilai lebih aman dan ramah lingkungan.
“Penggunaan air tanah yang berlebihan harus dikendalikan demi menjaga keseimbangan lingkungan. Kami ingin masyarakat beralih ke layanan air minum perpipaan yang lebih terjamin kualitas dan keberlanjutannya,” ungkapnya.
Ranperda SPAM ini juga menjadi bagian penting dalam mendukung target cakupan layanan air perpipaan hingga 100 persen pada tahun 2029. Target tersebut merupakan langkah strategis dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang layak huni, berkelanjutan, dan berdaya saing.
Di akhir penyampaiannya, Rano berharap DPRD DKI Jakarta dapat membahas Ranperda tersebut secara konstruktif agar segera ditetapkan menjadi peraturan daerah.
“Kami berharap pembahasan Ranperda ini dapat berjalan konstruktif dan menyeluruh. Sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan untuk menghasilkan kebijakan terbaik, sehingga regulasi ini dapat segera ditetapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jakarta,” pungkasnya.
