Oleh: Budhi Achmadi
JAKARTA.Cybernewsnssional.com-Dalam setiap dinamika kehidupan berbangsa, selalu ada momen yang menguji tidak hanya individu, tetapi juga kedewasaan kolektif dalam menjaga kohesi tata negara modern.
“Dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan bukan sekadar penilaian cepat, melainkan kejernihan berpikir dan kebijaksanaan dalam bersikap,” tulis Marsda TNI Budhi Achmadi.
Beberapa hari terakhir, publik menyoroti pengunduran diri Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Yudi Abrimantyo, menyusul keterlibatan sejumlah personel Bais TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andri Yunus.
Menurut Budhi, peristiwa tersebut harus dimaknai secara jernih dan proporsional.
“Pengunduran diri tidak serta-merta identik dengan keterlibatan langsung seorang pemimpin dalam pelanggaran yang terjadi,” ujarnya.
Ia menegaskan, dalam tradisi militer, langkah mundur justru mencerminkan tanggung jawab moral.
“Ini adalah bentuk internalisasi prinsip tanggung jawab komando yang menempatkan akuntabilitas di atas kepentingan jabatan,” katanya.
Konsep tanggung jawab komando sendiri, lanjutnya, merupakan fondasi utama dalam sistem militer modern.
“Seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab atas keberhasilan organisasi, tetapi juga atas setiap penyimpangan dalam lingkup kewenangannya,” jelasnya.
Budhi menilai, pengunduran diri tersebut merupakan langkah etis untuk menjaga kehormatan institusi.
“Langkah ini harus dilihat sebagai komitmen terhadap profesionalisme, bukan sebagai pengakuan keterlibatan personal,” tegasnya.
Ia juga menyebut sikap tersebut sebagai bentuk ksatria seorang prajurit.
“Ini menunjukkan keikhlasan dan keberanian menghadapi tekanan publik maupun proses hukum,” ungkapnya.
Dalam perspektif kelembagaan, langkah ini dinilai memperkuat kredibilitas TNI.
“TNI menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan supremasi hukum di negara demokratis,” katanya.
Lebih jauh, Budhi mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika global.
“Setiap gejolak internal berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tertentu melalui disinformasi dan manipulasi opini,” ujarnya.
Ia pun mengajak masyarakat untuk bersikap bijak dalam merespons situasi.
“Perbedaan pandangan adalah bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan secara rasional dan berbasis fakta,” katanya.
Budhi juga menekankan pentingnya menjaga ruang publik dari polarisasi.
“Spekulasi yang tidak berbasis data hanya akan memperkeruh suasana dan mengganggu objektivitas penegakan hukum,” tegasnya.
Di era digital, kewaspadaan terhadap disinformasi menjadi hal yang krusial.
“Gangguan terhadap persatuan tidak selalu tampak, tetapi bisa hadir secara halus dan sistematis,” jelasnya.
Pada akhirnya, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengutamakan kepentingan nasional.
“Menahan diri, menghormati hukum, dan menjaga ketenangan sosial adalah kunci menjaga persatuan,” ujarnya.
Budhi menegaskan, komitmen terhadap bangsa harus tetap menjadi prioritas utama.
“Setiap keputusan yang berorientasi pada akuntabilitas patut dihargai sebagai bagian dari upaya menjaga Indonesia tetap aman dan damai,” katanya.
Ia pun menutup dengan penegasan peran TNI.
“TNI akan selalu berada di garis depan untuk menjaga kepercayaan dan amanat penderitaan rakyat,” pungkasnya.
