JAKARTA, Cybernewsnasional.com – Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataannya terkait pengelolaan utang iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) senilai ratusan miliar rupiah. Dalam tayangan yang beredar di media sosial, Dedi Mulyadi (KDM) memilih untuk mengalokasikan sekitar Rp290 miliar guna membiayai langsung pengobatan warga Jawa Barat yang belum tercover BPJS Kesehatan, ketimbang melunasi tunggakan iuran ke BPJS Kesehatan.
Langkah ini sekilas tampak sebagai terobosan pro-rakyat. Melalui rencana kerja sama dengan rumah sakit di Jawa Barat dan sekitar Jakarta, warga ber-KTP Jawa Barat yang sakit diklaim bisa langsung mendapatkan pelayanan tanpa terkendala status kepesertaan JKN. Sebuah pendekatan yang mengingatkan pada skema Jamkesda sebelum lahirnya sistem JKN nasional.
Namun di balik niat tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah kebijakan ini selaras dengan semangat gotong royong yang menjadi fondasi sistem jaminan sosial nasional?
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, seluruh program jaminan kesehatan daerah telah diintegrasikan ke dalam JKN. Sistem ini dibangun atas prinsip solidaritas, di mana seluruh rakyat Indonesia berkontribusi sesuai kemampuan untuk menjamin layanan kesehatan secara merata.
Dengan menunda pembayaran utang iuran JKN, Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara tidak langsung menunda kontribusinya dalam skema gotong royong nasional tersebut. Padahal, dana yang dibayarkan ke BPJS Kesehatan tidak hanya kembali ke daerah asal, melainkan digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan peserta di seluruh Indonesia—dari Sabang hingga Merauke.
Secara yuridis, kewajiban pemerintah daerah tidak hanya sebatas menyediakan layanan kesehatan, tetapi juga memastikan seluruh warganya terdaftar aktif dalam program JKN. Bagi masyarakat miskin, iuran menjadi tanggung jawab negara melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sementara masyarakat mampu wajib membayar secara mandiri atau melalui pemberi kerja.
Di sinilah letak kritik terhadap kebijakan KDM. Pendekatan pembiayaan langsung ke rumah sakit berpotensi mengulang persoalan lama dalam program Jamkesda, mulai dari potensi tunggakan hingga celah penyimpangan klaim. Selain itu, cakupan layanan menjadi terbatas secara geografis, berbeda dengan prinsip portabilitas JKN yang memungkinkan peserta mendapatkan layanan di seluruh wilayah Indonesia.
Meski demikian, bukan berarti ruang inovasi tertutup. Justru, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki peluang besar untuk memperkuat layanan kesehatan di luar cakupan JKN, seperti penyediaan ambulans gratis dari rumah ke fasilitas kesehatan, hingga layanan home care bagi pasien paliatif—yang hingga kini belum sepenuhnya dicover oleh sistem JKN.
Secara filosofis, seperti yang pernah ditegaskan oleh Soekarno, gotong royong adalah inti dari Pancasila. Dalam konteks ini, kebijakan kesehatan tidak semata soal kecepatan pelayanan, tetapi juga tentang keberpihakan pada sistem yang menjamin keadilan kolektif.
Pilihan kebijakan KDM hari ini menjadi refleksi penting: antara menghadirkan solusi cepat bagi warganya atau memperkuat sistem nasional yang berkelanjutan. Idealnya, keduanya dapat berjalan beriringan.
Ke depan, publik berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak hanya menghadirkan inovasi layanan, tetapi juga tetap berpijak pada prinsip gotong royong sebagai fondasi utama dalam mewujudkan keadilan sosial di bidang kesehatan.
Pinang Ranti, 27 Maret 2026
Timboel Siregar
