JAKARTA, Cybernewsnasional.com – Persoalan penonaktifan sekitar 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Sosial hingga kini belum menemukan solusi sistemik. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius, terutama bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang sangat bergantung pada jaminan kesehatan negara untuk memperoleh layanan medis.
Seharusnya, ketika peserta PBI JKN yang telah dinonaktifkan membutuhkan pelayanan kesehatan, kepesertaannya dapat langsung diaktifkan kembali di fasilitas kesehatan (faskes). Dengan begitu, pasien tetap dapat memperoleh layanan tanpa harus terhambat oleh proses administrasi yang panjang. Namun usulan tersebut hingga kini belum disetujui, sehingga masyarakat tetap diwajibkan mengurus pengaktifan ke dinas sosial terlebih dahulu.
Masalahnya, proses di dinas sosial tidak serta-merta dapat dilakukan secara cepat. Pengaktifan kembali harus melalui tahapan verifikasi dan validasi data yang membutuhkan waktu. Akibatnya, masyarakat miskin yang membutuhkan layanan kesehatan dengan penjaminan JKN harus menunggu berhari-hari bahkan lebih lama, hanya untuk memastikan hak dasar mereka terpenuhi.
Kasus nyata kembali terjadi di wilayah Jakarta Barat. Seorang warga miskin yang hendak berobat ke puskesmas baru mengetahui bahwa kepesertaan PBI JKN miliknya telah dinonaktifkan. Ironisnya, kepesertaan istrinya yang berada dalam satu Kartu Keluarga masih tetap aktif.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai keakuratan sistem pendataan. Jika pendataan PBI JKN berbasis keluarga, seharusnya keputusan penonaktifan tidak terjadi secara parsial dalam satu keluarga. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa pemutakhiran data tidak dilakukan melalui survei langsung ke rumah tangga, sehingga kondisi riil masyarakat tidak sepenuhnya terdeteksi.
Warga tersebut akhirnya mendatangi dinas sosial untuk meminta pengaktifan kembali kepesertaannya. Namun ia diminta menunggu proses verifikasi, sementara ia membutuhkan pengobatan ke poli jantung. Selama satu bulan permohonannya belum juga disetujui.
Baru setelah kasus ini dilaporkan kepada BPJS Watch, kepesertaan PBI JKN warga tersebut dapat diaktifkan kembali melalui koordinasi BPJS Kesehatan dengan dinas sosial. Akan tetapi, pengaktifan tersebut justru diikuti dengan penonaktifan kepesertaan istrinya. Alasan yang muncul adalah karena pemanfaatan JKN diprioritaskan bagi peserta yang sedang sakit.
Padahal secara hukum, ketentuan Pasal 14 dan Pasal 17 Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menegaskan bahwa kepesertaan PBI JKN bagi masyarakat miskin tidak ditentukan oleh kondisi sakit atau tidak sakit. Jika sebuah keluarga tergolong miskin dan tidak mampu, maka seluruh anggota keluarga yang memenuhi kriteria seharusnya tetap menjadi peserta aktif.
Fakta ini memperlihatkan bahwa persoalan sebenarnya terletak pada keterbatasan anggaran PBI JKN dalam APBN yang saat ini hanya dialokasikan untuk sekitar 96,8 juta peserta dengan anggaran sekitar Rp48,7 triliun. Konsekuensinya, pemerintah terpaksa melakukan penyesuaian kuota yang berdampak pada penonaktifan sebagian peserta.
Dalam konteks daerah seperti DKI Jakarta, seharusnya pemerintah daerah dapat mengambil langkah progresif dengan mengalihkan warga yang dinonaktifkan tersebut ke dalam program pembiayaan daerah seperti Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang didanai APBD.
Di tengah proses birokrasi yang berbelit, masyarakat miskin justru menjadi pihak yang paling dirugikan. Hak konstitusional atas kesehatan dan jaminan sosial menjadi terhambat hanya karena prosedur administratif yang panjang.
Oleh karena itu, pengaktifan kembali kepesertaan PBI JKN seharusnya dapat dilakukan langsung di fasilitas kesehatan dengan orientasi utama pada keselamatan pasien. Mekanisme ini pernah dilakukan pada tahun 2025 dan terbukti mampu meredam kegaduhan akibat penonaktifan peserta secara massal.
Hal ini menjadi semakin penting menjelang masa libur panjang dan arus mudik Hari Raya Idul Fitri. Cuti bersama berpotensi menghambat proses pengurusan administrasi di dinas sosial. Sementara itu, peserta PBI JKN yang sedang dalam perjalanan mudik tetap berpotensi membutuhkan layanan kesehatan di daerah tujuan.
Tanpa mekanisme yang cepat dan responsif, masyarakat akan kesulitan mengakses layanan kesehatan hanya karena tidak dapat mengurus administrasi di daerah domisilinya.
Karena itu, sudah saatnya Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan BPJS Kesehatan mengambil langkah bersama dengan menetapkan kebijakan pengaktifan otomatis kepesertaan PBI JKN di fasilitas kesehatan bagi peserta yang sedang membutuhkan layanan medis.
Demikian pula pemerintah daerah melalui dinas sosial perlu berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk mengaktifkan kembali kepesertaan PBPU Pemda yang dinonaktifkan ketika masyarakat membutuhkan layanan kesehatan.
Dengan kebijakan yang lebih humanis dan responsif, hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan dapat benar-benar terjamin.
Semoga dalam masa libur dan perjalanan mudik menjelang Idul Fitri, seluruh masyarakat tetap sehat. Dan jika memang membutuhkan layanan kesehatan, mereka dapat dengan mudah mengakses fasilitas kesehatan dengan penjaminan JKN tanpa harus terhambat oleh urusan administrasi.
Pinang Ranti, 16 Maret 2026.
Timboel Siregar
