JAKARTA.Cybernewsnasional.com-Guru Besar Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Albertus Wahyurudhanto, mengingatkan bahwa perkembangan teknologi informasi membawa tantangan serius bagi dunia media, terutama menjelang kontestasi politik dan pemilu di masa depan.
Hal tersebut disampaikan Albertus saat menjadi narasumber dalam Rapat Pimpinan Nasional Serikat Media Siber Indonesia yang berlangsung di Jakarta, Jumat (6/3).
Menurutnya, ekosistem informasi digital saat ini dihadapkan pada tiga ancaman utama, yakni misinformation, disinformation, dan malinformation, yang dapat berdampak besar terhadap kualitas demokrasi.
Albertus menjelaskan, misinformation merupakan informasi yang keliru tetapi disebarkan tanpa niat jahat. Sementara disinformation adalah informasi yang salah dan sengaja diproduksi untuk menipu publik.
Adapun malinformation merupakan informasi yang sebenarnya berbasis fakta, tetapi digunakan untuk merugikan pihak lain, misalnya melalui pembocoran data pribadi yang tidak memiliki kepentingan publik.
“Ketiga hal ini punya dampak yang sangat buruk, yaitu merusak integritas demokrasi, memecah kohesi sosial, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap media maupun penyelenggara pemilu,” ujarnya.
Dalam paparannya, Albertus juga menyinggung perkembangan dunia media yang terus berevolusi dari model tradisional menuju sistem yang semakin terintegrasi dan berbasis teknologi.
Pada tahap awal, media beroperasi secara terpisah antara media cetak, televisi, dan media daring. Namun seiring perkembangan zaman, muncul konsep cross media, di mana satu jurnalis dapat memproduksi konten untuk berbagai platform sekaligus.
Perkembangan berikutnya bahkan mendorong sejumlah media besar membangun lembaga riset internal guna menghasilkan data dan analisis independen sebagai dasar penguatan kualitas pemberitaan.
Menurut Albertus, saat ini dunia media telah memasuki era baru yang sangat dipengaruhi oleh teknologi digital dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Teknologi AI kini tidak hanya dimanfaatkan oleh kalangan akademisi, tetapi juga oleh banyak media besar untuk memantau berbagai sumber informasi global, merangkum data berita, hingga membantu redaksi menentukan isu yang layak menjadi perhatian publik.
“Sekarang dalam hitungan menit AI bisa merangkum berbagai berita internasional dari banyak sumber, lalu membantu redaksi menentukan isu yang paling menonjol,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pemanfaatan teknologi tersebut tetap harus diimbangi dengan proses verifikasi yang ketat.
“Algoritma bisa saja keliru. Karena itu verifikasi tetap menjadi kunci utama dalam kerja jurnalistik,” tegasnya.
Albertus menilai tantangan terbesar media menjelang pemilu mendatang adalah menjaga keseimbangan antara kecepatan dan akurasi informasi.
Tekanan untuk memproduksi berita secara cepat demi mengejar trafik dan jumlah klik sering kali berpotensi memicu penyebaran informasi yang belum sepenuhnya terverifikasi.
Selain itu, ia juga menyoroti fenomena echo chamber atau ruang gema di media sosial, di mana masyarakat cenderung hanya mengonsumsi informasi yang memperkuat pandangan politiknya sendiri.
Kondisi tersebut dinilai dapat memperparah polarisasi politik di tengah masyarakat.
“Ketika orang sudah memiliki preferensi politik tertentu, maka informasi yang bertentangan dengan keyakinannya akan dianggap salah, sementara informasi yang mendukungnya dianggap benar,” katanya.
Ia juga mengingatkan adanya praktik manipulasi opini publik melalui penggunaan akun robot (bot), komentar otomatis, serta rekayasa konten audio dan visual yang dapat menyebarkan propaganda secara masif dalam waktu singkat.
Dalam konteks tersebut, Albertus menegaskan bahwa media memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi.
“Media bukan sekadar penyampai informasi. Media adalah bagian dari infrastruktur politik yang menghubungkan figur politik dengan publik,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai media memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan ruang publik tetap rasional, terbuka, serta berbasis pada informasi yang akurat dan terverifikasi.
Menurutnya, media online saat ini menjadi penopang utama ruang publik karena memiliki jangkauan luas dan mampu menyebarkan informasi secara cepat tanpa batas geografis.
Namun di tengah persaingan trafik dan tuntutan kecepatan, media tetap harus menjaga etika jurnalistik dan memastikan setiap informasi telah diverifikasi dengan baik.
“Tantangan media hari ini adalah menggabungkan kecepatan dengan akurasi, kreativitas dengan etika, serta kompetisi trafik dengan tanggung jawab publik,” kata Albertus.
Ia menambahkan, kualitas demokrasi di masa depan sangat bergantung pada kemampuan media menjaga integritas informasi dan mencegah penyebaran disinformasi di ruang publik.
