SUKABUMIU, Cybernewsnasional.com – “Pengenaan retribusi itu ada syaratnya, salah satunya harus ada kontraprestasi positif yang bisa diberikan dan dirasakan langsung oleh warga masyarakat. Itulah yang disebut retribusi,” tegas Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, Ali Iskandar, Selasa (17/02/2026).
Hal itu diungkapkannya merespons penerapan kebijakan retribusi di objek wisata daerah.
Kadispar juga menegaskan bahwa seluruh pemungutan retribusi dan pajak daerah di Sukabumi sepenuhnya merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berbeda dengan pajak yang masuk kas daerah untuk pembangunan umum, retribusi menuntut adanya manfaat langsung yang dirasakan pengunjung.
Ali menekankan, pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan fasilitas dan kualitas destinasi agar sebanding dengan retribusi yang dibayarkan.
“Upaya ini bertujuan memastikan kebijakan tidak memberatkan masyarakat maupun pelaku usaha di sektor pariwisata. Pembenahan layanan juga menjadi kunci agar pemerintah dapat mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah,” tandasnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pendapatan dari retribusi adalah “amunisi” penting untuk menopang kemampuan keuangan daerah. Tanpa retribusi yang memadai, pemerintah daerah akan terbatas dalam memberikan pelayanan publik dan pembangunan.
Menurutnya, ketika fasilitas dan layanan sudah dibenahi, maka pemerintah daerah baru dapat menggali potensi pendapatan dari sektor pariwisata secara lebih optimal. Pendapatan tersebut nantinya menjadi energi bagi pemerintah untuk semakin percaya diri dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
Ali Iskandar menegaskan bahwa keberadaan retribusi sangat berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah. Tanpa dukungan pendapatan yang memadai, pemerintah daerah akan memiliki keterbatasan dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pembangunan.
“Tanpa amunisi keuangan, tentu daerah juga akan memiliki batasan dalam memberikan layanan. Karena itu, retribusi menjadi salah satu instrumen penting agar pemerintah tetap memiliki kemampuan untuk hadir di tengah masyarakat,” pungkasnya.
(AZ)
