TANGERANG, Cybernewsnasional.com – Koordinator BPJS Watch Tangerang Raya, H. Sugandi yang dikenal luas masyarakat sebagai H. Gandi, mendorong pemerintah kabupaten/kota di wilayah Tangerang Raya agar segera mengakomodir peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan untuk masuk dalam skema Universal Health Coverage (UHC) daerah.
Menurut H. Gandi, langkah cepat pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar masyarakat miskin dan tidak mampu yang terdampak penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI) tetap mendapatkan jaminan layanan kesehatan tanpa terputus. Ia menegaskan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mendaftarkan warga melalui skema PBPU Pemda dalam program BPJS Kesehatan.
“Peserta PBI yang dinonaktifkan jangan sampai kehilangan hak berobat. Pemda bisa langsung memasukkan mereka ke program UHC kabupaten/kota, khususnya di Tangerang Raya. Ini soal hak dasar kesehatan masyarakat,” tegas H. Gandi. Senin, 16 Februari 2026.
Apresiasi Inovasi Layanan Online Pemkot Tangerang
H. Gandi juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Tangerang yang dinilai responsif dalam menghadirkan layanan aktivasi dan pengecekan status PBI secara online melalui Dinas Sosial.
Menurutnya, kebijakan tersebut sangat membantu masyarakat karena tidak perlu datang langsung ke kantor Dinsos hanya untuk mengecek keaktifan PBI maupun status data desil. Selain menghemat waktu dan biaya transportasi, sistem online ini mempercepat proses pelayanan dan mengurangi antrean.
“Ini langkah maju. Warga cukup dari rumah untuk mengecek status PBI atau desil. Pelayanan publik jadi lebih mudah dan efisien. Semoga ini bisa dicontoh oleh daerah lain,” ujarnya.
Ia berharap inovasi serupa dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan agar pelayanan kesehatan semakin inklusif dan merata di seluruh Tangerang Raya.
Minta DPRD Kawal Kebijakan dan Anggaran
Selain mendorong pemerintah daerah, H. Gandi juga meminta dukungan DPRD di masing-masing wilayah Tangerang Raya untuk turut mengawal kebijakan dan memastikan ketersediaan anggaran UHC.
Ia menekankan, fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD sangat penting agar tidak ada warga miskin yang kehilangan akses layanan kesehatan akibat persoalan administrasi.
“Kami berharap DPRD ikut mengawal. Pastikan anggaran kesehatan memadai dan benar-benar berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai masyarakat yang sakit justru dipersulit,” tegasnya.
BPJS Watch Tangerang Raya, lanjut H. Gandi, akan terus mengawal kebijakan jaminan kesehatan serta mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif demi memastikan hak kesehatan masyarakat tetap terlindungi secara berkelanjutan.
***(Angga)***
