BATAM.Cybernewsnasional.com-TNI Angkatan Laut melalui tim Quick Response Region Command (QRRC) Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IV Batam di bawah jajaran Koarmada RI berhasil menggagalkan upaya penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural di perairan Pulau Terong, Batam, Sabtu (7/2/2026) dini hari.
Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan satu orang tekong dan satu anak buah kapal (ABK) yang membawa lima PMI nonprosedural, terdiri dari tiga pria dan dua wanita. Mereka diangkut menggunakan speed boat bermesin 75 PK dengan tujuan Malaysia.
Penindakan dilakukan sekitar pukul 03.00 WIB setelah tim QRRC melakukan pemantauan terhadap sebuah speed boat yang melintas mencurigakan. Berdasarkan informasi intelijen, kapal tersebut diduga membawa PMI ilegal dari wilayah Pulau Juda menuju Malaysia.
Tim kemudian melakukan penyekatan di perairan Pulau Terong. Saat dikejar, kapal tidak mengindahkan peringatan petugas hingga akhirnya berhasil dihentikan setelah diberikan tembakan peringatan.
Seluruh PMI nonprosedural beserta tekong, ABK, dan barang bukti selanjutnya diamankan dan dibawa ke Markas Kodaeral IV untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Dalam pemeriksaan awal, Dinas Kesehatan Kodaeral IV melakukan tes urine terhadap seluruh pihak yang diamankan. Hasilnya, tekong dan ABK dinyatakan positif mengandung narkotika jenis metamfetamin (sabu), amfetamin (ekstasi), serta THC (ganja).
Temuan tersebut mengindikasikan adanya dugaan keterkaitan antara praktik penyelundupan PMI nonprosedural dengan jaringan kejahatan lain, termasuk peredaran narkotika.
Sebagai tindak lanjut, lima PMI nonprosedural direncanakan akan diserahkan kepada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk penanganan lebih lanjut. Sementara itu, tekong dan ABK akan diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepulauan Riau guna proses hukum dan pendalaman terkait jaringan yang terlibat.
Keberhasilan operasi ini menegaskan komitmen TNI Angkatan Laut, khususnya Kodaeral IV Batam, dalam menjaga keamanan wilayah perairan perbatasan, melindungi warga negara Indonesia, serta memberantas kejahatan lintas negara yang mengancam keselamatan dan kedaulatan bangsa
