JAKARTA.Cybernewsnasional.com-Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Angkutan Darat (Organda) menilai sejumlah persoalan krusial dalam sistem transportasi darat nasional belum tertangani secara komprehensif. Mulai dari maraknya terminal bayangan, penerapan BBM subsidi berbasis barcode, hingga lemahnya koordinasi lintas lembaga.
Pandangan tersebut disampaikan dalam dialog DPP Organda dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya di Kantor DPP Organda, Wisma PMI, Jakarta Selatan, Kamis (15/1/2026). Rombongan PWI Jaya dipimpin Ketua Kesit Budi Handoyo, didampingi jajaran pengurus. Sementara Organda diwakili Sekretaris Jenderal Kurnia Lesani Adnan, Anggota Dewan Pertimbangan Iskar Ismail, dan Humas DPP Organda Muhammad Vichy.
Dalam audiensi tersebut, Organda menyampaikan bahwa persoalan transportasi darat bersifat struktural dan terus berulang. Padahal, moda ini menampung jumlah pengguna terbesar di Indonesia dan menopang kehidupan pelaku usaha angkutan yang mayoritas merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Salah satu isu yang mengemuka adalah keberadaan terminal bayangan di berbagai daerah. Organda menilai fenomena tersebut bukan semata pelanggaran, melainkan konsekuensi dari kebijakan pembangunan terminal resmi yang berada jauh dari pusat aktivitas masyarakat sehingga sulit diakses.
“Kebijakan pemusatan terminal tanpa mempertimbangkan aksesibilitas justru menurunkan minat masyarakat menggunakan terminal resmi dan memicu praktik tidak terkontrol di luar terminal,” ujar Sekjen DPP Organda Kurnia Lesani Adnan.
Menurut Kurnia, penanganan terminal bayangan seharusnya dilakukan melalui penataan lokasi naik-turun penumpang yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, disertai pengawasan dan regulasi yang realistis, bukan sekadar pelarangan.
Di luar itu, Organda juga menyoroti lemahnya penegakan hukum dan koordinasi lintas lembaga. Asosiasi angkutan kerap berada dalam posisi terdampak ketika terjadi pelanggaran, namun tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan.
Selain terminal bayangan, Organda menilai penerapan sistem barcode untuk BBM subsidi belum selaras dengan karakteristik operasional angkutan umum, terutama bagi angkutan jarak jauh. Penetapan kuota harian BBM disebut tidak mencerminkan kebutuhan riil kendaraan berdasarkan jarak tempuh maupun kondisi lapangan.
Situasi tersebut diperparah dengan sering kosongnya stok BBM subsidi di SPBU akibat keterlambatan pasokan atau distribusi yang tidak sesuai kebutuhan. Hal ini memaksa kendaraan angkutan orang dan barang mengantre panjang, bahkan menginap di SPBU, yang berdampak pada keterlambatan layanan dan meningkatnya biaya operasional, terutama menjelang periode mudik Lebaran.
Organda menyebut telah berulang kali menyampaikan surat resmi dan melakukan audiensi dengan instansi terkait. Namun hingga kini belum terdapat kebijakan yang bersifat komprehensif dan aplikatif untuk menjawab persoalan BBM subsidi bagi angkutan umum.
Organda juga menyoroti dampak otonomi daerah terhadap sektor transportasi. Kebijakan transportasi antarwilayah dinilai tidak sinkron dengan kebijakan pusat. Bahkan, sejumlah kepala dinas perhubungan daerah disebut tidak memiliki latar kompetensi transportasi sehingga kebijakan yang diambil kerap tidak berbasis kondisi operasional lapangan.
Dalam kesempatan itu, Organda menegaskan pentingnya peran media sebagai mitra strategis untuk mengedukasi publik serta mengangkat isu transportasi secara berimbang dan solutif.
Sebagai tindak lanjut, DPP Organda dan PWI Jaya sepakat menjajaki penyelenggaraan diskusi publik tematik dengan fokus yang lebih spesifik. Tema yang diusulkan antara lain keberlanjutan pelayanan jasa transportasi jalan raya, terminal bayangan, aksesibilitas terminal, serta penataan angkutan menjelang mudik.
Forum tersebut direncanakan melibatkan pemerintah, aparat, akademisi, pengusaha angkutan, dan media, dengan harapan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan implementatif.
